Ringkasan Berita: Kunci Jawaban PKN Kelas 12 Halaman 185–190
Sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Presiden dalam menjalankan tugasnya, dibantu oleh menteri-menteri. Menteri-menteri ini diangkat, diberhentikan, dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dengan demikian, pemerintahan Indonesia menganut sistem ….
Pada Rabu, 25 Februari 2026, Tribunsumsel.com menyajikan kunci jawaban PKN Kelas 12 untuk Buku Pendidikan Pancasila SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII Edisi 1 karya Dwi Astuti Setiawan terbitan Pusat Perbukuan Kemendikbudristek Tahun 2023. Pembahasan ini mencakup 20 soal Uji Kompetensi Bab 6 Menelusuri Lembaga Negara pada halaman 185–190 Kurikulum Merdeka, lengkap dengan pilihan ganda dan esai.
Uji Kompetensi
Pilihan Ganda
Pilihlah jawaban yang benar dan tepat pada opsi jawaban A, B, C, D atau E!
- Sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Presiden dalam menjalankan tugasnya, dibantu oleh menteri-menteri. Menteri-menteri ini diangkat, diberhentikan, dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dengan demikian, pemerintahan Indonesia menganut sistem ….
- A. Parlementer
- B. Monarki
- C. Presidensiil
- D. Trias Politica
-
E. Koasi Parlementer
Kunci Jawaban: C -
UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Presiden dalam melaksanakan kekuasaannya sebagai kepala negara tidak terlepas dari persetujuan DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif, di antaranya dalam hal ….
- A. membuat perjanjian bilateral dengan negara lain
- B. mengangkat dan memberhentikan menteri
- C. menyusun dan mengusulkan rancangan undang-undang
- D. menguji secara materiil peraturan perundang-undangan di bawah UU
-
E. memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi
Kunci Jawaban: C -
Sistem pembagian kekuasaan negara Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945, menegaskan bahwa DPR merupakan pemegang kekuasaan legislasi. Namun demikian, dalam menjalankan tugasnya, DPR juga harus bekerja sama dengan eksekutif, terutama di dalam hal ….
- A. menentukan anggaran militer
- B. menentukan Kepala Kepolisian Republik Indonesia
- C. menetapkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang
- D. melakukan impeachment
-
E. menjalin kerja sama dengan negara lain
Kunci Jawaban: A -
Sistem pembagian kekuasaan negara Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945, menegaskan bahwa Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Namun demikian, dalam menjalankan tugasnya di bidang tertentu, Presiden masih harus mendapat persetujuan DPR. Kondisi seperti itu ditujukan untuk ….
- A. mendapatkan pertimbangan dan arahan dari legislatif
- B. terjadinya check and balance dalam menjalankan kekuasaan
- C. terjadinya kerja sama antara eksekutif dan legislatif
- D. menjadikan terwujudnya kesamaan kedudukan DPR dan Presiden
-
E. memperoleh kepercayaan terhadap warga negara dalam menentukan arah kebijakan
Kunci Jawaban: B -
Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 ialah ….
- A. pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi
- B. pemerintahan daerah memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memiliki wewenang dalam membuat peraturan daerah
- C. bupati/walikota tidak bertanggung jawab kepada gubernur/Presiden
- D. pemerintahan daerah merupakan perwakilan pemerintahan pusat
-
E. pelaksana teknis di tingkat daerah untuk menyokong berjalannya pemerintahan
Kunci Jawaban: D -
Mengapa perselisihan hasil pemilihan umum diselesaikan oleh MK bukan oleh KPU dan Panwaslu, padahal dalam praktiknya pernah terjadi kasus penyalahgunaan wewenang tersebut oleh Ketua MK?
- A. KPU dan Panwaslu tidak mampu menyelesaikannya.
- B. Untuk menegakkan keadilan, harus ada lembaga yang independen dalam penyelesaiannya.
- C. Sesuai dengan ketentuan UUD NRI Tahun 1945.
- D. Untuk mencegah terjadinya kerusuhan antarkontestan peserta pemilu.
-
E. Pemilihan umum merupakan mekanisme yang memerlukan kepastian hukum yang mengikat.
Kunci Jawaban: E -
Dalam UU No. 23 Tahun 2004, disebutkan bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh …..
- A. Badan Intelejen Negara
- B. Kejaksaan Agung
- C. Lembaga Ketahanan Nasional
- D. Badan Narkotika Nasional
-
E. Aparat Kepolisian
Kunci Jawaban: B -
Rumusan Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 hasil perubahan menyatakan bahwa “NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota ….” Ungkapan dibagi atas (bukan terdiri atas) bermakna bahwa ….
