Kebijakan Baru untuk Mempercepat Pendidikan Dokter Spesialis di Daerah
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan kebijakan baru yang bertujuan memprioritaskan putra-putri lokal dalam program pendidikan dokter spesialis. Kebijakan ini disampaikan saat ia melakukan kunjungan kerja di Kota Bima, NTB. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di daerah-daerah yang masih kurang optimal.
Menurut Budi, distribusi dokter spesialis masih terkonsentrasi di kota-kota besar, sehingga layanan kesehatan rujukan di daerah belum maksimal. Untuk itu, Kementerian Kesehatan akan memperluas pendidikan spesialis berbasis rumah sakit daerah agar dokter umum dapat lebih cepat melanjutkan pendidikan mereka.
“Jadi sekarang saya mau bilang ke rumah sakit provinsi kalau bisa bukannya ini, itu pendidikan spesialisnya harus putra-putri daerah diutamakan ya. Dan yang adil dibagi, dari Bima, dari Dompu, dari mana mesti kebagian giliran. Saya sendiri akan memperbanyak yang berbasis rumah sakit. Karena pendidikan yang berbasis rumah sakit itu ada di bawah saya. Itu nanti saya akan perbanyak juga. Semua rumah sakit-rumah sakit umum daerah itu juga harus jadi rumah sakit pendidikan,” ujar Budi saat berkunjung ke RSUD Kota Bima, NTB, Jumat (27/2/2026).
Percepat Akselerasi Melalui Pendidikan Berbasis Rumah Sakit
Model pendidikan berbasis rumah sakit dinilai oleh Budi sebagai strategi yang efektif untuk mempercepat proses peningkatan kompetensi dokter umum menjadi dokter spesialis.
“Supaya bisa mengakselerasi dokter-dokter umum cepat bisa jadi dokter spesialis,” katanya.
Dengan model ini, para dokter umum akan memiliki akses langsung ke fasilitas dan pengalaman praktis yang diperlukan untuk menyelesaikan pendidikan spesialis mereka. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah dokter spesialis di daerah-daerah yang membutuhkan.
Memperbanyak Dokter Lokal yang Bekerja di Daerahnya Masing-Masing
Selain itu, Budi menegaskan bahwa kebijakan ini juga bertujuan memastikan dokter spesialis yang lulus tetap bertugas di daerah asalnya. Dengan demikian, layanan kesehatan di daerah akan lebih stabil dan berkelanjutan.
“Dan kalau rumah sakit pendidikan spesialisnya kan di bawah saya, itu saya akan pastikan itu harus putra-putri asli daerah. Harus putra-putri asli daerah biar biar banyak, makin banyak orang lokal,” kata Budi.
Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi migrasi dokter spesialis ke kota-kota besar, sehingga daerah-daerah kecil dan terpencil tidak kesulitan mendapatkan tenaga medis yang memadai.
Peningkatan Status RSUD Tipe D ke C
Selain itu, kebijakan ini juga terkait dengan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto. Salah satu fokus dari program ini adalah meningkatkan status beberapa rumah sakit umum daerah (RSUD) dari tipe D menjadi tipe C.
Peningkatan status RSUD ini dilakukan melalui penguatan sarana prasarana, alat kesehatan, serta pemenuhan tenaga medis. Tujuannya adalah untuk memperluas akses layanan rujukan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat secara bertahap.
Total 66 RSUD di berbagai wilayah Indonesia ditargetkan ditingkatkan layanannya dalam periode dua tahun, yakni 2025-2026.
Perguruan Tinggi Muhammadiyah-‘Aisyiyah Luncurkan 24 Program Dokter Spesialis
Seiring dengan kebijakan tersebut, perguruan tinggi Muhammadiyah-‘Aisyiyah juga meluncurkan 24 program dokter spesialis. Program ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan jumlah dokter spesialis yang tersedia di seluruh Indonesia.
Program ini merupakan bagian dari upaya bersama antara pemerintah dan institusi pendidikan untuk memperkuat sistem kesehatan nasional. Dengan lebih banyak dokter spesialis yang tersedia, layanan kesehatan di daerah akan semakin optimal dan merata.
