Pemerintah Kota Pekalongan Periksa Kondisi Dapur Program Makan Bergizi Gratis
Pemerintah Kota Pekalongan sedang melakukan pemeriksaan terkait dugaan kualitas menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sempat viral di media sosial. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kondisi sebenarnya dari seluruh dapur MBG yang ada di wilayah tersebut.
Wali Kota Pekalongan, Afzan Arslan Djunaid, menyampaikan bahwa pemeriksaan menyeluruh terhadap semua dapur MBG belum dilakukan. Ia menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial belum bisa menjadi gambaran utuh mengenai kondisi seluruh dapur MBG.
“Informasi yang beredar di media sosial belum bisa menjadi gambaran utuh mengenai kondisi seluruh dapur MBG sebab belum ada verifikasi langsung di lapangan secara menyeluruh,” ujarnya.
Afzan menjelaskan bahwa konten viral umumnya menampilkan menu yang dianggap kurang layak konsumsi, sementara menu yang memenuhi standar jarang mendapat perhatian publik. Ia menambahkan bahwa tidak semua dapur MBG mungkin memiliki kualitas yang sama.
“Kalau yang beredar di media sosial itu kan yang memang kualitasnya dianggap kurang layak. Kurang layak dalam tanda kutip tetapi kami juga belum tahu apakah seluruh dapur MBG seperti itu atau memang ada yang layak dan ada yang tidak,” jelasnya.
Ia menekankan pentingnya melakukan cross check dan koordinasi lebih lanjut sebelum mengambil kesimpulan. Menurut Afzan, kemungkinan besar ada beberapa dapur MBG yang layak dan ada yang tidak.
“Oleh karena itu, kami masih perlu melakukan cross check dan koordinasi lebih lanjut untuk memastikan kondisi riil di lapangan. Saya rasa memang kemungkinan ada yang layak dan ada yang tidak,” kata Afzan.
Selain itu, Afzan juga menyoroti keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam mengawasi dapur MBG secara langsung. Hal ini membuat proses pengawasan harus dilakukan melalui kerja sama dengan pihak lain yang terkait.
Penjelasan dari Koordinator SPPG
Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Pekalongan, Noor Faishal Zakiy, menambahkan bahwa selama Ramadhan, menu MBG disajikan dalam bentuk kering sesuai arahan Badan Gizi Nasional. Ia menjelaskan bahwa jika ditemukan menu yang tidak layak konsumsi, maka segera dikembalikan kepada SPPG yang melayani agar bisa diganti dengan yang lebih baik.
“Jika ditemukan menu yang tidak laik konsumsi agar langsung dikembalikan kepada SPPG yang melayani supaya bisa diganti dengan yang lebih baik,” ujarnya.
Layanan Pengaduan Masyarakat
Untuk menampung keluhan dan laporan masyarakat, SPPG membuka layanan pengaduan melalui Hotline MBG di nomor 0852-2615-0966. Layanan ini bertujuan untuk memastikan kualitas dan distribusi makanan tetap terjaga.
Dengan adanya layanan ini, masyarakat dapat memberikan masukan atau laporan tentang kualitas menu MBG yang mereka terima. Hal ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program MBG.
Langkah Lanjutan
Pemerintah Kota Pekalongan berkomitmen untuk terus memantau dan memperbaiki kualitas layanan MBG. Proses pemeriksaan dan evaluasi akan terus dilakukan guna memastikan bahwa setiap warga mendapatkan makanan yang layak dan bergizi.
Dalam waktu dekat, pihak terkait akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan MBG. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan program MBG dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kota Pekalongan.
