Pemeriksaan Mantan Menteri Perhubungan Terkait Kasus Korupsi di DJKA
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi (BKS), sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi yang terjadi di Direktorat Jenderl Kereta Api (DJKA). Pemeriksaan ini dilakukan oleh penyidik KPK dalam rangka mengungkap perkara tersebut.
Berdasarkan keterangan dari Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, pemeriksaan terhadap BKS akan dilaksanakan pada pagi hari ini. Ia menyatakan bahwa pemanggilan ini dilakukan karena BKS pernah menjabat sebagai Menteri Perhubungan saat kejadian kasus tersebut berlangsung. Oleh karena itu, keterangannya sangat dibutuhkan oleh penyidik untuk memperjelas dan mengungkap fakta-fakta yang ada.
“Pak BKS yang menjabat selaku Menteri Perhubungan pada saat kejadian perkara, keterangannya tentu diperlukan oleh Penyidik untuk mengungkap perkara dengan lokus di beberapa titik ini, agar menjadi terang,” ujar Budi Prasetyo.
Awal Terbongkarnya Kasus Korupsi
Kasus ini pertama kali terkuak setelah operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub. Saat ini, tempat tersebut telah berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang.
Setelah OTT tersebut, KPK langsung menetapkan 10 orang tersangka yang kemudian ditahan. Hingga November 2024, jumlah tersangka meningkat menjadi 14 orang. Selain itu, dua korporasi juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.
Proyek yang Terlibat dalam Kasus Korupsi
Kasus dugaan tindak pidana korupsi terjadi dalam beberapa proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api. Beberapa proyek yang terlibat antara lain:
- Pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso
- Pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan
- Empat proyek konstruksi jalur kereta api
- Dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat
- Perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera
Dalam pelaksanaan proyek-proyek tersebut, diduga terjadi pengaturan pemenang pelaksana proyek oleh pihak-pihak tertentu. Pengaturan ini dilakukan melalui rekayasa sejak proses administrasi hingga penentuan pemenang tender.
Penetapan Tersangka Lainnya
Selain BKS, KPK juga telah menetapkan Bupati Pati, Sudewo, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek rel kereta api di DJKA. Budi Prasetyo menyebutkan bahwa Sudewo diduga menerima aliran dana terkait korupsi DJKA di Jawa Tengah.
Sudewo sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik KPK sebagai saksi sebanyak dua kali. Pemeriksaan tersebut dilakukan pada Rabu (27/8/2025) dan Senin (22/9/2025) dalam kasus yang sama.
Kesimpulan
Pemeriksaan terhadap BKS dan tersangka lainnya menunjukkan bahwa KPK terus melakukan penyelidikan terhadap kasus korupsi yang melibatkan banyak pihak. Proses pemeriksaan ini bertujuan untuk mengungkap fakta-fakta yang masih tersembunyi dan memastikan adanya keadilan dalam pemberantasan korupsi.
