Analisis Eks Wakil Menteri Luar Negeri Terkait KTT Board of Peace
Eks Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu), Dino Patti Djalal memberikan analisisnya mengenai KTT Board of Peace (BoP) yang diadakan di Washington DC, Amerika Serikat (AS). Menurut Dino, meskipun BoP telah mulai beroperasi, proses ke depannya masih rapuh dan penuh risiko. Hal ini diperparah oleh peran Presiden AS Donald Trump yang terlalu dominan dalam BoP.
Dino juga menyoroti bahwa roda aspek keamanan sudah mulai bergulir dengan pembentukan Palestinian Security Force dan International Stabilization Force. Namun, tantangan di lapangan khususnya terkait demiliterisasi masih sangat berat. Kapasitas Palestinian Security Force yang akan dilatih Yordania dan Mesir, yang sedang dibentuk untuk menjaga keamanan di Gaza masih penuh tanda tanya.
Pidato Pihak AS Minim Empati
Selain itu, Dino juga menyoroti minimnya empati yang disampaikan dalam pidato pihak AS dalam KTT BoP. Ia tidak merasakan empati dari pidato-pidato pihak Amerika terhadap korban jiwa dan penderitaan warga Gaza dalam dua tahun terakhir, bahkan tidak disinggung.
Tidak hanya itu, Dino juga menganggap pernyataan seorang anggota eksekutif BoP terhadap potensi nilai real estate atau bisnis di Gaza yang ditaksir sampai 150 miliar dolar AS tidak sensitif terhadap nurani warga Gaza.
Tidak Ada Aspek Pengembangan Politik
Selain itu, Dino juga mengaku tidak melihat referensi mengenai aspek pengembangan politik di Gaza dalam masa transisi. Umumnya yang dibahas hanya aspek administrasi.
Bukan hanya itu, tata kelola dana yang dikumpulkan BoP juga masih belum jelas dan akan banyak disorot. Di sisi lain, negara-negara Islam dan mayoritas muslim dalam BoP sementara ini masih terlihat kompak.
“Proses di lapangan masih jauh dari ‘Palestine-led process’,” kata Dino.
Fakta tentang Board of Peace
Presiden Donald Trump telah membentuk BoP atau Dewan Perdamaian, sebuah badan internasional baru yang ia pimpin langsung untuk mengawasi konflik global. Pembentukan BoP dipicu kebutuhan untuk mengelola gencatan senjata dan rekonstruksi di Jalur Gaza pasca-perang Israel-Hamas. Dewan Keamanan PBB bahkan telah mengeluarkan resolusi yang mendukung fungsi BoP di wilayah konflik tersebut.
Namun, ambisi Trump tampaknya melampaui Jalur Gaza. Piagam organisasi menyebutkan bahwa Board of Peace bertujuan mengamankan perdamaian abadi di berbagai area konflik global, sebuah mandat yang dinilai beberapa pihak tumpang tindih dengan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Trump sendiri telah mengundang puluhan pemimpin dunia, mulai dari sekutu dekat hingga rival AS untuk bergabung. BoP didefinisikan dalam draf piagamnya sebagai organisasi internasional yang bertujuan mempromosikan stabilitas serta memulihkan pemerintahan yang sah. Trump akan menjabat sebagai ketua sekaligus perwakilan AS dengan kekuasaan yang sangat besar.
Dia akan menjabat tanpa batasan waktu yang ditentukan dan hanya bisa diganti jika mengundurkan diri secara sukarela atau dianggap tidak mampu melalui keputusan bulat seluruh anggota dewan eksekutif. Trump bahkan berhak menunjuk penerusnya sendiri serta membubarkan entitas-entitas di bawah naungan dewan.
Rancangan Tata Kelola Gaza Pascakonflik
BoP Paparkan Rancangan Tata Kelola Gaza Pascakonflik Demiliterisasi Total Jadi Syarat Rekonstruksi Gaza dari BoP.
