Pemkot Yogyakarta Tawarkan 5 Warung Milik Rakyat sebagai Pilot Project
Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta telah menetapkan lima Warung Milik Rakyat (Wamira) sebagai proyek percontohan dari target 14 unit yang akan direalisasikan tahun ini. Proyek ini digagas sebagai strategi pengendalian inflasi sekaligus penguatan ekonomi kerakyatan, dengan rencana peluncuran pada April 2026 mendatang.
Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menjelaskan bahwa Wamira dirancang untuk menciptakan pasar yang terjaga bagi produk lokal. Konsep ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi rakyat dan mengurangi ketergantungan masyarakat pada produk luar daerah. Dengan adanya Wamira, masyarakat diharapkan dapat lebih mudah, murah, dan cepat dalam memenuhi kebutuhan pokok, terutama sembako, sebagai dasar pengendalian inflasi.
Konsep Wamira yang Berbeda
Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Yogyakarta, Veronica Ambar Ismuwardani, menjelaskan bahwa Wamira berbeda dari konsep-konsep sebelumnya seperti Kios Segoro Amarto dan Warung Mrantasi. Meskipun kedua tempat tersebut sudah ada, jumlahnya masih terbatas dan belum sepenuhnya menjangkau seluruh masyarakat.
“Nah, beliau (Wali Kota) menghendaki, yuk kita buat konsep baru, bagaimana Segoro Amarto ini bisa menyentuh langsung ke masyarakat. Dari diskusi panjang itu, lahirlah Wamira,” ujarnya.
Wamira tidak hanya menjadi tempat jual beli biasa, tetapi juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengakses produk-produk lokal dengan harga terjangkau. Selain itu, konsep ini juga membuka peluang kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk agen LPG, PDAM, perbankan, dan kampus untuk edukasi manajemen serta digitalisasi pembayaran.
Pengelolaan oleh Masyarakat
Wamira berstatus milik rakyat, bukan kepunyaan korporasi, dengan pengelolaan diutamakan oleh koperasi maupun kelompok masyarakat. Lokasi Wamira akan diatur di sudut-sudut gang atau permukiman warga, agar benar-benar dekat dengan akar rumput.
“Di 45 kelurahan, Pak Wali memang ingin ada. Tapi, tahun ini kita realisasikan 14 dulu. Pilot project yang akan kita launching sekitar lima, di beberapa kemantren, itu di bulan April,” tambahnya.
Selain itu, UMKM juga akan diberi kesempatan untuk menjajakan dagangannya di Wamira. Misalnya, agen LPG akan dibantu komunikasi dengan Pertamina, sedangkan kebutuhan air bisa didekatkan dengan PDAM. Jika layanan tersebut dibutuhkan dan harganya masuk akal, maka tidak ada alasan untuk tidak dilakukan.
Pakta Integritas untuk Pengelola
Namun, pengelola Wamira wajib menandatangani pakta integritas untuk berkomitmen menjual sesuai HET dan tidak mengambil keuntungan berlebihan. Hal ini penting karena Wamira juga dirancang sebagai instrumen intervensi sosial bagi warga masyarakat rentan.
“Kalau ide Pak Wali, misalnya, memberikan voucher potongan Rp2.000 kepada warga miskin, mereka bisa beli di Wamira, itu akan sangat membantu. Lalu, CSR dari korporat juga bisa masuk ke sana,” ujarnya.
Inisiatif Wali Kota untuk Ekonomi Lokal
Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, sebelumnya mengungkapkan bahwa potensi ekonomi dari sektor konsumsi warga belum dikuasai secara mandiri oleh daerah. Akibatnya, perputaran uang lebih banyak mengalir ke pemilik modal besar atau kapitalis luar, khususnya retail-retail modern dengan jejaring masif.
“Kita ini sebetulnya konsumtif, beli pakaian, beli makanan. Tapi barang konsumsi itu tidak kita kuasai sendiri, masih dikuasai orang lain karena kita tidak bikin sendiri. Padahal kalau konsumsi bisa kita kuasai, 60 persen pertumbuhan ekonomi ada di tangan kita,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Wamira hadir untuk menciptakan captive market atau pasar yang terjaga bagi produk lokal. Wamira juga merupakan bentuk perlawanan terhadap dominasi waralaba berjejaring yang selama ini mengeksploitasi ekonomi warga.
“Wamira ini dalam rangka merebut pangsa pasar dari waralaba berjejaring. Kalau dikuasai mereka semua, uangnya pergi (keluar daerah). Kita hanya jadi objek eksploitasi. Maka, kita bentuk lokal jejaring sendiri, waralaba oleh rakyat melalui perusahaannya rakyat, bukan oleh kapitalis,” tegasnya.
