Sejarah Proyek Maluku Integrated Port
Proyek Maluku Integrated Port (MIP) bukanlah lahir dalam semalam. Ia melewati proses panjang, tarik-ulur gagasan, hingga kajian teknis lintas lembaga. Dari era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Joko Widodo, gagasan pelabuhan besar di Maluku sudah muncul. Namun proyek ini belum terealisasi hingga akhir periode kepemimpinan Presiden tersebut.
Di era Kepemimpinan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, proyek ini kembali dihidupkan dengan pendekatan baru yang disebut lebih realistis, berbasis kajian, dan mempertimbangkan keberlanjutan investasi. Nama proyek diubah menjadi Maluku Integrated Port untuk mencerminkan bahwa proyek ini tidak hanya untuk Ambon, tetapi untuk seluruh Maluku.
Akar Masalah: Disparitas Harga dan Ketergantungan Logistik
Maluku yang berada di jantung kawasan timur Indonesia, justru terlalu lama bergantung pada distribusi logistik dari Surabaya dan Makassar. Rantai pasokan panjang membuat harga komoditas di Kabupaten/Kota, terutama wilayah kepulauan, jauh lebih mahal dibanding pusat distribusi.
Beberapa masalah yang ditemukan adalah:
– Harga bahan bangunan dan kebutuhan pokok melonjak di pulau-pulau terpencil.
– Biaya angkut antar-pulau memperbesar disparitas harga.
– Komoditas perikanan sulit langsung menembus pasar ekspor tanpa transit luar daerah.
Gubernur Lewerissa menegaskan bahwa MIP digagas sebagai solusi struktural untuk memotong rantai distribusi tersebut.
Babak Baru: Usulan Waisarisa, Seram Bagian Barat
Dalam visi awal, Pemprov Maluku mengusulkan lokasi di Waisarisa, Kabupaten Seram Bagian Barat. Pertimbangan awal ialah, mengurai konsentrasi pertumbuhan ekonomi yang selama ini terpusat di Ambon dan mendorong Pulau Seram menjadi pusat pertumbuhan baru.
Namun Gubernur menyadari, sebuah usulan besar tidak otomatis diterima. Oleh karena itu, ia menyampaikan rencana tersebut kepada pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah pusat dan lembaga internasional seperti Bank Dunia.
Masuknya Bank Dunia dan Uji Kelayakan
Karena nilai proyek sangat besar, Lewerissa menyatakan mustahil dibiayai melalui APBD. Pemprov pun membuka komunikasi dengan pemerintah pusat dan lembaga internasional, termasuk Bank Dunia.
Bank Dunia melakukan Pre-feasibility study (kajian awal kelayakan). Hasilnya menjadi titik balik penting. Lokasi paling ideal dinilai berada di Pulau Ambon.
Mengapa Kajian Mengarah ke Pulau Ambon?
Beberapa pertimbangan teknis yang muncul dari hasil kajian ialah:
– Infrastruktur pendukung telah tersedia seperti Pelabuhan Yos Sudarso dan Bandara Udara Pattimura.
– Basis pasar terbesar berada di pulau Ambon, hal ini jika dilihat dari penduduk kota Ambon serta kawasan Leihitu, Leihitu Barat, dan Salahutu, menciptakan kekuatan pasar yang signifikan untuk pulau Ambon secara keseluruhan.
– Efisiensi Investasi dan Rantai Pasok, bahwa membangun di lokasi yang terlalu jauh dari pusat distribusi akan menambah biaya logistik dan kurang menarik bagi investor.
“Orang membangun infrastruktur pasti menghitung. Investasi harus kembali?” Tegas Gubernur.
Realitas Ekonomi dan Visi Pemerataan
Pemprov Maluku menerima hasil kajian tersebut sebagai dasar rasional. Meski visi awal ingin mendorong pertumbuhan di Pulau Seram, hasil studi teknis menunjukkan Ambon lebih layak secara ekonomi dan logistik. Keputusan ini disebut sebagai kompromi antara idealisme pemerataan dan realitas kelayakan investasi.
Bagaimana MIP Bekerja: Pelabuhan Terintegrasi Multi-Fungsi
MIP dikonsepkan sebagai kawasan terpadu yang mencangkup :
– Pelabuhan Logistik dan Konteiner
– Pelabuhan Perikanan
– Pelabuhan Ro-Ro
– Terminal LNG dan Fasilitas energi.
“Oleh karena itu pemerintah provinsi Maluku menggagas adanya satu pelabuhan terintegrasi dan nantinya akan berfungsi sebagai pelabuhan untuk logistik, pelabuhan untuk perikanan, pelabuhan untuk Roro, dan sebagai satu membangun fasilitas terminal LNG dan energi lainnya,” ujar Gubernur.
Dengan konsep ini, Maluku diharapkan tidak lagi sekedar wilayah transit, tetapi menjadi simpul distribusi utama Indonesia Timur.
