Prioritas Pendidikan dan Kesehatan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Ketua DPRD Sukoharjo, Nurjayanto, menegaskan kembali komitmennya untuk menjadikan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama dalam perencanaan pembangunan daerah tahun 2027. Penegasan ini disampaikannya saat menghadiri forum perangkat daerah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Sukoharjo 2027 yang digelar di Menara Wijaya, Rabu (18/2/2026).
Dalam forum tersebut, Nurjayanto menyampaikan kekhawatirannya terhadap kondisi fiskal daerah yang tengah menghadapi tantangan akibat pengurangan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Situasi ini memaksa adanya rasionalisasi anggaran di berbagai sektor. Namun, ia menekankan bahwa kebijakan penyesuaian anggaran tidak boleh berdampak signifikan terhadap pelayanan dasar masyarakat.
Menurutnya, pendidikan dan kesehatan merupakan dua sektor strategis yang berkaitan langsung dengan hak dasar warga dan masa depan daerah. Oleh karena itu, alokasi anggaran untuk kedua bidang tersebut harus tetap dijaga secara proporsional dan berkelanjutan.
“Pendidikan dan kesehatan adalah kebutuhan dasar. Apa pun kondisi anggaran, dua sektor ini harus tetap menjadi prioritas,” ujar Nurjayanto, Kamis (19/2/2026).
Dampak Investasi di Sektor Pendidikan
Nurjayanto menjelaskan bahwa investasi di bidang pendidikan memiliki dampak langsung terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Sukoharjo. Meskipun pembangunan infrastruktur fisik penting, peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan yang layak dan merata jauh lebih menentukan daya saing daerah dalam jangka panjang.
Di sektor kesehatan, ia menilai akses layanan yang mudah, cepat, dan terjangkau menjadi indikator utama keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat. “Terlebih di tengah dinamika ekonomi dan sosial, masyarakat membutuhkan jaminan pelayanan kesehatan yang stabil dan tidak tergerus oleh kebijakan penghematan anggaran,” tambahnya.
Keputusan Anggaran dan Optimalisasi PAD
Ia meminta jajaran eksekutif untuk cermat dalam menyusun skala prioritas belanja daerah. Rasionalisasi anggaran harus diarahkan pada program-program yang kurang mendesak, tanpa mengurangi kualitas layanan pendidikan dan kesehatan.
Selain itu, DPRD juga mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas pembiayaan sektor-sektor vital tersebut. “Dengan pengelolaan keuangan yang tepat dan peningkatan pendapatan daerah, pemerintah diharapkan tetap mampu mempertahankan mutu layanan publik meskipun ruang fiskal terbatas,” lanjut Nurjayanto.
Harapan DPRD Sukoharjo
Melalui forum RKPD 2027 ini, DPRD Sukoharjo berharap perencanaan pembangunan dapat disusun secara realistis namun tetap berpihak pada kepentingan dasar masyarakat. Dengan demikian, kebijakan yang diambil akan mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat serta menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
