Program lingkungan Britania Raya yang bertujuan untuk mempercepat transisi kawasan ASEAN menuju ekonomi bersih dan berketahanan iklim, yaitu ASEAN-UK Green Transition Fund (GTF), melakukan kunjungan ke kawasan mangrove di Pulau Bengkalis, Riau. Selama lima hari, kegiatan ini dirangkai dengan acara bertajuk Pilot Project Visit Field for ASEAN.
Kegiatan tersebut mencakup berbagai aktivitas seperti lokakarya pengumpulan data, asesmen gender, validasi tutupan lahan, pelatihan standar karbon global, perencanaan monitoring, serta pemodelan pendanaan berkelanjutan. Pendekatan Gender Equality, Disability, dan Social Inclusion (GEDSI) menjadi inti dari semua kegiatan. Perempuan, penyandang disabilitas, maupun kelompok minoritas seperti Suku Akit turut dilibatkan sebagai narasumber dalam program ini.
“Tujuan dari kegiatan ini adalah mengumpulkan informasi tentang berbagai praktik solusi berbasis alam (nature-based solutions) terbaik di kawasan Asia Tenggara,” ujar Yoseph Wihartono, Communication and Reporting Officer dari Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), pada Kamis, 19 Februari 2026.
Selain itu, kegiatan juga dilengkapi dengan pelatihan bertajuk Capacity Training Carbon Project bagi pemerintah desa dan masyarakat setempat. Materi pelatihan mencakup standarisasi karbon, mekanisme pembagian manfaat, penilaian risiko, hingga kelayakan finansial.
Kunjungan ini difasilitasi oleh Southeast Asia Climate and Nature-based Solutions (The SCeNe) Coalition, sebuah koalisi organisasi lingkungan yang menjadi pelaksana teknis dan mitra strategis ASEAN-UK GTF. Di dalamnya termasuk lembaga nonpemerintah The Nature Conservancy (TNC) dan Wahana Riset Indonesia (WRI).
Koalisi ini mendukung organisasi lokal dalam mempercepat dan meningkatkan solusi berbasis alam terpadu. Mulai dari konservasi, penguatan ekonomi masyarakat, hingga pengembangan mekanisme pembiayaan.
Pulau Bengkalis, khususnya Desa Teluk Pambang, dipilih sebagai salah satu lokasi studi kasus dalam program ini karena dinilai berhasil menerapkan pendekatan solusi berbasis alam dalam konservasi ekosistem mangrove. Melalui bimbingan YKAN, laju degradasi mangrove dapat ditekan hingga 96 persen dari semula 27 hektare per tahun (2016–2021) menjadi satu hektare per tahun (2022–2024).
Sekretaris Camat Bantan, Kabupaten Bengkalis, Rizki Subagia Efendi, menyampaikan rasa bangganya karena konservasi mangrove di daerahnya mendapat perhatian nasional dan internasional. Menurutnya, keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras bersama, terutama LPHD (lembaga pengelola hutan desa) Teluk Pambang dan YKAN. “Pemerintah Kecamatan Bantan akan terus mendukung pengelolaan mangrove di Desa Teluk Pambang,” katanya.
Manajer Senior Ketahanan Pesisir YKAN, Mariski Nirwan, menegaskan bahwa menjaga mangrove adalah tentang keadilan sosial sekaligus pemulihan alam. “Setiap suara, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok terpinggirkan harus didengar dan dilibatkan,” ujarnya.
Nature-based Solutions (NbS) Financing Research Lead WRI, Mila Rizqiani, menyampaikan pendapat yang senada. Menurutnya, prinsip GEDSI perlu diterapkan sejak tahap perencanaan hingga pengawasan. “Manfaat ekonomi dan perlindungan pesisir harus dirasakan oleh semua warga, bukan hanya kelompok dominan,” tambahnya.
