jatim.islamipedia.id
, SURABAYA – Perekonomian Indonesia memasuki fase yang menjanjikan. Tahun 2025 menjadi titik penting ketika pertumbuhan ekonomi nasional mencapai angka 5,11 persen. Angka ini bukan hanya menggambarkan ketahanan ekonomi dalam situasi ketidakpastian global, tetapi juga menunjukkan bahwa mesin konsumsi dan investasi masih berjalan baik. Bahkan, capaian ini dinilai lebih unggul dibanding beberapa wilayah besar di dunia pada periode yang sama.
Selain itu, Indonesia juga mencatat pencapaian historis dengan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita yang berhasil melebihi angka 5.000 dolar AS per tahun. Ini menandai peralihan struktur ekonomi menuju fase yang lebih matang dan potensial untuk memperluas kelas menengah masyarakat.
Namun, di balik keberhasilan makro tersebut, muncul pertanyaan penting: sejauh mana pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan rata-rata benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok bawah dan rentan?
Di sinilah pentingnya melihat daya beli masyarakat sebagai indikator yang lebih nyata daripada sekadar angka pertumbuhan. Daya beli masyarakat mencerminkan kemampuan ekonomi rumah tangga. Ketika daya beli meningkat, konsumsi bertambah, sektor produksi bergerak, dan lapangan kerja terbuka. Sebaliknya, jika daya beli melemah, pertumbuhan ekonomi berisiko kehilangan fondasi utamanya, yaitu permintaan domestik.
Pengalaman negara-negara lain menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tanpa penguatan daya beli hanya menghasilkan kemajuan semu. Meskipun angka statistik membaik, kesejahteraan riil masyarakat justru berjalan lambat.
Dalam struktur ekonomi Indonesia, konsumsi rumah tangga masih menjadi kontributor terbesar terhadap PDB. Artinya, kekuatan ekonomi nasional sangat bergantung pada kemampuan masyarakat untuk membelanjakan pendapatannya secara sehat dan berkelanjutan.
Tantangan terbesar saat ini adalah struktur ketenagakerjaan yang masih didominasi sektor informal. Banyak masyarakat bekerja dengan pendapatan tidak tetap dan perlindungan sosial yang terbatas. Dalam situasi seperti ini, kenaikan harga pangan, energi, atau transportasi dapat dengan cepat mengurangi kemampuan konsumsi rumah tangga.
Karena itu, keberhasilan menjaga pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11 persen harus dijadikan momentum yang perlu dipertahankan, bukan sekadar angka yang disyukuri. Pertumbuhan yang baik harus diiringi dengan kebijakan yang mampu memperkuat daya beli masyarakat secara nyata.
Pencapaian PDB per kapita di atas 5.000 dolar AS juga membawa konsekuensi baru. Secara ekonomi, capaian ini menandai pergeseran struktur konsumsi masyarakat. Rumah tangga tidak lagi hanya membelanjakan pendapatan untuk kebutuhan dasar, tetapi mulai meningkatkan konsumsi barang dan jasa bernilai tambah tinggi. Kondisi ini membuka peluang pertumbuhan sektor industri, jasa, dan ekonomi kreatif.
Namun, pada saat yang sama, kenaikan pendapatan rata-rata tidak selalu berarti distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Tanpa kebijakan yang tepat, kesenjangan justru bisa melebar. Oleh karena itu, penguatan daya beli harus bersifat inklusif, memastikan bahwa kelompok miskin, hampir miskin, dan rentan tidak tertinggal dalam proses pertumbuhan ekonomi.
Dalam konteks inilah peran negara menjadi sangat penting. Negara tidak cukup berfungsi sebagai penjaga stabilitas makro, tetapi harus hadir aktif melalui kebijakan publik yang berpihak pada rakyat. Prinsip ini sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan diarahkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Arah pembangunan ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan penguatan ekonomi domestik, kemandirian pangan, energi, dan industri nasional merupakan langkah yang tepat dalam konteks ini. Penguatan sektor riil dan konsumsi domestik akan menjadi fondasi penting bagi ketahanan ekonomi nasional di tengah dinamika geopolitik global yang semakin tidak menentu.
Untuk memperkuat daya beli masyarakat secara berkelanjutan, terdapat beberapa langkah strategis yang perlu terus didorong:
- Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja produktif. Belanja pemerintah, baik pusat maupun daerah, perlu diarahkan pada kegiatan yang menciptakan pekerjaan secara langsung, termasuk melalui program padat karya dan penguatan ekonomi desa.
- Menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Salah satu faktor yang paling cepat melemahkan daya beli adalah kenaikan harga pangan dan biaya distribusi. Perbaikan sistem logistik, penguatan peran BUMN pangan, dan efisiensi rantai pasok menjadi langkah penting yang harus terus diperkuat.
- Memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil dan mikro. Banyak masyarakat memiliki potensi usaha tetapi terkendala akses modal. Penguatan skema pembiayaan produktif yang disertai pendampingan usaha akan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan masyarakat.
- Meningkatkan daya saing UMKM melalui digitalisasi, peningkatan kualitas produk, dan akses pasar. UMKM merupakan tulang punggung ekonomi nasional, baik dalam kontribusi terhadap PDB maupun penyerapan tenaga kerja.
- Memperkuat perlindungan konsumen agar masyarakat tidak dirugikan oleh praktik perdagangan yang tidak sehat. Perlindungan konsumen merupakan bagian penting dari upaya menjaga kesejahteraan riil masyarakat.
Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kenaikan PDB per kapita merupakan capaian yang patut disyukuri. Namun, ukuran keberhasilan pembangunan tidak berhenti pada angka statistik. Keberhasilan yang sesungguhnya adalah ketika pertumbuhan tersebut dirasakan oleh rakyat dalam bentuk pekerjaan yang layak, harga yang terjangkau, dan kehidupan yang semakin sejahtera.
Menjaga daya beli rakyat berarti menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat kohesi sosial, dan memastikan bahwa arah pembangunan nasional tetap berada di jalur yang benar, yaitu ekonomi yang tumbuh, adil, dan berkeadilan sosial.
Momentum ekonomi yang telah tercapai hari ini harus menjadi pijakan untuk melangkah lebih jauh menuju Indonesia yang semakin kuat dan sejahtera.
