Dugaan Praktik Jual Beli Jabatan dalam Mutasi Kepala Sekolah di Seluma
Baru-baru ini, dugaan praktik jual beli jabatan muncul terkait mutasi 149 kepala sekolah yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Seluma pada 13 Februari lalu. Hal ini menimbulkan kegaduhan di kalangan guru dan masyarakat setempat.
Mantan Kepala Sekolah Menolak Tawaran Oknum Dikbud
Seorang sumber yang merupakan mantan kepala sekolah di wilayah Dapil 4 Seluma mengungkapkan bahwa dirinya pernah ditawari oleh oknum dari Dikbud untuk menjalani proses mutasi. Namun, ia menolak tawaran tersebut. Akibatnya, ia tidak lagi menjabat sebagai kepala sekolah.
“Saya ditawari oleh oknum Dikbud itu, tapi saya tidak mau. Alhasil, saat ini saya tidak lagi menjabat kepala sekolah,” ujarnya, Senin (2/3/2026).
Menurutnya, sebelum mutasi digelar, oknum pejabat tersebut datang ke sekolah yang dipimpinnya. Saat itu, mereka mulai membicarakan tentang tawaran jika ingin kembali menjabat sebagai kepala sekolah. Ia memperkirakan bahwa dirinya bukan satu-satunya yang mendapatkan tawaran serupa.
“Ini juga membuktikan, kalau mutasi ini amburadul. Jika kajian dan analisanya tepat, tidak akan ada guru menumpuk. Sampai tidak mendapat jam mengajar,” tambahnya.
Dampak Buruk dari Mutasi yang Amburadul
Sumber tersebut juga menyatakan bahwa mutasi kepala sekolah ini dinilai sangat amburadul. Akibatnya, banyak guru terpaksa menumpuk di satu sekolah sehingga tidak mendapatkan jam mengajar yang layak.
“Mirip ya, kayaknya susah maju pendidikan Seluma kalau oknum seperti ini terus dipertahankan,” katanya.
Ia berharap Bupati dan Wakil Bupati Seluma dapat melakukan evaluasi terhadap mutasi yang telah dilaksanakan oleh Dikbud Seluma. Tujuannya adalah agar ke depan tidak ada oknum yang berani bermain saat mutasi kepala sekolah.
“Saya tidak mempersoalkan saya tidak lagi menjabat kepala sekolah. Namun saya harap pak bupati bisa mengevaluasi Dikbud Seluma. Tujuan pak bupati untuk memajukan pendidikan, susah terwujud jika oknum jual beli jabatan ini masih ada,” pungkasnya.
Penolakan Konfirmasi dari Kepala Dikbud Seluma
Menanggapi isu ini, Kepala Dikbud Seluma, Munarwan Safu’i, belum dapat dikonfirmasi. Pesan WhatsApp yang dikirim belum mendapat balasan hingga berita ini dipublikasikan.
Kritik terhadap Proses Mutasi
Banyak pihak menilai bahwa proses mutasi yang dilakukan oleh Dikbud Seluma tidak transparan dan tidak didasarkan pada analisis yang matang. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan dalam distribusi guru dan tenaga pengajar di berbagai sekolah.
- Beberapa guru harus bekerja di sekolah yang kelebihan jumlah guru, sedangkan sekolah lain kekurangan.
- Proses mutasi tidak melibatkan partisipasi aktif dari komite sekolah atau masyarakat.
- Tidak ada mekanisme penilaian objektif untuk menentukan siapa yang layak menjadi kepala sekolah.
Langkah yang Diharapkan
Masyarakat dan para guru berharap agar pemerintah daerah segera mengambil langkah-langkah tegas untuk menghentikan praktik jual beli jabatan dalam mutasi kepala sekolah. Mereka juga meminta agar proses mutasi dilakukan secara transparan dan berdasarkan kriteria yang jelas.
- Adanya audit terhadap proses mutasi yang lalu.
- Peningkatan pengawasan terhadap pejabat Dikbud.
- Pelibatan masyarakat dan komite sekolah dalam proses mutasi.
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pendidikan di Seluma dapat berkembang dengan lebih baik dan adil bagi semua pihak.
