Kekurangan Guru di Kabupaten Batang
Kabupaten Batang menghadapi tantangan serius dalam hal kekurangan guru. Saat ini, hampir 1.000 posisi guru kosong, yang menyebabkan sejumlah sekolah harus memutar otak agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan.
Berbagai Langkah Darurat
Untuk mengatasi krisis ini, beberapa langkah darurat telah diambil. Dari penggabungan kelas hingga skema pengajaran lintas mata pelajaran, berbagai strategi digunakan sambil menyiapkan program baru bertajuk Sarjana Mengajar.
Penyebab Kekosongan Guru
Menurut Muhammad Arief Rohman, Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Batang, kekosongan guru terjadi akibat akumulasi pensiun, meninggal dunia, hingga promosi jabatan menjadi kepala sekolah maupun pengawas.
“Total guru yang kosong mencapai 958 orang. Per hari ini kemungkinan sudah menyentuh 1.000. Ini kondisi yang sangat serius,” ujarnya.
Arief menegaskan bahwa kondisi ini bukan sekadar kekurangan biasa, melainkan sudah masuk kategori darurat pendidikan.
Kebijakan P3K Tidak Menyelesaikan Masalah
Meskipun rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dilakukan, kebijakan tersebut dinilai belum mampu menjadi solusi penambahan tenaga baru. Menurut Arief, kebijakan ini lebih banyak mengubah status kepegawaian daripada menambah jumlah guru di lapangan.
“Pengangkatan P3K itu lebih ke perubahan status. Orangnya masih itu-itu saja. Sementara yang pensiun tetap kosong. Jadi secara jumlah tidak bertambah signifikan,” jelasnya.
Ia bahkan mengusulkan agar pemerintah pusat menyinergikan data pensiun dan rekrutmen dalam satu sistem terpadu agar tidak terus terjadi ketimpangan antara guru yang keluar dan yang masuk.
Pendekatan Rasio Tidak Relevan
Selama ini, kecukupan guru kerap dihitung berdasarkan rasio, misalnya satu guru untuk 20-30 siswa. Namun menurut Arief, pendekatan matematis itu seringkali tidak relevan dengan kondisi geografis dan demografis Batang.
“Kalau dihitung pakai rasio, Batang ini bahkan 1 banding 17. Tapi persoalannya bukan di angka. Di beberapa desa, satu kelas hanya berisi dua atau tiga siswa. Tidak mungkin mereka dipindah jauh hanya demi memenuhi rasio,” jelasnya.
Kondisi ini membuat pemerataan guru menjadi tantangan tersendiri, terutama di wilayah pinggiran dan pegunungan.
Solusi Sementara
Sebagai solusi sementara, Disdikbud Batang menerapkan sistem kelas rangkap di sejumlah sekolah dasar (SD), yakni satu guru mengajar dua tingkat kelas dalam satu waktu dengan pengaturan jadwal bergantian.
Sementara di tingkat SMP, pendekatan pengajaran berbasis rumpun ilmu mulai diterapkan. Artinya, satu guru dapat mengampu beberapa mata pelajaran yang masih dalam satu rumpun keilmuan. Langkah ini diambil demi menjaga proses belajar tetap berjalan, meski diakui bukan solusi ideal dalam jangka panjang.
Program Sarjana Mengajar
Di tengah keterbatasan, Disdikbud Batang tengah menyiapkan program Sarjana Mengajar. Program ini dirancang untuk melibatkan lulusan baru (fresh graduate) yang ingin mengabdi sekaligus menambah pengalaman mengajar.
“Sarjana Mengajar ini sifatnya kemitraan antara sekolah dan lulusan yang berminat membaktikan diri. Tidak terkait dengan status kepegawaian,” ungkapnya.
Program tersebut diharapkan mampu menutup sementara kekosongan guru, khususnya di daerah yang paling terdampak. Namun demikian, tantangan besar masih menghadang, terutama terkait pembiayaan.
Tantangan Pembiayaan
Kebijakan pelarangan pemberian honor bagi tenaga non ASN baru membuat pemerintah daerah harus mencari skema legal agar para peserta tetap memperoleh apresiasi yang layak.
“Kami sedang mencari formulasi yang sah secara aturan agar mereka tetap bisa mendapatkan penghargaan atau kompensasi. Karena tentu tidak mungkin mereka bekerja tanpa kejelasan,” ucapnya.
Harapan Masa Depan
Krisis ini menjadi ujian serius bagi dunia pendidikan di Batang. Jika tidak segera diatasi dengan kebijakan yang terintegrasi antara pusat dan daerah, dikhawatirkan kualitas pembelajaran akan terdampak dalam jangka panjang.
Meski demikian, Disdikbud Batang memastikan seluruh sekolah tetap beroperasi normal. Lonceng sekolah tetap berbunyi, guru tetap berdiri di depan kelas, dan siswa tetap belajar, meski dengan segala keterbatasan.
“Yang terpenting sekarang adalah memastikan anak-anak tetap mendapatkan hak belajarnya. Apa pun kondisinya, sekolah tidak boleh berhenti,” tutupnya.
