Gubernur Rudy Mas’ud Membatalkan Pengadaan Mobil Dinas Mewah
Kabar mengejutkan datang dari Kepala Daerah Kalimantan Timur, Gubernur Rudy Mas’ud. Ia mengambil keputusan yang tidak biasa di kalangan pejabat, namun sangat disambut hangat oleh masyarakat. Keputusan tersebut adalah membatalkan pengadaan mobil dinas mewah senilai Rp8,5 miliar. Anggaran besar ini kini resmi ditarik dan dikembalikan ke kas daerah.
Langkah ini bukan sekadar tindakan administratif biasa, melainkan sebuah pernyataan sikap yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak tutup telinga terhadap keluhan rakyat. Keputusan ini juga mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk dari DPRD Kaltim.
Respons Cepat Terhadap Keluhan Publik
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, memberikan apresiasi tinggi atas keputusan Gubernur Rudy Mas’ud. Menurutnya, tindakan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah benar-benar mendengarkan suara rakyat.
“Kami mengapresiasi Pak Gubernur. Apa yang disuarakan masyarakat dan berbagai praktisi itu untuk kebaikan Kaltim,” ujar Bahar saat diwawancara beberapa waktu lalu.
Bahar menekankan bahwa pengembalian anggaran ini sangat penting untuk menghentikan polemik yang sempat memanas. Baginya, ini menjadi contoh positif agar kebijakan serupa yang memicu kontroversi tidak terulang di masa depan.
Menghindari Gaya Hidup Mewah dalam Situasi Sulit
Sebelumnya, rencana pengadaan kendaraan premium ini sempat menjadi sorotan nasional. Rencana tersebut dinilai bertentangan dengan instruksi Presiden RI, Prabowo Subianto, yang terus menekankan pentingnya efisiensi anggaran dan gaya hidup sederhana bagi para pejabat daerah.
Kondisi finansial Bumi Etam sedang menghadapi tantangan berat. Tahun 2026 menjadi tahun yang menantang dengan adanya pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) hingga mencapai angka Rp6 triliun. Isu ini bahkan sempat memicu perhatian serius dari Kemendagri, KPK, hingga BPK.
Mendahulukan Suara Rakyat Daripada Gengsi
Meskipun tekanan datang dari berbagai lembaga negara, Bahar meyakini bahwa alasan utama di balik batalnya pembelian mobil tersebut adalah karena suara masyarakat Kaltim yang didengar.
“Saya kira yang paling utama didengarkan oleh Pak Gubernur adalah masyarakat Kaltim, rakyat meminta agar anggaran besar seperti itu dialihkan untuk kebutuhan yang lebih prioritas,” tegas politisi PAN tersebut.
Bahar juga melontarkan sindiran halus kepada para pemimpin daerah lain yang seringkali tetap ngotot menjalankan kebijakan meski diterpa kritik tajam. Ia menyarankan agar ke depan, pemilihan kendaraan dinas lebih mengedepankan aspek fungsional dan rasionalitas, terutama untuk medan berat di Kaltim.
“Banyak kepala daerah yang tetap ngotot meski mendapat kritik. Tapi Pak Gubernur memilih mengembalikan, saya kira masih banyak kendaraan lain yang lebih efisien,” tutupnya.
