Ketidakpastian Menyelimuti Jemaah Umrah Indonesia di Arab Saudi
Ketidakpastian sedang melanda puluhan ribu jemaah umrah asal Indonesia yang berada di Tanah Suci. Situasi ini terjadi akibat konflik yang terjadi antara Iran dengan sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat dan Israel. Konflik tersebut telah mengganggu rute penerbangan internasional, sehingga menyebabkan banyak jemaah tertahan di bandara.
Jubir Kementerian Haji dan Umrah, Ichsan Marsha, menjelaskan bahwa pihaknya sedang menyusun opsi-opsi pengalihan rute penerbangan untuk memastikan keselamatan jemaah dalam perjalanan kembali ke tanah air. Berdasarkan laporan dari Kementerian Haji dan Umrah, terdapat sekitar 58.000 jemaah umrah asal Indonesia yang masih tertahan di Arab Saudi setelah perang meletus pada Sabtu (28/2/2026).
“58 ribu lebih jamaah kita masih tertahan di Arab Saudi,” ujar Ichsan Marsha dalam pernyataannya. Ia juga menegaskan bahwa pihaknya sedang melakukan koordinasi dengan PPU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah) sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pemberangkatan dan pemulangan jemaah. Selain itu, pihaknya juga berkoordinasi dengan otoritas penerbangan karena penutupan ruang udara di beberapa negara transit menjadi salah satu faktor utama yang menghambat perjalanan jemaah.
Pihak Kementerian Haji dan Umrah masih mencari solusi terbaik sesuai situasi yang ada di lapangan. Beberapa opsi yang sedang dipertimbangkan antara lain adalah pengalihan rute penerbangan, penjadwalan ulang kepulangan, atau metode lainnya. Selain itu, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan pihak di Arab Saudi untuk memastikan akomodasi yang layak jika jemaah Indonesia harus tinggal cukup lama di sana.
Untuk memantau kondisi jemaah, pihak Kementerian Haji dan Umrah telah membentuk tiga tim yang ditempatkan di Terminal 1, Terminal 2, dan Terminal Haji di Jeddah. Tim-tim ini bertugas untuk berkoordinasi dan memantau jemaah yang berada di tanah suci. Selain itu, pihaknya juga sudah melakukan pendataan dan mengimbau agar akomodasi yang diberikan kepada jemaah memenuhi standar kelayakan. Ada juga tim-tim yang telah ditempatkan bersama jemaah untuk memberikan bantuan dan perlindungan selama masa ketidakpastian ini.
DPR Minta Pemerintah Pulangkan Jemaah Umrah
Anggota Komisi VII DPR RI, Selly Andriany Gantina, menyerukan kepada pemerintah untuk segera menyiapkan skema pemulangan yang jelas bagi jemaah umrah asal Indonesia yang masih berada di Arab Saudi. Ia menekankan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada jemaah umrah di kawasan Timur Tengah.
“Negara harus memastikan adanya skema pemulangan yang jelas, terukur, dan memiliki kepastian waktu,” ujarnya dalam pernyataannya. Ia menilai bahwa jemaah tidak boleh dibiarkan dalam ketidakpastian akibat dinamika global yang berada di luar kendali mereka.
Konflik di Timur Tengah membuat jemaah umrah asal Indonesia berada dalam posisi rentan, baik dari segi kepastian perjalanan, keamanan, maupun kepastian layanan. Selly juga menyoroti pernyataan KBRI Riyadh yang menyatakan bahwa pemerintah senantiasa memantau perkembangan dan telah mengambil langkah antisipatif. Meskipun pernyataan ini penting sebagai langkah awal, ia menilai pemerintah perlu segera menindaklanjuti dengan langkah konkret dan sistematis untuk memastikan pemulangan jemaah.
Upaya Kementerian Haji dan Umrah
Selain itu, pihak Kementerian Haji dan Umrah juga sedang mempertimbangkan berbagai opsi pengalihan rute penerbangan guna memastikan jemaah dapat kembali ke tanah air dalam waktu yang lebih cepat. Koordinasi dengan maskapai penerbangan dan otoritas penerbangan nasional juga sedang dilakukan untuk mencari solusi terbaik.
Dalam upaya memastikan keselamatan dan kenyamanan jemaah, pihak Kementerian Haji dan Umrah juga berkomunikasi secara rutin dengan pihak-pihak terkait di Arab Saudi. Termasuk dalam hal ini adalah pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan layanan kesehatan bagi jemaah yang tertahan.
