Saat ini, terdapat perdebatan mengenai rencana impor mobil dari India yang sedang ramai dibicarakan oleh kalangan pejabat tinggi di Jakarta. Namun, pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mengaku tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan mengenai kebutuhan transportasi mereka.
“Itu tidak efektif,” ujar seorang pengurus Kopdes Merah Putih yang sudah memiliki kendaraan operasional logistik. Inti dari perdebatan ini adalah pembelian unit mobil langsung dari pabrik di India yang diklaim lebih murah. Pihak yang menentang berargumen bahwa hal ini tidak memberikan nilai tambah bagi ekonomi Indonesia, seperti membuka lapangan kerja.
Rencana pembelian kendaraan operasional untuk KDKMP akan menggunakan dana negara puluhan triliun rupiah. Seorang peneliti Kopdes Merah Putih mengungkapkan bahwa ia tidak terkejut karena sejak awal, Kopdes Merah Putih merupakan “kebijakan dari atas ke bawah”. Ia khawatir, pada akhirnya salah satu program jagoan pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi bancakan kelompok tertentu.
“Kalau tambah mobil, tambah pajak,” kata Gestianus Sino, Ketua Kopdes Merah Putih Penfui Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Ia mengatakan bahwa saat ini koperasi yang ia pimpin sudah memiliki kendaraan operasional berupa dump truck (truk jungkit). “Ada dua pikap, ada juga Viar (motor roda tiga),” ujarnya.
“Jadi saya rasa kalau (mobil pikap) untuk Penfui Timur itu tidak efektif,” katanya. “Kalau tambah mobil kan tambah pajak… kasih pusing kepala.”
Kopdes Penfui Timur di Kabupaten Kupang sebelumnya terpilih menjadi salah satu Koperasi Merah Putih terbaik di Indonesia.
Saat Presiden Prabowo Subianto meluncurkan kelembagaan 80.081 unit KDKMP pada Juli 2025 silam, Kopdes Penfui Timur terpilih menjadi salah satu koperasi percontohan secara nasional. Gesti mengklaim bahwa saat ini koperasinya sudah memiliki enam gerai usaha, sebagai syarat berdirinya Koperasi Merah Putih. Enam gerai usaha itu adalah sembako, logistik, klinik kesehatan, simpan pinjam, serta gerai gudang pendingin.
Cara kerja koperasi ini adalah membeli tiga produk utama dari masyarakat yaitu pertanian, perikanan dan peternakan. Setelah itu, koperasi menjual kembali produk tersebut atau dipasok ke hotel-hotel yang ada di Kota Kupang. “Kami sudah memenuhi semua enam gerai yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah,” katanya.
Sekarang, kebutuhan koperasi yang dipimpin Gesti bukan kendaraan operasional, melainkan penguatan kapasitas pengurus dan keanggotaan, pengembangan unit usaha, dan membuka jaringan antarkoperasi. “Saat ini kan kami berjalan sesuai dengan modal dari anggota yang sudah kumpul, dengan swadaya dari pengurus. Sedangkan kami mau target yang besar-besar, memang kita masih dibatasi dengan pembiayaan dan lain-lain,” tambah Gesti.
“Kalau tentang mobil memang kita belum butuhkan,” ujarnya.
Kopdes Penfui Timur adalah bagian dari 83.353 unit KDKMP berbadan hukum yang tersebar di Indonesia per Senin (23/02). Persoalannya, sebagian besar lembaga ini sudah ada pengurusnya, tapi belum beroperasi. Pada April mendatang pemerintah menargetkan 27.000 unit akan mulai beroperasi.
“Jadi nanti bertahap dan seperti yang disampaikan oleh Presiden nanti akan mencapai 80 ribu koperasi di akhir tahun ini,” kata Menteri Koperasi Ferry Juliantono dikutip dari Antara, Rabu (18/02). Koperasi Merah Putih adalah salah satu program prioritas nasional pemerintahan Prabowo-Gibran. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025, setiap koperasi desa dalam program ini akan memperoleh dukungan anggaran negara melalui berbagai sumber yang dikoordinasikan oleh kementerian terkait.
