Dapur Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Wajo Masih Tidak Memiliki Dokumen IPAL
Sejumlah dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, diduga belum memiliki dokumen Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Wajo, Andi Lutfiana, saat dikonfirmasi.
“Kami mendapat informasi bahwa dokumen IPAL belum ada. Itu disampaikan pihak SPPG,” ujar Andi Lutfiana melalui sambungan WhatsApp.
Ia menambahkan, pihaknya telah menemui pengelola dan meminta agar dokumen IPAL segera diurus sesuai ketentuan yang berlaku. “Kami juga sudah mengingatkan agar segera mengurus IPAL sesuai aturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2760,” katanya.
Peraturan tersebut mengatur baku mutu serta standar teknologi pengolahan air limbah domestik dan sampah bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dalam aturan itu ditegaskan, setiap penanggung jawab SPPG wajib mengelola air limbah domestik sebelum dibuang ke badan air, saluran drainase, atau irigasi.
Meski demikian, sejumlah dapur MBG di Kabupaten Wajo diketahui tetap beroperasi meski belum mengantongi dokumen IPAL.
Di sisi lain, Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo menyatakan telah melakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) terhadap seluruh dapur MBG yang mengajukan permohonan. “Dari total 39 dapur MBG yang bermohon, semuanya sudah dilakukan IKL,” tegas Kepala Dinas Kesehatan Wajo, drg Armin, melalui Ketua Tim Kerja Kesehatan Lingkungan, Senin siang.
Menu Makan Bergizi Gratis Dinilai Kurang Memenuhi Standar Gizi
Menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Wajo kembali menuai sorotan dari sejumlah orang tua siswa. Berdasarkan pantauan, Senin (2/3/2026), menu yang diterima siswa dinilai kurang memenuhi standar gizi.
“Ada keterangan angka kecukupan gizi, tetapi kalau dilihat dari menunya terasa kurang,” kata AW (44), orang tua siswa salah satu SD di Kecamatan Tempe.
Ia juga mempertanyakan kesesuaian menu dengan anggaran yang ditetapkan pemerintah. “Kalau dihitung kasar, buah pir sekitar Rp3 ribu, telur rebus Rp2 ribu, kacang tanah Rp1 ribu, dan kue gabin fla sekitar Rp1 ribu. Totalnya sekitar Rp7 ribu. Rasanya belum sesuai standar anggaran,” ujarnya.
Menu tersebut terdiri atas sebungkus kacang tanah goreng, buah pir, telur rebus, dan kue gabin fla. Paket makanan dilengkapi kertas berlogo Badan Gizi Nasional (BGN) yang mencantumkan kandungan gizi, yakni 605,64 kkal energi, 17,42 gram protein, 56,34 gram lemak, 7,10 gram karbohidrat, dan 9,02 gram serat.
Di lokasi lain, menu MBG yang dibagikan tidak jauh berbeda, antara lain telur puyuh, telur rebus, kue bolu, kurma, kacang tanah goreng, serta roti tanpa label. “Katanya untuk distribusi tiga hari ke depan, tetapi kalau dilihat dari isinya terasa kurang,” kata E, orang tua siswa lainnya.
Penjelasan Terkait Anggaran dan Menu
Sementara itu, Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Wajo, Andi Nur Anaraya, belum memberikan keterangan terbaru terkait menu tersebut. Namun sebelumnya, ia menegaskan bahwa anggaran MBG telah sesuai dengan ketentuan pemeriptah.
“Sudah sesuai anggaran. Tidak mungkin kami distribusikan jika tidak sesuai,” ujarnya, Kamis (26/2/2026).
