Warga Sulawesi Selatan Terdampak Konflik di Timur Tengah
Lebih dari 500 warga Sulawesi Selatan (Sulsel) saat ini berada di kawasan Timur Tengah. Informasi ini disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (DPD ASITA) Sulsel, Didi Leonardo Manaba.
Didi menjelaskan bahwa keberadaan ratusan warga Sulsel tersebut berpotensi terdampak eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran. Hal ini terutama berdampak pada gangguan dan pembatalan penerbangan internasional di kawasan tersebut.
Menurut Didi, angka tersebut merupakan estimasi warga Sulsel yang sedang berada di Timur Tengah saat ini. Jika dihitung secara akumulatif sejak awal Ramadan hingga mendekati Idulfitri, jumlah warga Sulsel yang melakukan perjalanan ke kawasan tersebut bisa mencapai ribuan orang.
“Kalau seribu itu akumulasi. Ada yang sudah pulang, ada yang baru mau berangkat, dan ada yang sedang di sana. Jadi tidak bersamaan. Yang sedang di sana mungkin ratusan orang, sekitar lima ratusan,” jelas Didi saat dikonfirmasi.
Perjalanan warga Sulsel ke Timur Tengah saat ini didominasi wisata religi atau umrah. Namun, terdapat pula sebagian yang melakukan perjalanan wisata umum ke negara-negara lain di kawasan tersebut, seperti Turki.
Dampak Konflik pada Penerbangan
Dampak paling nyata dari eskalasi konflik adalah munculnya penundaan (delay) hingga pembatalan (cancel) penerbangan oleh sejumlah maskapai, khususnya maskapai yang berbasis di Timur Tengah. Keputusan tersebut umumnya diambil dengan mempertimbangkan faktor keamanan.
“Ada informasi soal delay dan cancel flight. Kalau situasinya seperti ini, nanti akan dilihat apakah masuk force majeure atau tidak. Masing-masing pihak tentu akan mengambil kebijakan,” jelasnya.
Dalam kondisi tersebut, Didi mengatakan pihak travel umumnya akan melakukan komunikasi intensif dengan maskapai untuk mencari solusi terbaik bagi jemaah dan wisatawan. Namun, tidak menutup kemungkinan ada penumpang yang harus tertahan sementara di bandara atau di negara tujuan.
“Bisa saja airline memberikan kompensasi, atau jemaah dalam tanda petik terlantar di bandara. Ada juga yang belum mengetahui jadwal pulangnya karena masih menunggu kepastian,” ujarnya.
Harapan Pemerintah dalam Menghadapi Situasi Ini
Jika penundaan berlangsung lama atau terjadi pembatalan total penerbangan, pihaknya berharap ada langkah konkret dari pemerintah untuk membantu proses pemulangan warga negara Indonesia.
“Kalau hanya menunggu mungkin masih bisa, tapi kalau sudah cancel tentu kita berharap ada tindakan dari pemerintah untuk membantu memulangkan jemaah,” kata Didi.
Secara kelembagaan, ASITA Sulsel berharap pemerintah segera mengeluarkan pernyataan resmi berupa travel advice atau travel warning agar pelaku usaha perjalanan dan masyarakat memiliki kepastian dalam mengambil keputusan.
“Yang paling penting sekarang adalah keputusan resmi pemerintah. Informasi masih simpang siur. Demi keselamatan, lebih baik menunggu daripada mengambil risiko,” pungkasnya.
Analisis Geopolitik oleh Ahli Hubungan Internasional
Sementara itu, Dr Adi Suryadi Culla, dosen Hubungan Internasional (HI) Pascasarjana FISIF Unhas, menilai konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel akan terus memanas. Persoalan utamanya berkaitan dengan kepentingan geopolitik yang lebih besar, terutama ambisi Amerika Serikat untuk mengontrol dan membentuk ulang tatanan politik Timur Tengah.
Dalam konteks itu, kawasan Teluk Hormuz menjadi wilayah strategis yang selama ini dipandang Washington sebagai kunci kepentingan globalnya. Teluk Hormuz adalah selat sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab dan Samudra Hindia.
“Masalah Iran itu bukan semata figur Ali Khamenei. Ada kepentingan yang jauh lebih besar yang ingin dicapai Amerika Serikat, yakni menguasai dan memodelkan ulang Timur Tengah. Dalam konteks itu, Iran selama ini justru menjadi batu sandungan utama,” ujar Adi.
Peran Kelompok Pro-Iran di Kawasan
Wakil Ketua ICMI Sulsel itu menjelaskan bahwa tekanan terhadap Iran selama ini kerap diarahkan pada agenda perubahan rezim dan sistem politik. Menurutnya, pola tersebut serupa dengan langkah yang pernah ditempuh AS di sejumlah negara lain melalui invasi maupun intervensi politik.
Tujuannya, mengganti sistem yang ada dengan model demokrasi versi Barat yang dianggap sejalan dengan kepentingan global AS.
“Selain menjatuhkan rezim, kepentingan Amerika lebih luas lagi, yakni geopolitik global. Apalagi di tengah persaingan negara-negara adidaya, Iran justru mengambil posisi berseberangan dengan Amerika dan menjalin kedekatan dengan rival-rival globalnya seperti Cina dan Rusia,” jelasnya.
Adi menilai, posisi strategis Iran itulah yang membuat kematian Khamenei tidak otomatis mengubah sikap politik luar negeri Teheran. Strategi Iran menghadapi AS–Israel, termasuk sikap keras terhadap Israel dan dukungan pada isu Palestina, dipandang telah menjadi bagian dari kebijakan negara yang bersifat ideologis dan struktural, bukan keputusan personal seorang pemimpin.
Dinamika Regional yang Sulit Diprediksi
Lebih jauh, ia juga menyoroti peran jaringan sekutu dan kelompok pro-Iran di Timur Tengah yang selama ini menjadi faktor penting dalam dinamika kawasan. Keberadaan kelompok-kelompok seperti Hizbullah di Lebanon, Hamas di Palestina, Houthi di Yaman, hingga sejumlah milisi lain yang berseberangan dengan Israel, menurutnya, membuat ketegangan regional tetap sulit diprediksi.
“Kelompok-kelompok itu selama ini menjadi bagian dari orbit pengaruh Iran. Jika mereka bereaksi, maka eskalasi ketegangan di Timur Tengah justru bisa meningkat. Ini yang membuat situasi pasca-Khamenei tidak otomatis mereda,” kata Adi.
Ia menyimpulkan, wafatnya Ali Khamenei justru berpotensi menjadi babak baru ketegangan, bukan akhir konflik. Selama kepentingan geopolitik AS–Israel terhadap Iran masih sama, dan selama Iran tetap mengambil posisi berseberangan dalam percaturan global, arah kebijakan negara tersebut dinilai akan tetap konsisten.
“Jadi, ini bukan soal figur yang meninggal, melainkan soal ideologi, kepentingan negara, dan struktur kekuasaan yang sudah mengakar. Karena itu, strategi Iran menghadapi AS dan Israel kemungkinan besar tetap berlanjut,” pungkasnya.
