Kota Medan tercatat sebagai wilayah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dan dorongan agar pemerintah segera mengambil langkah-langkah konkret, khususnya dalam penambahan kuota bantuan sosial (bansos) untuk warga yang tidak mampu.
H. Zulkarnaen SKM, pimpinan DPRD Kota Medan, meminta Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan Pemko Medan untuk meningkatkan kuota bansos bagi masyarakat tidak mampu di Kota Medan. Wakil Ketua DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai Gerindra tersebut menegaskan bahwa penambahan kuota sangat penting mengingat jumlah penduduk miskin yang cukup besar.
“Berdasarkan data rilis BPS Sumatera Utara, angka kemiskinan di Sumut per September 2025 mencapai 7,24 persen. Dari angka itu, Kota Medan menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak. Kita berharap hal ini bisa menjadi perhatian serius bagi pemerintah,” ujarnya kepada Sumut Pos, Jumat (27/2/2026).
Zulkarnaen menyatakan bahwa dirinya bersama seluruh anggota DPRD Kota Medan sering menerima keluhan dari masyarakat tidak mampu terkait masalah bantuan sosial. “Banyak warga miskin yang mengeluh tidak dapat menerima bansos, sementara Dinsos selalu menyebutkan bahwa kuota terbatas. Jika memang kuota terbatas dan masih banyak warga miskin yang tidak mendapat bantuan, mengapa tidak tambah kuotanya. Kita akan terus mendorong agar kuota bantuan sosial untuk warga Medan dapat ditambah,” katanya.
Selain itu, Zulkarnaen juga menekankan pentingnya pendistribusian bansos yang tepat sasaran. “Kedepan kita tidak ingin lagi ada warga mampu yang mendapatkan bantuan sosial, sementara masih banyak warga miskin yang tidak mendapat bantuan,” tegasnya.
Masalah bantuan sosial bukan satu-satunya yang menjadi perhatian Zulkarnaen. Ia juga menekankan pentingnya meningkatkan perekonomian masyarakat melalui lapangan kerja yang terbuka lebar. “Masih banyak warga Kota Medan yang tidak bekerja, kondisi ini tentunya akan terus meningkatkan angka kemiskinan. Lapangan kerja harus terbuka lebar, masyarakat harus dipermudah untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak,” ujarnya.
Selain itu, Zulkarnaen juga meminta Pemko Medan untuk terus melakukan pembinaan dan pemberdayaan UMKM. Menurutnya, UMKM merupakan salah satu pilar utama perekonomian masyarakat. “Kondisi UMKM di Kota Medan harus terus diperhatikan, sebab berkembangnya UMKM sangat berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan. Sementara, UMKM yang berkembang selalu sejalan dengan peningkatan daya beli masyarakat,” pungkasnya.
