JAKARTA — Komisi Nasional Haji dan Umrah (Komnas Haji) mengingatkan pemerintah untuk memastikan keamanan dan keselamatan jemaah umrah sebagai respons terhadap situasi keamanan yang muncul setelah serangan Israel dan Amerika Serikat (AS) terhadap Iran.
Ketua Komnas Haji, Mustolih Siradj, menyampaikan bahwa situasi di kawasan Timur Tengah perlu ditangani dengan hati-hati oleh pemerintah, khususnya Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj). Hal ini karena ketidakpastian yang timbul terkait aktivitas penerbangan hingga durasi tinggal jemaah di Arab Saudi.
“Kemenhaj perlu menyiapkan mitigasi dan rencana darurat dengan membuka pusat informasi sebagai pusat krisis, bahkan jika diperlukan menyediakan tempat penampungan sementara bagi jemaah umrah hingga mempersiapkan penjemputan untuk kepulangan jemaah ke Tanah Air,” ujar Mustolih dalam pernyataannya, Senin (2/3/2026).
Menurutnya, langkah-langkah ini penting dilakukan karena perbedaan kemampuan finansial dan persiapan logistik antara jemaah umrah serta penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) atau biro travel.
Lebih lanjut, Mustolih menyoroti adanya sebagian jemaah yang melakukan umrah mandiri tanpa menggunakan jasa biro perjalanan, sehingga perlu dimasukkan dalam pengawasan pemerintah.
Akademisi dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini juga mengimbau jemaah yang masih berada di Tanah Suci untuk mengikuti informasi dan panduan yang diberikan pemerintah, serta mendorong penundaan keberangkatan calon jemaah umrah hingga situasi menjadi kondusif.
“Situasi ini tentu menimbulkan kerugian bagi semua pihak, bukan hanya bagi jemaah, travel, maskapai, penyelenggara transportasi dan akomodasi, serta seluruh ekosistem umrah, tetapi juga bagi negara tuan rumah dan negara pengirim jemaah,” kata Mustolih.
Sebelumnya, Kemenhaj meminta seluruh jemaah umrah yang saat ini berada di Arab Saudi maupun keluarga di Tanah Air agar tetap tenang dan tidak panik terkait situasi keamanan di kawasan Timur Tengah.
Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak, menyampaikan bahwa pihaknya bersama Kementerian Luar Negeri terus berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi, maskapai penerbangan, serta biro perjalanan guna memastikan jemaah yang mengalami penundaan kepulangan dapat tertangani dengan baik.
“Kami terus berkoordinasi dengan pihak Arab Saudi, maskapai, dan PPIU agar jemaah yang tertunda kepulangannya dapat ditampung di hotel maupun tempat-tempat lain yang aman dan layak,” ujar Dahnil, Minggu (1/3/2026).
Langkah-Langkah yang Diperlukan
-
Pembentukan pusat informasi krisis
Kemenhaj perlu menyiapkan pusat informasi sebagai tempat koordinasi dan distribusi informasi kepada jemaah. Pusat ini akan menjadi wadah untuk memberikan update terkini mengenai situasi keamanan, rencana evakuasi, dan tindakan darurat. -
Penyediaan tempat penampungan sementara
Jika diperlukan, pemerintah harus memastikan adanya tempat penampungan yang aman dan layak bagi jemaah yang mengalami keterlambatan kepulangan. Tempat tersebut harus dilengkapi dengan fasilitas dasar seperti makanan, air minum, dan perlengkapan medis. -
Koordinasi dengan pihak terkait
Kemenhaj harus terus berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi, maskapai penerbangan, serta biro perjalanan untuk memastikan proses evakuasi berjalan lancar. Koordinasi ini juga mencakup pemantauan kondisi penerbangan dan ketersediaan transportasi darat. -
Pemantauan jemaah mandiri
Jemaah yang melakukan umrah mandiri tanpa melalui biro travel juga harus dipantau secara intensif. Pemerintah perlu menyiapkan mekanisme pelaporan dan bantuan khusus untuk mereka, terutama jika terjadi perubahan mendadak dalam situasi keamanan. -
Pengambilan kebijakan proaktif
Pemerintah perlu mengambil kebijakan proaktif seperti menunda keberangkatan jemaah umrah sementara waktu hingga situasi stabil. Hal ini bertujuan untuk menghindari risiko yang tidak terduga dan menjaga keselamatan jemaah.
Kesimpulan
Situasi keamanan di kawasan Timur Tengah yang semakin memburuk memerlukan tanggung jawab yang lebih besar dari pemerintah dalam memastikan keselamatan jemaah umrah. Langkah-langkah mitigasi dan darurat harus segera diambil untuk mengurangi dampak negatif yang bisa terjadi. Selain itu, komunikasi yang efektif antara pemerintah, biro perjalanan, dan jemaah sangat penting dalam menghadapi situasi yang tidak pasti.
