Pemkab Mimika Fokus pada Pembangunan Infrastruktur dan Akses Layanan Publik Tahun 2026
Pemerintah Kabupaten Mimika mengambil langkah strategis dalam merancang pembangunan tahun 2026 dengan menitikberatkan pada penguatan infrastruktur dasar dan peningkatan akses layanan publik di Distrik Tembagapura. Langkah ini dilakukan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbang) RKPD Tahun 2026 yang digelar di Hotel Grand Tembaga, Mimika, Papua Tengah, pada Senin (2/3/2026).
Forum tersebut bertujuan untuk memetakan program prioritas yang mampu menjawab tantangan riil di wilayah dataran tinggi ini. Dengan karakteristik wilayah yang unik dan potensi sumber daya alam yang melimpah, Pemkab Mimika menyadari bahwa kekayaan tersebut harus sejalan dengan kualitas hidup masyarakat lokal melalui intervensi kebijakan yang tepat.
Staf Ahli Bupati Mimika Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Fransiskus Bokeyau, menegaskan bahwa musrenbang kali ini bukan sekadar agenda rutin tahunan. Pemerintah berkomitmen mengalokasikan anggaran untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar guna membuka isolasi antarwilayah di Tembagapura.
“Kita tidak hanya berbicara tentang rencana pembangunan semata, tetapi juga tentang komitmen bersama dalam mewujudkan pemerataan yang berkeadilan,” ujar Fransiskus saat membacakan sambutan Bupati Mimika.
Fransiskus menambahkan bahwa partisipasi aktif dari tingkat kampung sangat krusial agar program yang direncanakan bersifat terukur. Pemerintah juga menyoroti pentingnya penguatan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai pilar utama peningkatan kualitas sumber daya manusia di Papua Tengah.
“Karena tantangan geografis di Distrik Tembagapura seringkali menjadi hambatan utama dalam distribusi logistik dan pelayanan publik,” aku Fransiskus.
Fokus pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan
Kepala Distrik Tembagapura, Thobias Yawame, menyoroti masalah transportasi dan kesejahteraan masyarakat yang memerlukan penanganan serius dari pemerintah kabupaten. “Apapun yang dihasilkan dari kampung masing-masing merupakan kebutuhan prioritas yang kami usulkan kepada seluruh pimpinan OPD,” tegas Thobias.
Pihaknya berharap usulan mengenai perbaikan akses jalan dan pemberdayaan ekonomi lokal dapat diakomodasi dalam APBD 2026. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat diharapkan mampu menciptakan kemandirian ekonomi sehingga warga tidak lagi hanya bergantung pada sektor pertambangan.
Musrembang Distrik Tembagapura ini dihadiri sejumlah pejabat penting, termasuk Kepala Bappeda Mimika Yohana Paliling dan Kepala Dinas Kesehatan Reynold Umbra. Kehadiran para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) ini memastikan bahwa setiap usulan warga langsung mendapatkan kajian teknis dari instansi terkait.
Prioritas Pembangunan Berbasis Data Lapangan
Musrenbang ditutup dengan kesepakatan untuk menyusun skala prioritas pembangunan yang berbasis pada data riil lapangan dan kebutuhan mendesak masyarakat Tembagapura. Beberapa fokus utama yang diperhatikan antara lain:
- Peningkatan Infrastruktur Dasar: Membangun jalan dan jembatan yang memadai untuk mempercepat aksesibilitas antarwilayah.
- Penguatan Sistem Pendidikan: Memastikan ketersediaan sekolah dan fasilitas pendidikan yang memadai di setiap kampung.
- Perbaikan Layanan Kesehatan: Menyediakan puskesmas dan fasilitas kesehatan yang memadai serta tenaga medis yang cukup.
- Pemberdayaan Ekonomi Lokal: Mengembangkan usaha mikro dan kecil di tingkat masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi.
Dengan langkah-langkah ini, Pemkab Mimika berharap dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat Tembagapura. Melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan dapat tercapai pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
