JAKARTA — Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei meninggal dunia akibat serangan yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel terhadap Teheran, pada hari Sabtu (28/2/2026). Akibat peristiwa tersebut, Republik Islam Iran resmi memasuki masa transisi kepemimpinan.
Selama masa kekosongan kepemimpinan, Iran membentuk dewan sementara untuk menjalankan tugas-tugas pemimpin tertinggi hingga pengganti resmi dipilih. Hal ini tertuang dalam konstitusi Iran, tepatnya pasal 111.
Pada hari Minggu (1/3/2026), seorang ulama senior Syiah, Ayatollah Alireza Arafi, diangkat sebagai pemimpin tertinggi sementara menggantikan Khamenei. Berdasarkan laporan media Iran, ulama berusia 67 tahun tersebut akan menjabat sebagai anggota ahli hukum dari dewan kepemimpinan sementara yang bertanggung jawab untuk menjalankan tugas-tugas Pemimpin Tertinggi hingga pengganti tetap dipilih.
Dewan tersebut juga beranggotakan Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Ketua Mahkamah Agung Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, serta perwakilan ulama dari Guardian Council. Mereka bertugas memastikan roda pemerintahan tetap berjalan sambil menunggu proses pemilihan pemimpin tertinggi yang baru.
Kepala keamanan Iran dan orang kepercayaan dekat almarhum Khamenei, Ali Larijani, mengatakan bahwa proses transisi sedang berlangsung.
Seorang profesor riset di bidang politik Teluk di Universitas Qatar, Luciano Zaccara, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa sistem politik Iran telah dipersiapkan untuk situasi saat ini.
“Trump ingin mendapatkan kesepakatan terbaik, tetapi metode yang dia gunakan untuk mendapatkan kesepakatan itu adalah dengan memusnahkan atau menghancurkan sebanyak mungkin. Ini adalah cara untuk memaksakan syarat, bukan untuk menegosiasikan apa pun. Trump menginginkan penyerahan rezim, bukan perubahan,” ujar Zacca.
Untuk menghindari kekosongan kekuasaan, almarhum Khamenei menyiapkan pengganti untuk semua pejabat yang disingkirkan dalam beberapa bulan terakhir, dan memastikan untuk membangun struktur, kata Zaccara kepada Al Jazeera.
“Struktur tetap ada, garis kekuasaan [dan] garis komando tetap ada,” katanya.
Berdasarkan informasi dari CNN World, memilih Pemimpin Tertinggi baru di Iran bukanlah hal yang sering terjadi. Sejak Republik Islam Iran berdiri pada 1979, tugas itu baru benar-benar dilakukan sekali, yakni ketika Ali Khamenei dipilih secara cepat setelah wafatnya Ruhollah Khomeini lebih dari tiga dekade lalu.
Persyaratan Pemimpin Tertinggi Iran
Secara aturan, calon Pemimpin Tertinggi harus memenuhi syarat konstitusi, seperti harus berjenis kelamin laki-laki, seorang ulama, memiliki kemampuan politik, otoritas moral, serta loyal kepada Republik Islam.
Majelis juga memiliki penafsiran tersendiri dalam menerapkan kriteria tersebut. Artinya, mereka bisa saja mengecualikan ulama reformis yang mendukung kebebasan sosial lebih luas atau pendekatan yang lebih terbuka terhadap dunia luar.
Calon Kuat Pemimpin Tertinggi Baru Iran Pengganti Ayatollah Ali Khamenei
Berikut nama-nama yang disebut berpotensi menggantikan Ayatollah Ali Khamenei sebagai Pemimpin Tertinggi Iran menurut laporan media internasional:
-
Mojtaba Khamenei
Mojtaba Khamenei digadang-gadang sebagai salah satu kandidat terkuat untuk mengisi kekosongan jabatan Pemimpin Tertinggi Iran. Putra kedua dari Ali Khamenei itu dikenal memiliki pengaruh besar di balik layar serta hubungan yang kuat dengan Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), kekuatan militer paling berpengaruh di Iran, serta pasukan paramiliter sukarelawan Basij.
Namun, kemungkinan pewarisan jabatan dari ayah ke anak cenderung tidak disukai di kalangan ulama Syiah, terutama di Iran yang lahir dari revolusi 1979 setelah menggulingkan sistem monarki yang sangat dibenci. Selain itu, Mojtaba bukan ulama senior dan tidak memiliki posisi resmi dalam struktur pemerintahan. Dia juga pernah dijatuhi sanksi oleh Amerika Serikat pada 2019. -
Alireza Arafi
Arafi merupakan ulama senior yang dipercaya Khamenei dan memiliki rekam jejak panjang di lembaga pemerintahan. Saat ini, dia menjabat sebagai wakil ketua Majelis Pakar dan pernah menjadi anggota Dewan Penjaga yang berpengaruh, yang bertugas memeriksa calon peserta pemilu serta menilai undang-undang yang disahkan parlemen. Dia juga menjabat sebagai kepala sistem seminari Iran.
Menurut Alex Vatanka dari Middle East Institute, alasan Khamenei menunjuk Arafi ke posisi senior dan strategis menunjukkan bahwa dia memiliki kepercayaan yang besar pada kemampuan birokrasinya. Namun, Arafi tidak dikenal sebagai tokoh politik berpengaruh dan tidak memiliki hubungan dekat dengan lembaga keamanan. -
Mohammad Mehdi Mirbagheri
Mirbagheri adalah seorang ulama garis keras dan merupakan anggota Majelis Pakar yang mewakili sayap paling konservatif dari kalangan ulama. Menurut laporan dari sebuah media aktivis, IranWire, dia sangat menentang Barat dan percaya bahwa konflik antara orang beriman dan orang kafir tidak dapat dihindari. Saat ini, dia memimpin Akademi Ilmu Islam di kota suci Qom di utara. -
Hassan Khomeini
Khomeini adalah cucu dari Ayatollah Ruhollah Khomeini, pendiri Republik Islam Iran. Dia bertugas sebagai penjaga mausoleum Khomeini, tetapi belum pernah memegang jabatan publik dan tampaknya tidak memiliki pengaruh besar terhadap aparat keamanan negara atau elit penguasa. Dia juga dikenal tidak sekeras banyak ulama konservatif lainnya dan pernah dilarang mencalonkan diri sebagai anggota Majelis Pakar pada 2016. -
Hashem Hosseini Bushehri
Bushehri adalah seorang ulama senior yang memiliki hubungan dekat dengan lembaga-lembaga yang mengatur suksesi di Iran, khususnya Majelis Pakar, di mana dia menjabat sebagai wakil ketua pertama. Dia dikenal memiliki kedekatan dengan almarhum Khamenei, tetapi namanya kurang populer di dalam negeri dan tidak memiliki hubungan kuat dengan IRGC atau aparat keamanan.
