KUPANG – Polisi Resor Sikka, Polda Nusa Tenggara Timur, telah menahan pasangan suami istri yang diduga terlibat dalam kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Kedua tersangka tersebut adalah YCGW dan MAAR. Mereka ditahan setelah diduga mengeksploitasi 13 korban dari Jawa Barat, termasuk satu korban di bawah umur, di Pub Eltras Maumere, Kabupaten Sikka.
Pada pekan lalu, tepatnya hari Jumat, keduanya resmi ditahan setelah menjalani pemeriksaan sehari sebelumnya. Penahanan ini akan berlangsung selama 20 hari ke depan, sambil menunggu proses hukum lebih lanjut.
Selain menahan kedua tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti. Barang bukti yang disita antara lain dokumen izin usaha, akta perjanjian sewa, dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), surat izin usaha berbasis risiko, buku catatan kasbon karyawan, buku daftar gaji pemandu lagu tahun 2024 dan 2025, serta kontrak kerja dan surat pernyataan dari 13 korban. Satu unit telepon genggam merk iPhone 13 milik salah satu korban juga disita.
Kedua tersangka dijerat dengan pasal 455 ayat (1) dan ayat (2) juncto pasal 20 huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, beserta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Mereka terancam pidana penjara maksimal 15 tahun atau denda hingga Rp5 miliar.
Kasat Reskrim Polres Sikka, Iptu Reinhard Dionisius Siga, menyatakan bahwa pihaknya telah memanggil beberapa saksi untuk dimintai keterangan. Kapolres Sikka, AKBP Supeno, menegaskan bahwa pihaknya akan menangani kasus ini secara profesional dan transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, serta mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.
Langkah tegas ini menunjukkan kesungguhan Polri dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya terhadap praktik eksploitasi yang melanggar hak asasi manusia.
Proses Penyelidikan dan Pengumpulan Bukti
Penyidik melakukan serangkaian langkah untuk memperkuat kasus ini. Salah satunya adalah mengumpulkan berbagai dokumen yang menjadi bukti adanya aktivitas ilegal yang dilakukan oleh kedua tersangka. Dokumen-dokumen tersebut mencakup:
- Izin usaha yang digunakan sebagai dasar operasional tempat hiburan.
- Akta perjanjian sewa yang menunjukkan hubungan antara pemilik usaha dengan penyewa tempat.
- Dokumen NIB dan surat izin usaha berbasis risiko yang menjadi syarat legalitas usaha.
- Buku catatan kasbon karyawan yang dapat membuktikan pengelolaan keuangan yang tidak transparan.
- Buku daftar gaji pemandu lagu tahun 2024 dan 2025 yang bisa menjadi indikasi adanya pembayaran tidak wajar.
- Kontrak kerja dan surat pernyataan dari para korban yang menunjukkan adanya keterlibatan mereka dalam aktivitas ilegal.
Selain itu, pihak kepolisian juga menyita perangkat elektronik seperti telepon genggam yang diduga digunakan untuk komunikasi ilegal antara tersangka dan korban.
Tindakan Hukum yang Dijalankan
Kedua tersangka dikenakan tuntutan hukum yang cukup berat. Pasal-pasal yang digunakan dalam penuntutan ini mencakup:
- Pasal 455 ayat (1) dan ayat (2) yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang.
- Pasal 20 huruf a dan huruf c yang mengatur tentang tindakan yang melanggar hak asasi manusia.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara atau denda hingga Rp5 miliar, kasus ini menunjukkan betapa seriusnya tindakan yang dilakukan oleh kedua tersangka.
Peran Petugas dan Upaya Penegakan Hukum
Petugas kepolisian melakukan berbagai langkah untuk memastikan proses hukum berjalan dengan baik. Hal ini termasuk memanggil saksi-saksi yang terkait dengan kasus ini. Selain itu, petugas juga mengimbau masyarakat agar tidak terpengaruh oleh informasi yang belum diverifikasi.
Kapolres Sikka, AKBP Supeno, menegaskan bahwa pihaknya akan menangani kasus ini secara profesional dan transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ini menunjukkan komitmen pihak kepolisian dalam menjaga keadilan dan melindungi masyarakat dari tindakan ilegal.
Kesimpulan
Kasus ini menunjukkan pentingnya peran aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana perdagangan orang. Dengan tindakan tegas dan profesional, pihak kepolisian berupaya memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya terhadap praktik eksploitasi yang melanggar hak asasi manusia.
