Dampak Konflik Israel-Amerika Serikat-Iran terhadap Ekonomi Global dan Indonesia
Konflik antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran telah memicu kenaikan tajam pada harga minyak mentah dunia. Harga minyak Brent, yang menjadi acuan utama pasar minyak global, naik ke kisaran US$73 per barel. Sebelumnya, harga tersebut berada di sekitar US$65 per barel pada awal Februari. Minyak Brent berasal dari ladang minyak di Laut Utara dan memiliki nilai tukar sekitar Rp1,23 juta per barel dengan kurs saat ini.
Kenaikan harga minyak ini tidak lepas dari penutupan Selat Hormuz, jalur strategis yang digunakan oleh sekitar 20 persen perdagangan minyak mentah global. Penutupan tersebut menyebabkan gangguan dalam distribusi energi dan meningkatkan ketidakpastian pasar. Jika kapal-kapal harus menghindari wilayah konflik dan melalui jalur Afrika, biaya logistik global akan melonjak. Hal ini berdampak langsung pada negara-negara yang bergantung pada impor bahan baku dan energi, termasuk Indonesia.
Tekanan pada Subsidi Energi dan APBN
Lonjakan harga minyak mentah berpotensi memperbesar beban subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jika pemerintah tidak melakukan realokasi anggaran, tekanan fiskal dikhawatirkan semakin berat. Di sisi lain, ruang penambahan utang dinilai tidak mudah di tengah sorotan lembaga pemeringkat internasional terhadap kualitas pengelolaan fiskal nasional.
Dari sisi pelaku usaha, kenaikan harga BBM akan berdampak langsung pada biaya operasional transportasi. Komponen BBM disebut menyumbang sekitar 35 hingga 40 persen dari total biaya operasional truk. Jika harga solar naik 10 persen, ongkos angkut bisa terdongkrak hingga 3,5–4 persen. Dalam skenario kenaikan 20 hingga 30 persen, ongkos logistik berpotensi naik hingga dua digit. Kenaikan ongkos angkut ini pada akhirnya akan diteruskan ke harga barang, terutama komoditas pangan, bahan bangunan, dan produk konsumsi bermargin tipis.
Asosiasi pengusaha juga mengingatkan potensi lonjakan premi asuransi pengiriman akibat meningkatnya risiko keamanan di kawasan Timur Tengah. Selain itu, pembatasan jalur pelayaran dan berkurangnya kapal yang berani melintas bisa menyebabkan ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan jasa angkut.
Prabowo Subianto sebagai Mediator: Tidak Realistis
Mantan Duta Besar RI, Dino Patti Djalal menanggapi kesiapan Presiden Prabowo Subianto menjadi mediator konflik Washington dan Iran. Ia menilai gagasan terbang langsung ke Teheran untuk menawarkan mediasi bukan langkah yang realistis dalam situasi geopolitik yang memanas. Menurutnya, wacana tersebut semestinya melalui pertimbangan matang sebelum disampaikan ke ruang publik.
Ia menekankan bahwa Amerika Serikat hampir tidak pernah membuka ruang mediasi pihak ketiga ketika sudah memutuskan menyerang musuhnya. Faktor ego sebagai negara adidaya menjadi penghalang utama bagi upaya penengahan. Dino juga mengungkap informasi yang diterimanya dari sejumlah kolega di Washington D.C. terkait dinamika politik domestik di Negeri Paman Sam.
Hubungan Indonesia dan Iran yang Tidak Dekat
Peraih gelar PhD dari London School of Economics itu menilai, pemerintah Iran belakangan ini tidak begitu dekat dengan pemerintah Indonesia. Dalam 15 bulan terakhir, Prabowo tidak pernah bertemu dengan Presiden Iran dan juga tidak pernah mengunjungi Iran, meskipun ada undangan dari Iran yang dilayangkan kepada Prabowo.
Tidak Mungkin Terjadi
Juru Bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada kurun 2004-2010 itu meyakini ide Prabowo menjadi penengah AS dan Iran tidak akan terjadi. Jika Presiden Prabowo merencanakan untuk terbang ke Teheran untuk melakukan mediasi, tidak mungkin Presiden Trump atau Menteri Luar Negeri Marco Rubio sebagai pihak yang menyerang Iran akan bersedia berkunjung ke Teheran. Ini tidak realistis dan tidak akan mungkin terjadi.
Posisi Indonesia Harus Tegas
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri itu menilai, yang paling penting bagi Indonesia bukan mencari peran sebagai juru damai dalam konflik ini karena ini tidak realistis. Tapi justru untuk menegaskan posisi Indonesia secara jelas, secara tegas, dan secara lugas. Kita harus berani menyatakan apa yang benar, benar dan apa yang salah, salah, apa pun risikonya.
Ia menegaskan, serangan Amerika dan Israel terhadap Iran itu bertentangan dengan segala prinsip yang disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam pidato bersejarah di Sidang Majelis Umum PBB tahun lalu. Kita harus selalu konsisten menegakkan prinsip perdamaian dan norma-norma hukum internasional. Kita tidak mau nanti sejarah mencatat tidak ada satu pun skenario di mana Indonesia bersedia untuk mengkritik aksi dari negara adidaya, apa pun yang dilakukan negara adidaya tersebut.
