JAKARTA – Konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Israel dengan Iran diperkirakan akan memberikan tekanan pada perekonomian Indonesia, mulai dari inflasi dan nilai tukar rupiah hingga fiskal dan kinerja perdagangan. Bagaimana strategi pemerintah dalam menghadapi tekanan berlapis ini?
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M Rizal Taufikurahman, menjelaskan bahwa konflik Iran vs AS-Israel tidak hanya menjadi isu geopolitik regional, tetapi juga merupakan shock eksternal bagi negara-negara pasar berkembang seperti Indonesia.
“Mekanisme transmisinya terutama melalui perubahan perilaku investor global,” ujar Rizal kepada Bisnis, Minggu (1/3/2026).
Ketika risiko global meningkat, Rizal menjelaskan bahwa pasar masuk fase risk-off sehingga dana portofolio keluar dari pasar berkembang menuju aset aman. Dampaknya terlihat pada tekanan terhadap nilai tukar rupiah, kenaikan yield SBN, dan meningkatnya premi risiko negara.
“Jadi, tekanan yang muncul lebih karena persepsi risiko global, bukan perubahan fundamental domestik secara tiba-tiba,” tambahnya.
Saluran kedua adalah energi dan fiskal. Rizal menuturkan bahwa Indonesia merupakan net importer minyak sehingga setiap kenaikan harga minyak langsung memperlebar defisit neraca migas dan meningkatkan kebutuhan devisa.
Pada saat yang sama, Rizal menyebut bahwa pemerintah harus menahan kenaikan harga BBM untuk menjaga inflasi dan daya beli, yang berarti kompensasi dan subsidi energi berpotensi membesar.
“Akibatnya ruang fiskal tertekan, APBN harus bekerja lebih keras bukan untuk ekspansi ekonomi, tetapi untuk stabilisasi harga,” jelasnya.
Dari sisi nilai tukar, Rizal mengungkapkan bahwa tekanan datang dari dua arah sekaligus. Pertama, capital outflow akibat perpindahan portofolio global ke dolar AS. Kedua, meningkatnya permintaan valas domestik untuk impor energi dan bahan baku.
Dia menuturkan, kombinasi ini biasanya membuat rupiah melemah dan membatasi ruang pelonggaran moneter. Bank Indonesia (BI) cenderung lebih berhati-hati menurunkan suku bunga karena prioritas jangka pendek bergeser dari mendorong pertumbuhan menjadi menjaga stabilitas kurs dan inflasi.
Sementara pada perdagangan luar negeri, efeknya cenderung asimetris. Artinya, nilai impor hampir pasti naik karena harga energi meningkat, tetapi ekspor belum tentu meningkat karena konflik menekan pertumbuhan ekonomi global.
Konsekuensinya, kata Rizal, neraca perdagangan berisiko menyempit, industri manufaktur menghadapi kenaikan biaya produksi, dan dunia usaha menjadi wait and see terhadap investasi baru.
“Dengan demikian, perang di Timur Tengah bagi Indonesia pada akhirnya bermuara pada satu hal, yakni tekanan simultan pada inflasi, kurs, fiskal, dan kinerja perdagangan sekaligus,” tegasnya.
Strategi Pemerintah
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sedang menyiapkan sejumlah upaya untuk meredam dampak perang Amerika Serikat-Israel dengan Iran, terutama pada energi dan pangan nasional.
Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menyampaikan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat selalu difungsikan sebagai shock absorber, guna meredam transmisi konflik terutama pada energi dan pangan.
“Fokus utama adalah menjaga daya beli masyarakat jika terjadi fluktuasi harga komoditas terutama energi di tingkat global,” ujar Haryo kepada Bisnis, Minggu (1/3/2026).
Haryo menuturkan, pemerintah telah mengeluarkan dan mempercepat penyaluran bantuan pangan 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng kepada 35,04 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Pemerintah juga akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan lanjutan dalam momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri 1447 H/2026 M. Dia mengharapkan, langkah ini menjadi bantalan ekonomi yang kuat untuk menggerakkan roda konsumsi domestik di tengah ketidakpastian global.
Tidak hanya dengan Kemenkeu, pihaknya juga terus berkoordinasi erat dengan Bank Indonesia (BI). Sesuai wewenangnya BI akan berada di pasar untuk menjaga stabilitas rupiah.
“Posisi cadangan devisa per Januari 2026 di angka US$154,6 miliar juga dirasa aman sebagai instrumen menjaga nilai tukar rupiah,” ungkapnya.
Haryo menambahkan, Pertamina juga telah memberikan jaminan bahwa stok BBM dan LPG nasional dalam kondisi aman untuk kebutuhan selama periode Ramadan dan Idulfitri.
Berdasarkan pengalaman pada 2025, Haryo mengungkapkan bahwa Pertamina telah menyiapkan beberapa alternatif jalur pelayaran lain guna menjaga keberlangsungan rantai pasok minyak dan menjaga kestabilan harga BBM dalam negeri.
Haryo menegaskan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi keamanan di Timur Tengah. Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang.
“Kami akan terus memonitor situasi dari waktu ke waktu dan mengambil kebijakan yang diperlukan demi kepentingan masyarakat,” tegasnya.
