Fokus Pendidikan dan Kesehatan di Tengah Keterbatasan Anggaran
Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, menegaskan bahwa sektor pendidikan tetap menjadi prioritas utama dalam pemerintahan periode kedua. Meski anggaran daerah terbatas akibat pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat, ia berkomitmen untuk menjaga kualitas layanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat.
Program Beasiswa yang Tetap Dipertahankan
Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah mempertahankan beasiswa pendidikan senilai Rp30 miliar per tahun. Anggaran ini meningkat sebesar Rp4 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Bupati menekankan bahwa beasiswa merupakan bagian dari pengeluaran wajib (mandatory spending) yang harus dipenuhi oleh daerah.
“Beasiswa kita tidak dikurangi. Kita masih anggarkan Rp30 miliar per tahun. Kita jaga, karena ini mandatory spending, wajib daerah itu punya beasiswa untuk warganya,” ujarnya.
Selain beasiswa, pemerintah daerah juga fokus pada kesejahteraan tenaga pendidik. Hingga akhir 2025, sebanyak 2.208 guru honorer telah diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sementara itu, 1.585 guru lainnya diangkat sebagai PPPK paruh waktu, termasuk 579 tenaga kependidikan.
Bagi guru honorer yang belum terakomodasi dalam skema PPPK, baik yang terdaftar di Dapodik maupun non-database, pemerintah daerah tetap memberikan perhatian melalui insentif dan jaminan BPJS Ketenagakerjaan. Dukungan serupa juga diberikan kepada guru madrasah diniyah (madin). Pada 2025, sebanyak 9.500 guru madin menerima insentif dan jaminan tersebut, dan pada 2026 ditargetkan meningkat menjadi 12.000 orang.
Rehabilitasi Sekolah dan Sarana Pendidikan
Perbaikan sarana prasarana pendidikan juga terus dikebut. Sepanjang 2025, Pemkab Kediri telah menyelesaikan rehabilitasi 104 satuan pendidikan tingkat SD dan SMP. Program ini akan terus dilanjutkan pada tahun berikutnya untuk memastikan kondisi bangunan sekolah layak dan aman digunakan.
“Membangun sekolah tetap (kita lakukan-red),” tambahnya.
Selain itu, SMA Dharma Wanita Boarding School yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap menjadi fokus. Mas Dhito menegaskan bahwa pendidikan menjadi instrumen strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kediri.
Penguatan Program Kesehatan
Di bidang kesehatan, periode kedua Mas Dhito juga ditandai dengan penguatan program Universal Health Coverage (UHC). Pemerintah daerah mengalokasikan Rp143 miliar pada 2025 untuk mendukung kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat. Hingga akhir tahun, capaian UHC Kabupaten Kediri mencapai 98,72 persen dengan tingkat keaktifan peserta sebesar 80,12 persen.
Untuk mempertahankan bahkan meningkatkan capaian tersebut, anggaran UHC pada 2026 dinaikkan menjadi Rp165,5 miliar. Langkah ini dibarengi dengan peningkatan kualitas layanan kesehatan di berbagai fasilitas kesehatan.
Selain pembangunan gedung baru RSUD, termasuk RSKK Pelem, Pemkab Kediri juga menambah jumlah Puskesmas rawat inap. Kini, total terdapat 13 Puskesmas di Kabupaten Kediri yang menyediakan layanan rawat inap guna mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat.
Mas Dhito menekankan bahwa mutu layanan harus menjadi perhatian utama. Ia bahkan menyatakan tidak akan mentolerir pelayanan yang tidak maksimal di fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah.
“Saya tidak ada toleransi. Untuk Puskesmas di Kabupaten Kediri kalau pelayanannya dirasa tidak maksimal, masyarakat berhak untuk komplain,” tegas Mas Dhito.
Target Jangka Panjang
Dengan komitmen kuat pada sektor pendidikan dan kesehatan, Bupati Kediri berharap dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Target-target jangka panjang seperti pengangkatan guru honorer menjadi PPPK, peningkatan jumlah guru madin yang mendapat insentif, dan rehabilitasi sekolah terus dijalankan agar semua warga Kabupaten Kediri merasakan manfaatnya.
