Kritik terhadap Keputusan Pemerintah Bergabung dengan Board of Peace
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP, Komarudin Watubun, menyampaikan kritik terhadap keputusan pemerintah Indonesia untuk bergabung dalam Board of Peace (BOP). Ia menilai bahwa tindakan ini dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang seharusnya menjadi mitra dalam pengambilan keputusan penting terkait kebijakan luar negeri.
Komarudin menyoroti minimnya komunikasi antara pemerintah dan parlemen mengenai kebijakan strategis ini. Menurutnya, keputusan tersebut memiliki dampak besar bagi kehidupan bernegara dan perlu mendapat persetujuan DPR sesuai Pasal 11 UUD 1945. Ia menilai bahwa keputusan seperti ini bukan sekadar urusan pribadi Presiden Prabowo Subianto, tetapi berkaitan langsung dengan keselamatan bangsa dan konsekuensi luas.
“Kasihan masyarakat yang terjebak pro-kontra berkepanjangan di publik. Kalau dari awal masalah ini dibicarakan di DPR, hal ini tidak perlu terjadi. Bagaimanapun, menurut Pasal 11 UUD 1945, perjanjian internasional harus mendapat persetujuan DPR,” ujar Komarudin.
Pertanyaan Mengenai Anggaran Pengiriman Pasukan ke Gaza
Selain itu, Komarudin juga mempertanyakan rencana Presiden Prabowo untuk mengirim 8.000 pasukan ke Gaza, Palestina. Ia menilai bahwa langkah ini membutuhkan anggaran yang besar, sementara kondisi rakyat Indonesia saat ini sedang sulit.
“Ini urusan hubungan internasional yang berdampak luas. Mengirim 8.000 pasukan itu butuh biaya besar. Uang dari mana? Itu uang negara. Sementara kondisi rakyat kita sedang susah, banyak musibah di mana-mana yang juga butuh biaya,” ujar Komarudin.
Ia juga menyinggung peran para menteri atau pembantu Presiden yang dianggap gagal memberikan informasi komprehensif dan pertimbangan matang kepada Kepala Negara sebelum keputusan diambil. Komarudin menekankan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan demokrasi, bukan negara dengan kekuasaan absolut.
Membawa Persoalan ke Meja Parlemen
Menurut Komarudin, membawa persoalan ini ke meja parlemen masih bisa dilakukan. Hal ini penting untuk menghindari saling menyalahkan apabila terjadi masalah di masa depan.
“Kita ini negara demokrasi, negara hukum, bukan absolut kekuasaan Presiden. Tidak ada kata terlambat. Daripada kita menyesal di kemudian hari dan saling menyalahkan, lebih baik dibahas sekarang,” kata dia.
Alasan Presiden Prabowo Bergabung dengan BoP
Presiden Prabowo mengatakan alasan Indonesia mau bergabung dengan BoP karena yakin penderitaan rakyat Gaza juga bisa berkurang. Indonesia tidak pernah mundur untuk menyuarakan kemerdekaan Palestina.
“Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza. Yang jelas penderitaan rakyat Gaza sudah berkurang, sangat berkurang,” ujar Prabowo di sela-sela acara World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Kamis (22/1/2026).
Prabowo menjelaskan bahwa bantuan kemanusiaan sudah banyak yang masuk ke Gaza. Menurutnya, negara yang ingin perdamaian di Gaza bisa masuk ke dalam BoP. Selain itu, Indonesia bergabung juga untuk menjaga agar proses transisi Gaza tetap mengarah pada solusi dua negara (two-State solution), bukan menjadi pengaturan permanen yang mengabaikan hak rakyat Palestina.
Penjelasan Saat Bertemu Raja Yordania
Prabowo juga menceritakan alasan Indonesia masuk BoP saat bertemu Raja Yordania Hasyimiah, Abdullah II ibn Al Hussein, di Istana Basman, Amman, Rabu (25/2/2026). Ia menegaskan posisi Indonesia terkait upaya perdamaian di Timur Tengah.
Dia menyampaikan langkah konkret Indonesia, termasuk dukungan terhadap inisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Prabowo menjelaskan keterlibatan aktif Indonesia dalam mencari solusi jangka panjang bagi konflik Palestina. Salah satu langkah yang diambil adalah bergabung dalam BoP.
Selain itu, Prabowo menyatakan dukungan Indonesia terhadap rencana 20 poin yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Langkah ini diambil demi tercapainya perdamaian yang berkelanjutan.
“Itulah sebabnya ketika kami diundang untuk bergabung dalam Board of Peace dan mendukung rencana 20 poin dari Presiden Donald Trump, semuanya dilakukan dengan tujuan dan upaya untuk melakukan apa pun yang kami bisa, guna mencapai solusi yang langgeng tersebut,” kata Prabowo.
