JAKARTA — Kekacauan yang terjadi antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran berpotensi memicu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri. Khususnya, ketegangan di kawasan Timur Tengah ini diiringi oleh seruan dari Iran untuk menutup Selat Hormuz, jalur penting dalam rantai pasok energi global.
Asosiasi Perusahaan Migas Nasional (Aspermigas) menyatakan bahwa perang Iran melawan AS-Israel akan mengganggu distribusi minyak dan gas alam global, terutama melalui jalur strategis Selat Hormuz. Ketua Umum Aspermigas Elan Biantoro menjelaskan bahwa sekitar 20% distribusi minyak global dan 30% perdagangan gas alam cair (LNG) dunia melintasi jalur tersebut.
“Dengan kondisi yang sangat panas antara Iran, Israel, dan juga Amerika Serikat, itu sangat berpengaruh terhadap distribusi dan suplai minyak dan gas dunia. Jalur Timur Tengah itu kuncinya ada di sana,” ujar Elan kepada Bisnis, Minggu (1/3/2026).
Menurut dia, gangguan terhadap suplai otomatis memicu ketidakseimbangan suplai dan permintaan (supply-demand) global. Negara-negara yang bergantung pada pasokan minyak dari Timur Tengah akan terdampak langsung, sehingga tekanan harga sulit dihindari.
Elan mencatat, bahkan sebelum konflik memanas, harga minyak mentah jenis Brent sudah bergerak naik dari kisaran US$65–US$67 per barel menjadi sekitar US$73–US$74 per barel. Dengan eskalasi dua hari terakhir, termasuk kabar meninggalnya pimpinan tertinggi Iran Ali Khamenei, Elan memperkirakan potensi kenaikan harga masih terbuka lebar. “Kalau suplai dan demand terganggu, pasti harga akan naik. Itu hukum pasar,” katanya.
Dampak Lonjakan Harga Minyak Dunia
Tekanan pada Harga BBM dan APBN di Indonesia
Elan pun mengingatkan bahwa dampak lonjakan harga minyak dunia hampir pasti akan dirasakan Indonesia. Pasalnya, Indonesia masih bergantung pada impor minyak mentah (crude) maupun produk BBM. Saat ini produksi minyak nasional hanya berada di level 600.000 barel per hari (bph). Sementara itu, kebutuhan dalam negeri mendekati 1,5 juta bph. Artinya, terdapat defisit sekitar 900.000 hingga 1 juta bph yang harus dipenuhi melalui impor, baik dalam bentuk crude maupun BBM jadi.
“Indonesia impornya cukup besar, termasuk dari Timur Tengah. Kalaupun tidak langsung dari sana, tetap terdampak karena harga minyak dunia naik,” ujarnya. Impor tersebut dilakukan oleh PT Pertamina (Persero). Ketika harga minyak global meningkat, beban pengadaan otomatis bertambah. Apalagi, jika pemerintah tetap menahan harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar agar terjangkau masyarakat.
Kondisi itu, kata Elan, berpotensi memperberat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) karena pemerintah harus menyiapkan tambahan dana subsidi dan kompensasi energi. “APBN pasti terganggu karena harus menyiapkan dana tambahan untuk subsidi. Rakyat tidak sanggup membeli dengan harga dunia yang naik,” tuturnya.
Kenaikan Harga Minyak Efek Domino ke Dunia Usaha
Elan menambahkan, kenaikan harga minyak tidak hanya berdampak pada BBM subsidi, tetapi juga BBM non-subsidi yang banyak digunakan pelaku usaha. Sektor pertambangan, manufaktur, dan industri lain yang bergantung pada energi berbasis minyak akan menghadapi kenaikan biaya produksi. Jika ongkos energi meningkat, daya saing industri domestik berisiko melemah.
“Mereka bisa saja menurunkan skala produksi untuk menyesuaikan dengan kapasitas dan biaya energi. Efeknya bisnis terbebani dan itu sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia,” katanya. Dia menilai, pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipatif untuk meredam dampak domino dari konflik Timur Tengah tersebut, baik melalui kebijakan fiskal, stabilisasi energi, maupun penguatan ketahanan pasokan dalam negeri.
