Gubernur Sumut Pastikan Pelayanan Publik Berjalan Lancar di Wilayah Terdampak Bencana
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di 18 kabupaten/kota yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor tetap berjalan. Pelayanan ini sangat penting agar masyarakat dapat memperoleh layanan secara optimal meskipun dalam kondisi darurat.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Gubsu saat bertemu Wakil Menteri (Wamen) Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Purwadi Arianto di Ruang Kerja Gubsu, Senin (23/2). Dalam pertemuan tersebut, Gubsu menjelaskan bahwa akibat bencana banjir dan tanah longsor, dua desa telah tertimbun longsoran. Kedua desa tersebut berada di Kecamatan Tukka dan Sorkam. Awalnya, akses menuju desa terdampak bencana, khususnya menuju Tapanuli Tengah (Tapteng), terputus. Namun, Pemprov Sumut bersyukur bahwa bantuan dari pemerintah pusat dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah daerah.
“Pada saat bencana, kondisi pemerintah tingkat desa secara fisik sangat terdampak. Namun setelah bencana, fungsi pemerintahan di kabupaten/kota yang terkena bencana semua aktif. Fokus utama perbaikan pada saat bencana adalah pelayanan di rumah sakit dan Puskesmas,” ujar Bobby.
Upaya Pemprov Sumut dalam Menghadapi Bencana
Diketahui, Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) melalui Surat Keputusan Gubernur telah menetapkan status tanggap darurat bencana guna percepatan pemulihan daerah yang terdampak banjir dan tanah longsor pada akhir tahun lalu. Selain itu, Pemprov Sumut juga telah memberikan bantuan kepada daerah terdampak yang berasal dari ASN Bapeg Sumut berupa sembako yang disalurkan melalui posko bencana. Selain itu, ada juga bantuan kepada pemerintah daerah yang terdampak banjir sebesar Rp2 miliar.
Sebelumnya, Wakil Menteri (Wamen) Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Purwadi Arianto menyampaikan tujuan kedatangannya ke Sumut untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan secara adaptif, terpadu, dan akuntabel di wilayah terdampak bencana. Hal ini meliputi penyelenggaraan tata kelola layanan pemerintahan, pelindungan ASN, fleksibilitas mekanisme kerja aparatur, keterpaduan layanan digital pemerintah, serta penyelamatan dan pelindungan arsip pemerintahan sebagai fondasi keberlanjutan birokrasi.
“Memastikan bahwa pelayanan publik digital dapat dilaksanakan untuk semua sektor. Seperti surat kendaraan, tanah. Digitalisasi ini untuk memudahkan pelayanan bagi masyarakat,” ucapnya.
Kolaborasi Lintas Stakeholder
Pada pertemuan tersebut turut hadir Wakil Gubernur Sumut Surya, Asisten Administrasi Umum Muhammad Suib, Kepala Badan Kepegawaian (Bapeg) Provinsi Sumut Sutan Tolang Lubis, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Erwin Hotmansah Harahap, Kepala Biro Organisasi Dedi Jaminsyah Putra Harahap, beserta jajaran pimpinan Kementerian PANRB.
Langkah-Langkah Pemprov Sumut dalam Memastikan Pelayanan Optimal
Untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan lancar, Pemprov Sumut melakukan beberapa langkah strategis:
-
Meningkatkan koordinasi antar lembaga
Pemprov Sumut bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintah baik pusat maupun daerah untuk memastikan pengambilan kebijakan yang cepat dan tepat sasaran. -
Melakukan penyaluran bantuan sosial
Bantuan berupa sembako diberikan melalui posko bencana untuk membantu masyarakat yang terdampak. -
Mendorong digitalisasi pelayanan publik
Pemprov Sumut mempercepat proses digitalisasi layanan pemerintahan seperti pengurusan surat kendaraan dan tanah untuk memudahkan masyarakat. -
Memperkuat sistem administrasi pemerintahan
Pemprov Sumut memastikan bahwa sistem administrasi pemerintahan tetap stabil dan dapat diakses meski dalam kondisi darurat.
Dengan langkah-langkah tersebut, Pemprov Sumut berkomitmen untuk memastikan bahwa masyarakat di wilayah terdampak bencana tetap mendapatkan pelayanan publik yang optimal dan berkelanjutan.