- A. kabupaten dan kota tunduk di bawah provinsi
- B. otonomi daerah berada di kabupaten dan kota
- C. kedaulatan negara berada di tangan kabupaten/kota
- D. kedaulatan negara berada di tangan pusat
-
E. kabupaten dan kota memiliki kewenangan tersendiri di luar pemerintahan pusat
Kunci Jawaban: B -
Perhatikan data berikut!
1) Menetapkan Undang-Undang Dasar dan mengubah Undang-Undang Dasar
2) Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara
3) Memilih Presiden dan Wakil Presiden
4) Menetapkan Undang-Undang Dasar dan atau Perubahan UUD
5) Melantik Presiden dan Wakil Presiden
6) Memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden sebelum masa jabatannya
Berdasarkan data di atas, yang merupakan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah diadakannya Perubahan UUD NRI 1945 ditandai oleh nomor …. - A. 1, 2, dan 3
- B. 2, 4, dan 6
- C. 3, 4, dan 5
- D. 3, 4, dan 6
-
E. 4, 5, dan 6
Kunci Jawaban: E -
Keberadaan lembaga-lembaga negara di Indonesia begitu dinamis. Hal tersebut merupakan dampak langsung dari mekanisme pengelolaan kekuasaan negara yang bersifat dinamis pula. Setelah reformasi, terjadi peristiwa 188 Pendidikan Pancasila untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII amandemen terhadap UUD NRI Tahun 1945. Lembaga yang tidak ada dalam struktur kelembagaan negara Indonesia ialah ….
- A. Dewan Pertimbangan Agung
- B. Mahkamah Agung
- C. Dewan Perwakilan Rakyat
- D. Badan Pengawas Keuangan
- E. Dewan Perwakilan Daerah
Kunci Jawaban: A
Soal Esai
Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat!
- Mengapa dalam sistem pemerintahan di Indonesia diperlukan suprastruktur dan infrastruktur politik?
Kunci Jawaban:
Pada dasarnya, negara dalam menjalankan pemerintahan, diperlukan sistem politik menghasilkan output berupa kebijakan-kebijakan negara yang bersifat mengikat kepada seluruh masyarakat negara tersebut. Melalui sistem politik, aspirasi masyarakat (berupa tuntutan dan dukungan) yang merupakan cerminan dari tujuan masyarakat dirumuskan, dan selanjutnya dilaksanakan oleh kebijakan-kebijakan negara tersebut. Dalam menjalankan sistem politik suatu negara, diperlukan struktur politik (lembaga negara) yang dapat menunjang jalannya pemerintahan. Struktur politik itu sendiri merupakan cara untuk melembagakan hubungan antara komponen-komponen yang membentuk bangunan politik suatu negara supaya terjadi hubungan yang fungsional.
- Perhatikan infografis berikut ini! Industri pariwisata, destinasi pariwisata, kelembagaan pariwisata, dan pemasaran pariwisata nasional merupakan bagian dari Rencana Induk Pembangunan Pariwisata (RIPPARNAS). Apa tujuan pengembangan terhadap keempat hal tersebut? Berikan alasanmu!
Kunci Jawaban:
Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.
- Bagaimana mekanisme check and balance dalam kelembagaan yang di Indonesia?
Kunci Jawaban:
Keinginan mewujudkan pemerintahan yang demokratis dengan mekanisme checks and balances, setara dan seimbang antara cabang-cabang kekuasaan negara, terwujudnya supremasi hukum dan keadilan, serta menjamin, melindungi, dan terpenuhinya hak asasi manusia, telah tertata dengan cukup baik dalam UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen yang dilakukan sejak 1999-2002. “Mekanisme checks and balances bertujuan mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Checks and balances adalah saling mengontrol, menjaga keseimbangan antara lembaga-lembaga negara atau yang biasa kita sebut dengan cabang-cabang kekuasaan negara.”
- Berikan penjelasan tentang tugas dan kewenangan lembaga negara yang bersifat auxilary!
Kunci Jawaban:
Lembaga negara di Indonesia dibagi menjadi dua macam, yakni constitutional state organ dan state auxiliary organ. Constitutional state organ ialah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945. State auxiliary ogan ialah lembaga negara yang kewenangannya diberikan bukan oleh UUD NRI Tahun 1945, tetapi oleh peraturan perundang-undangan lainnya. Beberapa state auxiliary organ walaupun kewenangannya dibentuk oleh peraturan perundang-undangan lainnya, tetapi terdapat pula kewenangan konstitusionalnya. Contoh lembaga negara auxilari di Indonesia ialah BPK. BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Pasal 23E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945). Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD (Pasal 23E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945).
- Mengapa Presiden membentuk unit kerja untuk membantu menguatkan ideologi Pancasila?
Kunci Jawaban:
Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila ditetapkan melalui Perpres Nomor 54 Tahun 2017. Pembentukan UKP-PIP dilakukan dengan pertimbangan bahwa aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila terhadap seluruh penyelenggara negara secara terencana, sistematis, dan terpadu.
