KPK sedang memperdalam mekanisme pengumpulan uang dalam dugaan kasus korupsi pemerasan terhadap calon perangkat desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati. Kasus ini melibatkan Bupati Pati nonaktif, Sudewo (SDW), yang diduga melakukan tindakan tidak sesuai aturan. Penyidik KPK mengambil keterangan dari sejumlah pihak yang telah diperiksa untuk memperkuat investigasi.
“Pengumpulan uang dilakukan oleh para kepala desa yang ditunjuk dan diminta oleh saudara SDW,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Kamis, 26 Februari 2026. Ia menambahkan bahwa lembaga antikorupsi tersebut juga sedang mendalami proses pengisian jabatan di wilayah Pati. Tujuannya adalah untuk menelusuri aliran dana dalam kasus ini.
KPK telah menetapkan Sudewo dan tiga orang lainnya sebagai tersangka dalam dugaan pemerasan terkait pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati. Ketiga tersangka lainnya diduga merupakan orang kepercayaan Sudewo yang bertindak sebagai operator lapangan dengan tugas mengutip uang dari para kandidat perangkat desa. Mereka adalah Kepala Desa Karangrowo, Kecamatan Jakenan, Abdul Suyono; Kepala Desa Arumanis, Kecamatan Jaken, Sumarjiono; serta Kepala Desa Sukorukun, Kecamatan Jaken, Karjan.
Sudewo dan ketiga tersangka diduga mulai melakukan pemerasan setelah Pemerintah Kabupaten Pati mengumumkan rencana pembukaan formasi jabatan perangkat desa pada Maret 2026. Menurut penyidik, Sudewo memanfaatkan momentum tersebut untuk meraup keuntungan pribadi. KPK menduga adanya komersialisasi sebanyak 601 jabatan perangkat desa yang tersebar di 21 kecamatan, 401 desa, dan 5 kelurahan. Untuk setiap jabatan setingkat kepala urusan dan kepala seksi di pemerintahan desa, para kandidat diduga harus membayar tarif hingga ratusan juta rupiah.
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa Sudewo merancang pengisian jabatan tersebut sejak November 2025. Ia melibatkan sejumlah tim sukses dan orang-orang kepercayaannya yang dikenal sebagai Tim 8. “Tim itu berperan sebagai koordinator di tingkat kecamatan dan bertugas mengumpulkan uang dari para kandidat,” ucap Asep.
Proses Investigasi yang Dilakukan KPK
KPK melakukan serangkaian langkah untuk memperkuat bukti dalam kasus ini. Berikut beberapa hal yang dilakukan:
- Pemeriksaan saksi: KPK telah memeriksa sejumlah pihak yang terlibat langsung atau memiliki informasi penting tentang dugaan korupsi ini.
- Analisis aliran dana: Penyidik mencari jejak aliran uang yang masuk ke tangan pelaku, termasuk bagaimana uang tersebut dibagikan kepada pihak-pihak tertentu.
- Pemetaan area kerja: KPK memetakan wilayah-wilayah yang terdampak kasus ini, termasuk daftar desa dan kecamatan yang terlibat dalam pengisian jabatan perangkat desa.
- Identifikasi pelaku utama: Selain Sudewo, KPK juga mengidentifikasi orang-orang yang bekerja di bawahnya, seperti para kepala desa yang disebut sebagai operator lapangan.
Dugaan Keterlibatan Tim 8
Tim 8 yang disebutkan oleh Asep Guntur Rahayu diduga memiliki peran penting dalam sistem korupsi ini. Tim ini terdiri dari sejumlah orang dekat Sudewo yang bertugas mengkoordinasi aktivitas di tingkat kecamatan. Mereka bertanggung jawab atas pengumpulan uang dari para kandidat perangkat desa. Dugaan ini semakin kuat karena adanya indikasi bahwa mereka sudah bekerja sejak awal tahun 2025.
Dampak Terhadap Sistem Pemerintahan Desa
Kasus ini menunjukkan adanya gangguan serius terhadap sistem pemerintahan desa. Pengisian jabatan yang seharusnya menjadi proses demokratis dan transparan justru berubah menjadi ajang komersialisasi. Hal ini bisa berdampak negatif terhadap kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa.
Dugaan korupsi ini juga menimbulkan pertanyaan tentang pengawasan internal di lingkungan pemerintahan kabupaten. Apakah ada mekanisme pengawasan yang cukup untuk mencegah tindakan seperti ini? Bagaimana tanggung jawab pihak terkait dalam mengawasi pengisian jabatan?
Tindakan KPK Selanjutnya
KPK akan terus mempercepat proses penyidikan untuk mengungkap seluruh fakta dan memberikan keadilan bagi masyarakat. Selain itu, lembaga ini juga akan berkoordinasi dengan pihak lain yang terkait untuk memastikan agar kasus ini tidak terulang di masa depan.
