Pemerintah Pastikan Anggaran Pendidikan Tetap Jadi Prioritas Nasional
Pemerintah kembali menegaskan bahwa anggaran dan program pendidikan tetap menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional. Penegasan ini dilakukan oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, yang menjawab isu mengenai pengurangan anggaran pendidikan akibat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menekankan bahwa seluruh program pendidikan tetap berjalan dengan baik dan bahkan ditingkatkan.
“Tidak ada program pendidikan yang dikurangi atau tidak berjalan. Seluruhnya berjalan, dilanjutkan, bahkan ditambah. Dan lebih detail, lebih fokus kepada siswanya, sekolahnya, dan juga gurunya,” ujar Teddy dalam pernyataannya di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (27/2/2026).
Ia menegaskan bahwa semua program strategis pendidikan dari periode sebelumnya tetap dilanjutkan tanpa henti. “Faktanya, tidak ada program strategis pendidikan dari periode sebelumnya yang tidak berjalan sekarang. Tidak ada program dari periode sebelumnya yang dihentikan. Semuanya berjalan, bahkan ditambah. Ada Kartu Indonesia Pintar berjalan, ada Program Indonesia Pintar berjalan,” tambahnya.
Pembangunan Sekolah Rakyat dan Infrastruktur Pendidikan
Pemerintah terus memperluas akses pendidikan melalui pembangunan sekolah rakyat yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Program ini ditujukan bagi anak-anak yang tidak bersekolah atau putus sekolah dengan fasilitas pendidikan, tempat tinggal, makanan bergizi, dan layanan kesehatan.
“Anak-anak yang tidak bisa sekolah, putus sekolah, atau mungkin bahkan dia tidak pernah sekolah, disekolahkan di sekolah rakyat. Diberi penginapan, diberi pendidikan, diberi makan, gizi, dan dijamin kesehatannya. Per sekarang, tahun lalu, dalam satu tahun saja, sudah hampir sampai 16.000 sampai 20.000 siswa. Ada 166 sekolah. Tahun ini, akan dibangun lagi 100 sekolah,” jelas Teddy.
Selain itu, pemerintah memperbaiki infrastruktur pendidikan di seluruh Indonesia. Hingga 2025, sekitar 16.000 sekolah telah direnovasi dengan anggaran sekitar Rp17 triliun. Pemerintah juga menyiapkan sekolah Garuda, sekolah terintegrasi, serta pembangunan kampus baru yang saat ini sedang berjalan.
Digitalisasi Pembelajaran dan Dukungan Teknologi
Dalam mendukung transformasi pembelajaran, pemerintah menyalurkan televisi digital ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. “Jumlahnya tahun 2025 sudah 280.000 TV,” tambahnya.
Program ini bertujuan memperluas akses pembelajaran digital, terutama di wilayah terpencil. Pemerintah juga menegaskan bahwa program MBG tidak menggantikan anggaran pendidikan, melainkan melengkapi kebijakan peningkatan kualitas generasi muda melalui pemenuhan gizi siswa. Kebijakan ini menjadi bagian strategi pembangunan nasional yang mengintegrasikan pendidikan, kesehatan, dan kualitas pembelajaran.
Kesejahteraan Guru Ikut Ditingkatkan
Pemerintah juga memberikan perhatian pada kesejahteraan guru melalui sejumlah kebijakan konkret. Salah satunya kenaikan insentif bagi guru honorer yang kini mencapai Rp400 ribu.
“Dari tahun 2005 sampai 2025, ada namanya insentif. Dan baru naik di zaman Presiden Prabowo menjadi Rp400 ribu,” ucap Seskab.
Selain itu, tunjangan bagi guru non-ASN naik dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta. Pemerintah juga memperbaiki sistem penyaluran tunjangan dengan transfer langsung ke rekening guru setiap bulan. “Tahun lalu, Presiden memberi instruksi, agar setiap bulan, itu langsung diberikan langsung ke gurunya. Dan sudah berjalan. Tentunya semua tadi diwadahi oleh Kementerian Dikdasmen,” katanya.
Teddy menegaskan, seluruh kebijakan tersebut memperlihatkan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran guru sebagai ujung tombak pendidikan. “Tidak ada program pendidikan yang dikurangi atau tidak berjalan. Seluruhnya berjalan, dilanjutkan, bahkan ditambah. Dan lebih detail, lebih fokus kepada siswanya, sekolahnya, dan juga gurunya,” tandasnya.
Kebijakan ini diharapkan memperkuat kualitas pendidikan nasional serta mencetak generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.
