Peran Indonesia dalam Mediasi Konflik Iran dan Amerika Serikat
Sejumlah media internasional memberikan perhatian terhadap kesiapan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk menjadi mediator antara Iran dan Amerika Serikat. Hal ini terjadi setelah meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Pernyataan tersebut mendapatkan perhatian luas dari berbagai media global, termasuk laporan yang menyebutkan serangan militer yang dilancarkan oleh AS dan Israel terhadap wilayah Iran pada Sabtu, 28 Februari 2026.
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyatakan kesiapan Prabowo untuk memfasilitasi dialog antara Iran dan AS. Dalam pernyataannya, Kemlu menyesalkan gagalnya perundingan antara kedua negara tersebut yang berdampak pada meningkatnya ketegangan militer di kawasan. Selain itu, pihak Kemlu juga menyerukan seluruh pihak untuk menahan diri dan mengedepankan dialog serta diplomasi damai.
Pernyataan resmi Kemlu RI melalui akun X @kemlu_RI menyebutkan:
“Indonesia sangat menyesalkan gagalnya perundingan antara AS dan Iran, yang telah berdampak pada eskalasi militer di kawasan Timur Tengah. Indonesia menyerukan seluruh pihak untuk menahan diri dan mengedepankan dialog dan diplomasi.”
“Indonesia kembali menekankan pentingnya menghormati kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara serta menyelesaikan perbedaan melalui cara damai.”
“Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, menyampaikan kesiapan untuk memfasilitasi dialog bagi terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif dan apabila disetujui kedua belah pihak, Presiden Indonesia bersedia untuk bertolak ke Teheran untuk melakukan mediasi.”
“Peningkatan ketegangan di Timur Tengah berpotensi mengganggu stabilitas kawasan serta perdamaian dan keamanan dunia.”
“WNI di wilayah terdampak diimbau tetap tenang, waspada, mengikuti arahan otoritas setempat, dan menjaga komunikasi dengan Perwakilan RI terdekat.”
Respons Pro dan Kontra di Dalam Negeri
Pernyataan Kemlu RI memicu respons pro dan kontra di dalam negeri. Beberapa pengamat menilai bahwa tawaran mediasi Indonesia tidak akan diterima oleh Iran. Mantan Duta Besar RI untuk Iran, Dian Wirengjurit, menyatakan bahwa Iran kemungkinan tidak akan merasa senang jika Indonesia menjadi mediator. Alasannya, Indonesia saat ini dinilai sudah berada di pihak AS, terutama setelah Prabowo bergabung dengan Board of Peace (BoP) yang dibentuk oleh Presiden AS, Donald Trump.
“Saya kira mungkin Iran pun dalam hal ini tidak akan happy menerima Indonesia menjadi mediator, karena Indonesia sudah ada di pihak Amerika kok,” ujarnya.
Selain itu, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, menilai bahwa momentum saat ini belum tepat untuk melakukan diplomasi damai. Ia menyarankan agar upaya damai dilakukan ketika konflik sudah berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. Menurutnya, pada fase tersebut, peran mediator lebih dibutuhkan secara psikologis oleh negara-negara yang bertikai.
“Kalau sekarang terlalu dini dan tidak akan diterima oleh para pihak yang berkonflik,” tuturnya.
Dukungan dari DPR
Di sisi lain, Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai NasDem, Amelia Anggraini, mendukung penuh keputusan Presiden Prabowo yang ingin menjadi mediator antara AS dan Iran. Ia menilai langkah tersebut sebagai bagian dari komunitas internasional dan merupakan langkah diplomatik yang sangat baik.
“Kami sangat mendukung langkah yang diambil oleh Bapak Presiden dan saya rasa ini adalah kepala negara, salah satu pertama yang menyatakan kesiapan untuk menjadi mediator bagi negara yang sedang berkonflik dalam hal ini Iran-Israel dan juga di-backup oleh Amerika,” katanya.
Amelia juga menyoroti peran aktif Prabowo dalam memperjuangkan perdamaian dunia, terutama untuk rakyat Gaza, Palestina. Hal ini dibuktikan dengan bergabungnya Prabowo dalam Board of Peace (BoP) yang dibentuk oleh Presiden AS, Donald Trump.
“Masuk ke dalam BoP itu adalah langkah diplomatik yang menurut saya juga baik. Tetapi ini saya melihatnya pada perspektif ikhtiar ya, sebuah usaha diplomatik begitu.”
“
