KPK Soroti Pengadaan Mobil Dinas Pemprov Kaltim yang Ramai Diperbincangkan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan perhatian terhadap isu pengadaan mobil dinas oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) yang mencapai angka Rp 8 miliar. Isu ini menjadi topik hangat di media sosial dan mendapat perhatian khusus dari lembaga anti-korupsi.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa pihaknya memantau perkembangan isu tersebut secara aktif. Ia menekankan pentingnya transparansi dalam pengadaan belanja daerah, terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa.
“Isu ini cukup ramai dibahas di media sosial, dan kami juga mengikuti pemberitaannya,” ujarnya kepada wartawan.
Budi menegaskan bahwa setiap pengadaan belanja daerah harus dilakukan dengan perencanaan matang serta sesuai kebutuhan riil. Proses pengadaan harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel untuk mencegah potensi korupsi.
“Dalam konteks belanja daerah, perencanaan harus matang dan sesuai kebutuhan. Proses pengadaan barang dan jasa juga menjadi aspek krusial yang harus dilakukan secara transparan,” tambahnya.
Menurut Budi, sektor pengadaan barang dan jasa sering menjadi area rawan tindak pidana korupsi. Berbagai bentuk penyimpangan seperti pengondisian pemenang, mark-up harga, hingga penurunan spesifikasi barang bisa terjadi jika mekanisme tidak dijalankan dengan benar.
“Pengondisian, penyimpangan, mark-up harga, atau downgrade spek, semuanya harus diperhatikan. Apakah semua mekanisme itu sudah dijalankan sesuai aturan,” katanya.
KPK juga menekankan bahwa setiap belanja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, harus didasarkan pada kebutuhan yang jelas. Tidak boleh terjadi ketidaksesuaian antara kebutuhan dan penggunaan anggaran.
“Barang dan jasa yang dibeli harus sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai kebutuhannya A, tapi yang dibelanjakan B,” ujar Budi.
KPK menekankan pentingnya tata kelola pengadaan yang baik guna mencegah kerugian keuangan negara maupun daerah. Hal ini menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan.
Gubernur Kaltim Belum Gunakan Mobil Dinas
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menyampaikan bahwa hingga saat ini dirinya belum menggunakan mobil dinas milik Pemprov Kaltim untuk operasional. Ia mengklaim masih menggunakan kendaraan pribadi dalam menjalankan aktivitasnya.
“Sampai hari ini, Pemprov Kaltim belum menyediakan mobil untuk saya. Jadi tidak ada mobil dinas, mobil yang digunakan saat ini adalah mobil pribadi saya,” ujarnya.
Menurut Rudy, posisi Kalimantan Timur sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) membuat intensitas kunjungan pejabat, investor, dan tamu mancanegara meningkat. Dalam konteks tersebut, ia menilai fasilitas yang representatif menjadi bagian dari upaya menjaga citra daerah.
“Kalimantan Timur adalah Ibu Kota Nusantara, miniatur Indonesia. Tamu dari Kaltim bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tetapi juga dari global,” pungkasnya.
