Peristiwa Konflik Timur Tengah dan Peran Indonesia dalam Diplomasi
Perhatian dunia kini tengah tertuju pada wilayah Timur Tengah, seiring dengan konflik antara Amerika Serikat dan Iran yang kini pecah. Ketegangan geopolitik yang telah lama membara ini memuncak pada Sabtu (28/2/2026), di mana Amerika Serikat yang bekerja sama dengan Israel, melancarkan operasi udara dan menghantam jantung pertahanan Iran.
Dampak serangan tersebut tak main-main, Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei dilaporkan tewas. Bahkan, putri, menantu, hingga cucunya juga tidak selamat. “Khamenei, salah satu orang paling jahat dalam sejarah, telah meninggal. Ini bukan hanya keadilan untuk rakyat Iran, tetapi untuk semua rakyat Amerika yang hebat, dan orang-orang dari banyak negara di seluruh dunia, yang telah dibunuh atau disiksa oleh Khamenei dan gengnya yang kejam.”
Tubuh Khamenei dikabarkan terkena pecahan proyektil di antara puing-puing bangunan yang hancur. Tragedi ini turut merusak infrastruktur dan jatuhnya korban jiwa dari rakyat sipil. Pemerintah Iran lantas menetapkan masa berkabung nasional selama 40 hari serta meliburkan seluruh aktivitas negara selama 7 hari. Tanggung jawab kepemimpinan tertinggi untuk sementara waktu akan diemban Presiden Iran, Ketua Pengadilan, dan anggota Dewan Wali Iran.
Sementara itu terkait konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi dialog antara kedua kubu, ia bahkan bersedia bertolak ke Teheran. Namun hal tersebut mendapat respons beragam dari beberapa pihak.
DPR Dukung Prabowo
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai NasDem, Amelia Anggraini, mendukung penuh keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mau menjadi mediator Amerika Serikat (AS) dan Iran demi menciptakan keamanan yang kondusif di kawasan Timur Tengah. Kabar tersebut sebelumnya disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI saat memberikan pernyataan resmi terkait serangan AS dan Israel ke Iran pada Sabtu (28/2/2026).
Kemlu mengatakan bahwa Prabowo siap terbang ke Teheran, Iran, untuk memediasi kedua belah pihak. Namun, banyak pihak juga yang menentang keputusan Prabowo tersebut karena dianggap terlalu terburu-buru dan Iran diklaim tidak akan menyukainya. Meski demikian, DPR tetap menyatakan dukungan tersebut kepada Prabowo karena dinilai sebagai langkah yang tepat.
“Kami sangat mendukung langkah yang diambil oleh Bapak Presiden dan saya rasa ini adalah kepala negara, salah satu pertama yang menyatakan kesiapan untuk menjadi mediator bagi negara yang sedang berkonflik dalam hal ini Iran-Israel dan juga di-backup oleh Amerika,” katanya, Minggu (1/3/2026), dikutip dari YouTube Kompas TV.
“Saya rasa itu adalah langkah yang tepat sebagai bagian dari komunitas internasional dan merupakan langkah diplomatik yang sangat baik,” sambung Amelia.
Amelia menambahkan, Prabowo juga sudah berperan aktif dalam memperjuangkan perdamaian dunia, terutama untuk rakyat Gaza, Palestina. Hal itu, kata Amelia, dibuktikan dengan bergabungnya Prabowo dalam Board of Peace (BoP) bentukan Presiden AS, Donald Trump.
“Masuk ke dalam BoP itu adalah langkah diplomatik yang menurut saya juga baik. Tetapi ini saya melihatnya pada perspektif ikhtiar ya, sebuah usaha diplomatik begitu.”
“Kalau kita tidak ada di dalam, bagaimana kita bisa memediasi pihak-pihak hasil berkonflik? Paling tidak kalau ada di dalam, kita bisa bersuara, kita bisa bersuara dan positioning kita kan jelas,” papar Amelia.
Apalagi, menurut Amelia, dalam BoP itu banyak negara-negara di Timur Tengah juga yang bergabung untuk mendorong upaya perdamaian dunia. “Seperti Saudi Arabia kemudian juga Qatar, Turki dalam hal ini juga berperan aktif juga menyuarakan agar segera ditemukan two state solution dalam konflik Palestina dan Israel,” katanya.
Sebelumnya, Indonesia memutuskan bergabung BoP dengan tujuan mendorong komitmen kemanusiaan dan upaya perdamaian dunia, khususnya bagi rakyat Palestina. BoP sendiri dibentuk usai Donald Trump mengajukan 20 poin perdamaian untuk Gaza dan disetujui oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada 18 November 2025.
Eks Dubes Tak Setuju
Berbeda dengan Amelia, eks Dubes RI untuk Iran, Dian Wirengjurit, justru menyebut Iran tidak akan suka jika Indonesia menjadi mediator. Sebab, Indonesia kini sudah berada di pihak AS, apalagi setelah Prabowo memutuskan bergabung dengan Board of Peace (BoP) bentukan Presiden AS, Donald Trump.
“Saya kira mungkin Iran pun dalam hal ini tidak akan happy menerima Indonesia menjadi mediator, karena Indonesia sudah ada di pihak Amerika kok,” jelas Dian dalam kesempatan yang sama.
“Suka atau tidak suka, kita tidak usah berdebat panjang, baik de jure maupun de facto, kita sudah ada di pihak Amerika yang kalau kita bergabung dengan BoP di lapangan pada waktunya, kalau masih ada BoP, kita harus bernegosiasi dengan Israel,” tambahnya.
Selain itu, kata Dian, Hamas juga tidak menerima kehadiran Indonesia lewat BoP tersebut. Sehingga, menurutnya, Prabowo seharusnya lebih fokus pada urusan dalam negeri saja untuk saat ini, karena masih banyak persoalan yang perlu diselesaikan.
“Hamas pun tidak menerima kehadiran kita. Mau apa kita? Buat saya lebih baik kita, maaf dengan segala hormat Bapak Presiden, lebih baik fokus keadaan dalam negeri, masih banyak PR yang harus dikerjakan,” paparnya.
Adapun, Hamas sebenarnya tidak secara khusus menolak Indonesia, hanya saja lebih ke penolakan terhadap konsep pengamanan atau intervensi asing yang berpotensi melucuti senjata mereka. Dian juga menjelaskan bahwa jika ingin menjadi penengah sebuah konflik, maka harus diakui oleh kedua belah pihak yang berkonflik.
“Dalam konteks negara, kedua belah pihak harus diakui secara diplomatik. Nah, kita sampai saat ini tidak punya pengakuan diplomatik terhadap Israel,” katanya.
Sementara itu, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, mengatakan momentum saat ini dinilai belum tepat untuk melakukan diplomasi damai. “Bila Presiden mau jadi juru damai sebaiknya tidak sekarang,” kata Hikmahanto kepada Tribunnews.com, Minggu. Hikmahanto menilai, upaya damai sebaiknya dilakukan ketika konflik sudah berjalan dalam jangka waktu yang cukup lama karena pada fase tersebut, peran mediator sangat dibutuhkan secara psikologis oleh negara-negara yang bertikai.
Hikmahanto menyebut, dalam situasi perang yang berlarut, negara yang bertikai biasanya enggan mengakui kekalahan secara terbuka. Sebaliknya, kata Hikmahanto, jika Prabowo masuk saat eskalasi serangan baru saja terjadi seperti saat ini, upaya tersebut diprediksi akan mengalami penolakan.
“Kalau sekarang terlalu dini dan tidak akan diterima oleh para pihak yang berkonflik,” tuturnya.
