Operasi Tangkap Tangan di Pekalongan, Bupati Diamankan
Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Pekalongan, Jawa Tengah. Salah satu pihak yang diamankan adalah Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq.
“Bukan hanya Bupati Pekalongan, tetapi ada sejumlah pihak lainnya yang juga diamankan dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Selasa (3/3/2026).
Budi menambahkan bahwa para pihak yang diamankan dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Namun, ia belum dapat menyampaikan secara rinci berapa jumlah pihak yang diamankan dan kasus apa yang sedang didalami.
KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status dari para pihak apakah menjadi tersangka atau tidak. Proses ini akan dilakukan setelah pemeriksaan lebih lanjut terhadap mereka.
OTT di Depok Juga Dilakukan
Belum lama ini, KPK juga melakukan OTT di Depok yang melibatkan pihak swasta dan Aparat Penegak Hukum (APH). Menurut Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, tim penyidik mendeteksi adanya pemberian uang dari pihak swasta ke APH.
“Tapi yang jelas ada sejumlah uang yang berpindah dari pihak swasta kepada pihak aparat penegak hukum ya, APH di sini ya, seperti itu. Jadi, tapi ini sedang kita dalami,” jelas Asep, Kamis (5/2/2026) malam di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
Asep menyampaikan bahwa saat ini tim masih melakukan kegiatan di lapangan. Ia belum dapat merincikan konstruksi perkara karena proses penyelidikan masih berlangsung.
Operasi senyap ini berlangsung pada Kamis (5/2/2026) di mana tim mengamankan uang ratusan juta. Meskipun detailnya belum sepenuhnya terungkap, KPK terus berupaya mempercepat proses penyelidikan guna mengungkap siapa saja yang terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi tersebut.
Peran KPK dalam Pemberantasan Korupsi
KPK terus menjalankan perannya sebagai lembaga anti-korupsi dengan melakukan berbagai operasi tangkap tangan di berbagai wilayah Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk mengungkap praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat.
Dalam beberapa bulan terakhir, KPK telah melakukan sejumlah OTT yang menunjukkan komitmen mereka dalam memberantas korupsi. Hal ini juga menunjukkan bahwa KPK tidak ragu-ragu dalam menindak siapa pun yang terlibat dalam tindakan ilegal, termasuk pejabat daerah maupun pihak swasta.
Selain itu, KPK juga aktif dalam bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Dengan kerja sama yang kuat, KPK berharap bisa menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih dan transparan.
Langkah-Langkah yang Dilakukan KPK
- KPK terus meningkatkan kapasitas dan kemampuan tim penyidik dalam melakukan pengungkapan kasus korupsi.
- Melakukan koordinasi dengan lembaga lain untuk memperkuat sistem penegakan hukum.
- Memberikan edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya anti-korupsi kepada masyarakat.
- Meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan anggaran pemerintah agar tidak disalahgunakan.
Dengan langkah-langkah tersebut, KPK berharap bisa membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dan menjamin keadilan serta keberlanjutan pembangunan nasional.