Kepastian Stabilitas Pasokan BBM di Dalam Negeri
Setali tiga uang, Ekonom Senior di Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Muhammad Ishak Razak menilai, penutupan Selat Hormuz pastinya akan meningkatkan harga minyak secara signifikan. Dia memproyeksi harga minyak brent bisa mencapai level US$100 per barel. Imbasnya, harga BBM di dalam negeri bisa naik sekitar Rp1.000 hingga Rp3.000 per liter.
“Sebagai negara pengimpor minyak mentah dan juga produk BBM dampaknya akan langsung membuat HPP harga produk BBM naik, bisa hingga 1.000-3.000,” ucap Ishak. Menurut dia, harga BBM non-subsidi akan meningkat signifikan. Sementara, jika pemerintah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi, maka anggaran kompensasi akan meningkat cukup besar.
Belum lagi, kata dia, potensi pelemahan rupiah akibat ketidakpastian global akan ikut menaikkan harga pengadaan minyak mentah dan produk BBM. “Sektor yang paling rentan sebagaimana lazimnya antara lain logistik, pangan, konstruksi, dan sektor-sektor yang bergantung pada transportasi darat,” tutur Ishak.
Oleh karena itu, dia mengingatkan agar pemerintah dapat memastikan stabilitas pasokan dalam jangka pendek, setidaknya selama eskalasi berlangsung. Hal itu bisa dilakukan dengan mempertimbangkan diversifikasi impor, meskipun dari sisi pengaruh kenaikan harga tidak bisa dicegah karena produk impor mengacu pada harga internasional.
Kapal BBM Pertamina di Kawasan Timur Tengah
Adapun, PT Pertamina International Shipping (PIS) melaporkan bahwa terdapat empat kapal perseroan yang sedang berada di area Timur Tengah. Keempat kapal itu yakni kapal Gamsunoro yang berada di Khor al Zubair, Irak; kapal Pertamina Pride yang tengah melakukan proses loading di Ras Tanura, Provinsi Timur Arab Saudi; kapal PIS Rinjani yang saat ini sedang berada di Anchor-Khor Fakkan, Uni Emirat Arab; serta kapal PIS Paragon yang berada di Oman.
Pjs Corporate Secretary PIS Vega Pita mengatakan bahwa pihaknya secara proaktif berkoordinasi dengan pihak pengelola kapal (Ship Management) serta otoritas maritim setempat untuk meningkatkan kewaspadaan. Vega memastikan bahwa kondisi para pekerja dan keluarga PIS Middle East saat ini dalam kondisi aman dan perusahaan terus memantau situasi di Dubai.
“Para pekerja kami juga mengikuti imbauan Kedutaan Besar Indonesia di sana untuk terus meningkatkan kewaspadaan, lapor diri, dan menghubungi hotline KBRI maupun KJRI jika terjadi situasi kedaruratan,” kata Vega melalui keterangan resmi, Minggu (1/3/2026).
Vega menegaskan, fokus utama perusahaan saat ini adalah memastikan keselamatan pekerja dan kru kapal serta keamanan operasional armada yang berada di jalur strategis. PIS juga terus menjalin komunikasi intensif dan mematuhi himbauan dan arahan yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri, KBRI Abu Dhabi dan KJRI Dubai.
Sejauh ini, imbuhnya, terdapat dua kapal yang masih berada di dalam area teluk yakni Pertamina Pride dengan Ship Management dari NYK, dan kapal Gamsunoro yang saat ini dikelola oleh Synergy Ship Management. “Kedua kapal kami upayakan bisa segera keluar dari area teluk. Saat ini, tim armada kami tengah menjalin komunikasi intens dengan pihak pengelola untuk koordinasi dan memastikan keselamatan para kru dan kapal,” ujar Vega.
Dia menambahkan bahwa PIS berkomitmen untuk terus memantau perkembangan kondisi keamanan di kawasan tersebut guna memastikan kelancaran distribusi energi tetap terjaga.
