Di Teheran, jumlah korban jiwa akibat serangan rudal terhadap sekolah perempuan di Iran selatan telah meningkat menjadi 165, menurut laporan media pemerintah. Kantor berita IRNA juga melaporkan bahwa 96 orang terluka dalam serangan yang terjadi pada hari Sabtu di Minab.
Serangan terhadap Sekolah Putri Shadjareh Tayebeh ini tampaknya menjadi peristiwa dengan korban terbanyak dalam kampanye pemboman yang dipimpin oleh AS dan Israel di Iran hingga saat ini.
Dari video dan foto-foto yang telah diverifikasi keasliannya dan memiliki geolokasi ke lokasi tersebut, terlihat ratusan orang berkumpul di sekitar bangunan yang sebagian runtuh dan berasap. Puing-puing berserakan di jalan sementara para lelaki menggali di dalamnya untuk mencari korban. Jeritan terdengar di latar belakang.
Beberapa gambar menunjukkan tas sekolah dan buku pelajaran ditarik dari puing-puing. Kapten Tim Hawkins, juru bicara Komando Pusat AS, menyatakan bahwa AS “mengetahui laporan mengenai kerugian warga sipil akibat operasi militer yang sedang berlangsung. Kami menanggapi laporan ini dengan serius dan sedang menyelidikinya”.
Gedung sekolah tersebut tampaknya berdekatan dengan barak Korps Garda Revolusi Islam. Hossein Kermanpour, juru bicara kementerian kesehatan Iran, menyampaikan dalam sebuah postingan di X bahwa pemboman sekolah tersebut adalah “berita paling pahit” dari konflik sejauh ini.
Ia mengatakan, “Entah berapa banyak lagi jenazah anak-anak yang akan mereka keluarkan dari bawah reruntuhan.”
Peraih hadiah Nobel perdamaian dan advokat pendidikan anak perempuan Malala Yousafzai mengeluarkan pernyataan: “Mereka adalah anak perempuan yang bersekolah untuk belajar, dengan harapan dan impian untuk masa depan mereka. Saat ini, hidup mereka dipersingkat secara brutal. Keadilan dan akuntabilitas harus dipatuhi. Semua negara dan pihak harus menjunjung tinggi kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional untuk melindungi warga sipil dan sekolah.”
Badan pendidikan PBB, UNESCO, menyatakan bahwa pemboman sebuah sekolah dasar selama serangan militer AS dan Israel di Iran pada hari Sabtu merupakan pelanggaran berat terhadap hukum kemanusiaan.
Dalam sebuah pernyataan yang dirilis di media sosial, UNESCO menyatakan kekhawatiran mendalam atas dampak serangan militer, yang berlanjut hingga hari Ahad. Mereka mencatat bahwa siswa di tempat yang didedikasikan untuk belajar dilindungi oleh hukum humaniter internasional, dan bahwa “serangan terhadap lembaga pendidikan membahayakan siswa dan guru serta melemahkan hak atas pendidikan.”
Tindakan dan Respons Internasional
Serangan ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak. UNESCO menekankan pentingnya perlindungan terhadap institusi pendidikan, termasuk sekolah dan universitas, dalam situasi konflik.
Malala Yousafzai menyoroti pentingnya melindungi anak-anak dan memastikan bahwa mereka dapat mengejar pendidikan tanpa ancaman. Ia menyerukan agar semua pihak bertanggung jawab atas tindakan mereka dan mematuhi prinsip-prinsip hukum internasional.
Selain itu, komunitas internasional mulai menyoroti risiko serangan terhadap infrastruktur sipil, terutama sekolah dan rumah sakit. Hal ini menunjukkan bahwa konflik tidak hanya merusak infrastruktur fisik, tetapi juga mengancam masa depan generasi muda.
Dampak pada Masyarakat Lokal
Korban jiwa dan cedera yang terus meningkat memberi dampak psikologis yang besar pada masyarakat setempat. Banyak keluarga kehilangan anggota keluarga, sementara para siswa dan guru menghadapi trauma.
Para pekerja medis dan relawan terus bekerja keras untuk membersihkan area yang rusak dan membantu korban. Namun, kondisi di lokasi serangan masih sangat sulit, dengan banyak puing-puing yang harus dibongkar satu per satu.
Perspektif Global
Serangan ini juga memicu diskusi global tentang perlunya peningkatan perlindungan terhadap warga sipil, terutama anak-anak, dalam konflik bersenjata. Beberapa organisasi internasional menyerukan investigasi menyeluruh terhadap serangan tersebut untuk memastikan keadilan dan akuntabilitas.
Selain itu, isu ini juga memperkuat tuntutan untuk menegakkan hukum internasional dan memastikan bahwa semua pihak mematuhi aturan yang berlaku dalam konflik.
