Pekerja Migran Indonesia di Timur Tengah Terancam Konflik
Kepala Dinas Tenaga dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah, Ahmad Aziz menyebutkan bahwa sekitar 900 pekerja migran Indonesia (PMI) terancam oleh konflik antara Iran dan Israel serta sekutu Amerika Serikat. Ratusan PMI tersebut berada di 17 negara Arab, dengan jumlah terbanyak di Arab Saudi sebanyak 534 orang.
- Di Uni Emirat Arab terdapat 124 orang
- Di Kuwait ada 67 orang
- Di Qatar sebanyak 30 orang
- Di Yordania 22 orang
- Di Bahran 16 orang
- Di Oman 10 orang
- Sisanya tersebar di negara-negara Arab lainnya dengan jumlah di bawah 10 orang
Aziz menjelaskan bahwa pihaknya saat ini masih melakukan pemantauan dengan berkoordinasi dengan lembaga terkait. Para PMI juga diminta untuk tetap waspada.
“Kami siap mengambil langkah-langkah antisipasi untuk menjalin keamanan warga,” ujarnya.
Ratusan PMI asal Jateng yang berada di Timur Tengah mayoritas bekerja di sektor informal. Secara jenis kelamin, para pekerja ini didominasi oleh laki-laki. Namun, Aziz mengungkap bahwa ada juga pekerja perempuan yang mayoritas bekerja sebagai perawat.
“Iya mayoritas laki-laki tapi ya perempuan ada yang bekerja di perawat,” terangnya.
Jemaah Umrah Diminta Waspada
Di sisi lain, jemaah umroh yang masih beribadah di Arab Saudi diminta untuk waspada. Begitupun dengan para jemaah yang gagal berangkat, mereka diminta segera berkoordinasi dengan pihak travel.
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Provinsi Jawa Tengah, Fitriyanto meminta kepada para calon jemaah dan travel menunda keberangkatan umroh menyusul adanya konflik memanas di Timur Tengah.
Imbauan ini dilakukan karena mempertimbangkan aspek keselamatan dan perlindungan jemaah.
“Kami mengimbau jemaah yang akan berangkat dalam waktu dekat ini untuk menunda keberangkatannya hingga kondisi kembali kondusif,” kata Fitriyanto.
Ia menyebut bahwa lembaganya tidak memiliki data pasti jumlah jemaah umroh yang gagal berangkat ke tanah suci imbas dari perang Iran vs Israel. Hal yang sama, pihaknya juga tidak memiliki data serupa jumlah jemaah yang tertahan di tanah arab.
“Semua karena laporannya langsung ke pusat, tidak ke kami,” terangnya.
Pihak Travel Umroh dan Haji secara sistem tidak memiliki kewajiban melaporkan aktivitasnya ke Kemenhaj Jateng. Mereka secara langsung melaporkan ke SISKOPATUH (Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus) yang berada di Kementerian Haji dan Umroh.
Kendati begitu, lanjut Fitriyanto, lembaganya bakal melakukan langkah mitigasi dengan melakukan pendataan jumlah jemaah yang gagal berangkat dan masih tertahan di Arab Saudi.
“kami mitigasi dengan meminta kepada travel-travel untuk melaporkan jumlah jemaah asal Jateng yang saat ini masih di Saudi, dari data ini kami akan koordinasikan dengan Kementerian pusat,” ucapnya.
Ia juga meminta kepada para calon jemaah umroh yang gagal berangkat agar segera melakukan komunikasi dengan travel pilihannya.
Pihak travel kemudian harus berkoordinasi dengan maskapai penerbangan sekaligus otoritas yang ada di Arab Saudi.
“Sampai hari ini belum ada warga minta petunjuk atau mengeluhkan kondisi ini ke kami,” terangnya.
Sebaliknya, ada beberapa jemaah umroh yang tertahan di Arab Saudi lantaran maskapai penerbangan menunda keberangkatan.
Fitriyanto mengungkap, ada sejumlah jemaah asal Indonesia masih gagal pulang karena maskapai menunda keberangkatan.
Mereka di sana sudah didampingi oleh perusahaan travel dan otoritas haji di Jeddah.
Namun, ia juga belum bisa memastikan jumlah jemaah umrah asal Jateng.
“Kalau jemaah asal Jateng yang di sana belum terpantau,” bebernya.