Sebelumnya, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, mengatakan pembangunan KDMP akan didanai antara lain melalui penempatan dana pemerintah di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Dikutip dari Harian Kompas, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025, setiap koperasi akan menerima alokasi dana sekitar Rp3 miliar yang disalurkan kepada perusahaan milik negara di bawah holding pangan, PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero).
Namun belakangan, sebagian anggaran KDMP justru diambil dari pemangkasan setengah dana desa yang memicu penolakan dari para kepala desa. Dengan nilai Rp3 miliar per koperasi, maka estimasi kasar membangun dan menggerakkan 80.000 unit dibutuhkan sekitar Rp240 triliun. Mengingat banyak KDKMP yang belum beroperasi dan mumpuni sebagaimana Kopdes Penfui Timur di NTT, oleh karena itu kemungkinan kendaraan operasional dibutuhkan.
Mengapa pejabat meributkan impor mobil dari India? Rencana impor mobil dari India pertama kali terkuak salah satunya karena pengumuman dari perusahaan otomotif Mahindra and Mahindra Ltd. (M&M) pada 4 Februari. Dalam situsnya disebutkan, tahun ini pabrik akan “memasok 35.000 unit kendaraan Scorpio Pik Up kepada Agrinas Pangan Nusantara untuk Proyek Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih”. Pikap ini menggunakan sistem penggerak empat roda atau 4×4.
PT Agrinas Pangan Nusantara (Agrinas) juga berencana mengimpor 35.000 mobil pikap (4×4) dan 35.000 unit truk roda enam dari pabrikan otomotif di India, Tata Motors. Totalnya sebanyak 105.000 unit. Jumlah ini melampaui keberadaan Koperasi Merah Putih di Indonesia.
Dalam sebuah unggahan Instagram Agrinas yang dipublikasi, Sabtu (21/02), direktur utama dari perusahaan plat merah ini, Joao Angelo de Sousa Mota mengklaim harga kendaraan yang ditawarkan pabrik otomotif India ini lebih murah dari produk yang beredar di dalam negeri. Dalam takarirnya, unit asal India diklaim lebih murah hingga sekitar Rp120-150 juta per unit ketimbang opsi lain yang sudah beredar di dalam negeri.
“Kalau kami menggunakan e-catalog, itu cost-nya sudah kami hitung sekitar Rp121 triliun. Tapi dengan kami menggunakan direct buying (pembelian langsung) kepada perusahaan-perusahaan, kita bisa mengefisiensikan sekitar Rp43 triliun. Itu hanya untuk sarana prasarana,” kata Joao. Pilihan membeli kendaraan pikap penggerak roda empat, kata dia, “karena kami perlu untuk digunakan di daerah-daerah yang kondisi lahannya memang sangat menantang”.
Sebagai ilustrasi, Agus Gumiwang menyampaikan, apabila pengadaan kendaraan pikap berpenggerak roda dua (4×2) sejumlah 70.000 unit dipenuhi produk dalam negeri, maka akan memberikan dampak positif ekonomi hingga Rp27 triliun. Pembelian produk pikap dalam negeri, kata dia, dapat memberi nilai tambah ekonomi dan penyerapan tenaga kerja Indonesia. Subsektor yang berkaitan langsung dengan produksi kendaraan pick-up contohnya adalah industri ban, industri kaca, industri baterai basah (accu), industri logam, industri kulit, industri plastik, industri kabel, industri elektronik, dan lain sebagainya.
“Apabila seluruh kebutuhan kendaraan pick-up dipenuhi melalui impor, maka nilai tambah ekonomi dan penyerapan tenaga kerja akan dinikmati oleh industri di luar negeri. Namun, apabila kebutuhan tersebut dapat dipenuhi oleh industri dalam negeri, maka manfaat ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan industri nasional juga akan dirasakan di dalam negeri,” ujar Agus, Kamis (19/02). Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sependapat dengan Menteri Agus. Kadin Indonesia menyerukan agar Presiden Prabowo membatalkan rencana impor 105.000 kendaraan niaga senilai Rp 24,66 triliun. Menurut organisasi ini impor mobil dalam bentuk utuh dapat mematikan industri otomotif di dalam negeri, tidak menggerakkan ekonomi, dan sama sekali bertentangan dengan program industrialisasi yang sedang didorong pemerintah.
