Kondisi Utang Pemerintah Indonesia Dinyatakan Masih Aman
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa posisi utang pemerintah Indonesia hingga saat ini masih berada dalam batas aman, meskipun nominalnya mengalami peningkatan. Berdasarkan data terbaru, total utang pemerintah mencapai Rp 9.637,90 triliun atau setara dengan 40,46 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 31 Desember 2025.
Dalam perbandingan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, rasio utang Indonesia tercatat lebih rendah dibandingkan beberapa negara tetangga. Misalnya, rasio utang Malaysia mencapai sekitar 64 persen terhadap PDB pada tahun yang sama. Sementara itu, Thailand memiliki rasio utang sebesar 63,5 persen, dan Singapura bahkan mencatatkan rasio utang yang jauh lebih tinggi, yaitu sekitar 165-170 persen terhadap PDB.
“Berpatokan pada standar tersebut, kita masih dalam kondisi aman,” ujar Menkeu Purbaya, seperti dilansir oleh Antara pada Kamis, 19 Februari 2026.
Strategi Pengelolaan Defisit Anggaran
Selain itu, Menkeu juga memastikan bahwa defisit anggaran tetap dijaga di bawah 3 persen terhadap PDB. Ia menjelaskan bahwa pemerintah sengaja memanfaatkan ruang defisit yang tersedia untuk mendorong pemulihan ekonomi serta membalikkan arah pertumbuhan ekonomi.
“Strategi kami adalah memaksimalkan ruang defisit yang ada agar ekonomi dapat bergerak ke arah yang lebih baik. Ini merupakan strategi yang sangat cerdas. Kami tidak melebihi ambang batas 3 persen, melakukan ekspansi fiskal, memberikan stimulus kepada perekonomian, dan akhirnya ekonomi bisa kembali bangkit,” tambahnya.
Realisasi Defisit APBN Tahun 2025
Secara spesifik, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp 695,1 triliun atau setara dengan 2,92 persen terhadap PDB. Angka ini menunjukkan bahwa pemerintah berhasil menjaga disiplin fiskal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.
Menkeu Purbaya menilai pendekatan ini sebagai langkah yang tepat dalam menjaga momentum pertumbuhan tanpa melampaui batas-batas disiplin fiskal. Ia menekankan bahwa pemerintah tidak ingin gegabah dalam mengambil kebijakan yang justru berpotensi menekan daya beli masyarakat dan membuat ekonomi kembali terpuruk.
Pertimbangan Ekonomi Jangka Panjang
Dengan kebijakan yang diambil, pemerintah berupaya memastikan stabilitas ekonomi jangka panjang. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan antara penggunaan sumber daya fiskal dan risiko yang mungkin timbul dari pengambilan kebijakan yang terlalu agresif.
Dalam konteks ini, kebijakan fiskal yang diterapkan dirancang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi secara bertahap, sambil tetap menjaga kestabilan utang dan defisit anggaran. Dengan demikian, pemerintah berharap dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.
