Kritik terhadap Serangan Amerika-Israel terhadap Iran
Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, memberikan pernyataan tajam terkait serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Ia menilai bahwa langkah tersebut tidak hanya merusak upaya perdamaian global, tetapi juga menunjukkan ketidakseriusan dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik ini.
Menurut Sudarnoto, serangan tersebut membuktikan bahwa Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, tidak memiliki komitmen nyata untuk menciptakan perdamaian dunia. Ia menyebut Trump sebagai “perusak brutal perdamaian” dalam pernyataannya yang disampaikan melalui keterangan tertulis.
Sudarnoto juga mengkritik keberadaan Board of Peace (BoP) yang dipimpin oleh Trump. Menurutnya, BoP tidak bisa dianggap sebagai lembaga yang berorientasi pada perdamaian. Justru, ia menilai keberadaan BoP hanyalah sebuah kamuflase dengan motif imperialistik. “BoP sudah runtuh secara moral dan kehilangan legitimasinya,” katanya.
Dalam konteks ini, Sudarnoto meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mempertimbangkan kembali posisi Indonesia sebagai anggota BoP. Ia bahkan mendorong negara-negara Muslim lainnya untuk mengambil sikap serupa. “Hemat saya, Presiden Prabowo perlu memperhitungkan kembali keberadaan Indonesia sebagai anggota BoP. Sikap yang sama seharusnya juga dilakukan negara-negara Muslim lainnya,” ujarnya.
Ia menilai bahwa BoP tidak efektif dalam menciptakan perdamaian maupun memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Oleh karena itu, ia menyerukan persatuan antara negara-negara Muslim agar tidak terpecah belah oleh kepentingan imperialisme Amerika dan Israel.
Meskipun demikian, Sudarnoto menekankan bahwa langkah Indonesia harus tetap ditempuh secara diplomatik dan terukur. Ia mengingatkan pentingnya menjaga kepentingan nasional dalam setiap kebijakan luar negeri. “Indonesia berkewajiban ikut menciptakan perdamaian dunia sebagaimana amanah Pembukaan UUD 1945. Sikap proaktif penting, tetapi harus dilakukan dengan langkah diplomatik dan sangat terukur serta persuasif, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional kita,” ujarnya.
Ia juga menyatakan bahwa seluruh elemen masyarakat dan kekuatan masyarakat sipil Indonesia akan mendukung Presiden jika memutuskan mundur dari BoP. Menurutnya, langkah tersebut merupakan pilihan terhormat yang bisa membuka peluang baru bagi Indonesia untuk berkontribusi dalam menciptakan perdamaian sejati dan ketertiban dunia.
Profil Board of Peace (BoP)
Board of Peace dibentuk sebagai badan multilateral yang memiliki mandat khusus untuk mengawasi rekonstruksi Gaza dan mempromosikan stabilitas kawasan. Forum tersebut melibatkan lebih dari 40 negara dan menyepakati kerangka kerja pemulihan 20 poin, termasuk penyaluran bantuan kemanusiaan besar-besaran dan pembangunan kembali infrastruktur dasar.
Meski mendapat dukungan luas, inisiatif ini masih menghadapi tantangan diplomatik dan keamanan di kawasan. BoP, misalnya, dinilai mengabaikan peran PBB. Banyak negara Eropa menolak bergabung karena BoP dianggap berpotensi melemahkan otoritas Dewan Keamanan PBB, yang sebelumnya sudah mengesahkan mandat perdamaian Gaza hingga 2027.
Selain itu, organisasi seperti Democracy Without Borders menilai BoP bukan model yang layak karena awalnya dirancang sebagai badan sementara terkait gencatan senjata Gaza, tetapi kemudian berubah menjadi institusi permanen dengan fungsi yang kabur.
