.CO.ID-JAKARTA.
Kemacetan dalam dinamika geopolitik global kini menjadi isu yang semakin memengaruhi stabilitas ekonomi Indonesia. Ekonom Senior Center of Reform on Economics Core (CORE), Hendri Saparini, menyatakan bahwa situasi ini berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi nasional dan membuatnya sulit mencapai target APBN 2026 sebesar 5,4%.
Menurut Hendri, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebelum terjadinya eskalasi konflik antara Iran dengan Israel-Amerika Serikat sudah berada di bawah target pemerintah. “Sebelum ada kesepakatan dengan Presiden AS Donald Trump dan sebelum serangan terjadi, kami memperkirakan pertumbuhan ekonomi hanya sekitar 4,9% sampai 5%. Itu sudah di bawah target APBN,” ujarnya dalam acara Share & Learn bersama Bank Indonesia di Jakarta, Senin (2/3/2026).
Hendri menilai kondisi global yang tidak stabil akibat dinamika geopolitik dan geoekonomi dapat semakin memperparah tekanan terhadap laju pertumbuhan ekonomi nasional jika tidak direspons dengan kebijakan yang tepat. “Jika lingkungan global seperti sekarang ini terus berlanjut dan kita belum melihat respons kebijakan pemerintah yang kuat, kita khawatir pertumbuhannya bisa lebih rendah lagi (dibawah 4,9%),” katanya.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya kualitas pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, kebijakan yang mampu mendorong perekonomian domestik, terutama melalui konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah, sangat diperlukan.
“Ekonomi Indonesia memiliki peluang untuk ditopang oleh permintaan domestik. Namun, belanja pemerintah saat ini belum sepenuhnya diarahkan untuk mendorong pasar domestik dan meningkatkan produksi dalam negeri,” ujarnya.
Hendri juga mengingatkan bahwa tekanan ekonomi akibat konflik geopolitik dapat memicu dampak lanjutan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Jika harga-harga meningkat sementara kesempatan kerja terbatas, risiko instabilitas sosial dan politik dapat muncul.
“Jika harga tinggi tapi masyarakat tidak mendapatkan pekerjaan, itu yang kita khawatirkan bisa memicu instabilitas sosial politik,” katanya.
Dampak langsung dari konflik global biasanya akan terasa pada sektor energi. Kenaikan harga energi berpotensi mendorong kenaikan harga komoditas lain, termasuk biaya transportasi.
“Jika harga energi naik, tentu harga komoditas lainnya juga akan terdorong naik, termasuk transportasi,” ujarnya.
Kondisi ini dinilai semakin berisiko bagi Indonesia karena masih menjadi net importir minyak dan memiliki ketergantungan impor yang cukup tinggi untuk sejumlah komoditas pangan. “Bukan hanya soal harga yang naik, tapi juga apakah pasokan global cukup untuk memenuhi kebutuhan kita,” kata Hendri.
Ia juga menyoroti potensi penurunan produksi di sejumlah sektor manufaktur apabila berbagai kesepakatan perdagangan internasional dijalankan. Sektor seperti otomotif dan pertanian berpotensi mengalami penurunan produksi.
Menurut Hendri, meskipun sektor pertambangan bisa menjaga aktivitas industri melalui indeks PMI Manufaktur, sektor tersebut tidak mampu menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar.
“PMI mungkin tetap terjaga karena aktivitas di sektor tambang, tetapi sektor ini tidak menciptakan lapangan kerja yang besar. Jadi peningkatan pendapatan masyarakat juga tidak akan signifikan,” ujarnya.
