Menteri Luar Negeri tekankan komitmen RI dalam pelucutan senjata multilateral di PBB

Aa1wvssa
Aa1wvssa



JAKARTA — Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa Indonesia tetap berkomitmen pada pelucutan senjata multilateral sebagai pilar utama perdamaian dan keamanan internasional, meskipun situasi global semakin memanas.

“Komitmen ini bukanlah idealisme. Ini adalah keniscayaan,” ujar Sugiono dalam Sidang ke-61 Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss.

Menurut Sugiono, kondisi global saat ini lebih berbahaya, tidak pasti, dan terpolarisasi dibandingkan tahun lalu. Banyak negara kini beralih ke pendekatan defensif, yang meningkatkan risiko konflik.

Dia juga menyebut bahwa hukum internasional dan lembaga multilateral menghadapi tekanan yang semakin besar. Lanskap pelucutan senjata global tidak hanya stagnan, tetapi juga mengalami kemunduran.

“Lebih dari 12.000 hulu ledak masih ada. Program modernisasi meningkat, persenjataan diperluas, dan retorika nuklir semakin sering serta mengkhawatirkan,” katanya.

Sugiono menyoroti pentingnya perjanjian New Strategic Arms Reduction Treaty (New START), yang merupakan perjanjian terakhir pembatasan senjata nuklir antara AS dan Rusia. Perjanjian ini menjadi penghalang bagi peningkatan kekuatan nuklir kedua negara.

Namun, berakhirnya New START menjadi perkembangan yang mengkhawatirkan. “Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, tidak ada batasan yang disepakati atas kekuatan nuklir strategis mereka,” ujarnya.

Selain itu, Sugiono juga menyoroti perkembangan teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI), kemampuan siber, dan ruang angkasa. Teknologi-teknologi ini dinilai menambah risiko eskalasi tanpa pengaman yang jelas.

“Upaya pelucutan senjata multilateral harus sejalan dengan realitas ini,” tambahnya.

Sidang ke-61 Dewan HAM PBB merupakan sidang pertama yang dipimpin Indonesia melalui Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto R. Suryodipuro, sejak badan tersebut dibentuk pada 2006. Sidang berlangsung dari 23 Februari hingga 31 Maret.

Selama kepemimpinan RI, sejumlah isu tematis diangkat, antara lain:

  • Pencegahan sunat perempuan
  • Promosi budaya perdamaian
  • Pembiayaan pembangunan berkelanjutan
  • Hak penyandang disabilitas
  • Hak anak

Dalam kesempatan ini, Indonesia menunjukkan komitmennya untuk menjaga perdamaian global melalui diplomasi dan kerja sama internasional.

Pos terkait