SAMARINDA — Proyek perkeretaapian di Kalimantan Timur kini menjadi fokus utama seiring instruksi Presiden Republik Indonesia untuk memperluas jaringan kereta api di luar Pulau Jawa pada tahun 2026. Meskipun proyek ini menawarkan potensi besar dalam mengakselerasi pembangunan ekonomi dan pemerataan wilayah, hingga saat ini realisasi infrastruktur massal tersebut masih bergantung sepenuhnya pada kebijakan dan pendanaan dari Pemerintah Pusat.
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur menyatakan bahwa pengembangan layanan perkeretaapian di wilayah ini berfokus pada dua proyek strategis nasional, yaitu Perkeretaapian Trans-Kalimantan dan Perkeretaapian Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Kedua proyek ini berada di bawah otoritas Pemerintah Pusat dan akan menjadi tulang punggung pengembangan transportasi darat di wilayah ini.
Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian, Heru Santosa menjelaskan bahwa koordinasi lintas sektoral telah dilakukan secara terus-menerus. Hal ini melibatkan perwakilan Bank Indonesia di daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Timur, serta Kementerian Perhubungan selaku pembina teknis dalam penyusunan dokumen perencanaan dan kajian teknis.
“Koridor dan trase yang direncanakan akan terintegrasi dengan kawasan-kawasan strategis, seperti kawasan industri, pelabuhan, bandara, dan wilayah penyangga IKN,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (27/2/2026).
Menurut Heru, stasiun kereta api yang dibangun secara otomatis akan menjadi pusat aktivitas ekonomi, baik bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) maupun sektor industri lainnya. Keberadaan jaringan perkeretaapian diproyeksikan mampu membuka keran investasi dan mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah Kalimantan Timur.
Menyikapi arahan presiden, Heru menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah sedang menyiapkan langkah-langkah strategis untuk memperkuat readiness criteria. Langkah-langkah tersebut mencakup penyiapan dokumen perencanaan, sinkronisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), hingga dukungan pembebasan lahan dan kepastian tata ruang.
“Kami terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan agar proyek ini masuk dalam prioritas nasional dan mendapatkan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun skema pembiayaan alternatif,” jelasnya.
Perlu dicatat bahwa proyek ini tergolong greenfield, artinya membangun jaringan perkeretaapian baru dari nol untuk mengakomodasi konektivitas Kalimantan secara menyeluruh. Konsekuensinya, kebutuhan investasi sangat besar dan kompleks.
Skema Pembiayaan Masih Menggantung
Terkait pembiayaan, beberapa skema telah digodok, termasuk penjajakan kerja sama dengan pihak luar negeri. Kendati demikian, hingga saat ini belum ada keputusan final mengenai mitra pendanaan tertentu.
“Prinsip kami adalah memastikan skema pembiayaan yang feasible, transparan, dan tidak membebani fiskal daerah,” tegasnya.
Heru menyebutkan bahwa Pemprov Kaltim mendukung pendekatan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta membuka peluang investasi. Kendati demikian, realisasinya tetap menunggu arahan dan kebijakan strategis dari pemerintah pusat mengingat besarnya nilai investasi yang dibutuhkan.
Di sisi lain, Heru mengungkapkan pihaknya berkomitmen memberdayakan sumber daya manusia (SDM) lokal. Talenta putra-putri daerah yang telah menempuh pendidikan perkeretaapian di Rusia dipandang sebagai aset strategis untuk mendukung operasional dan manajemen perkeretaapian di masa depan.
“Apabila struktur pengelolaan perkeretaapian daerah terbentuk, baik dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun entitas pengelola lainnya, SDM yang telah memiliki kompetensi teknis akan menjadi prioritas dalam pengisian posisi strategis dan teknis,” jelasnya.
Adapun, dia menuturkan ingin memastikan bahwa pembangunan infrastruktur ini tidak hanya menghadirkan konektivitas fisik, tetapi juga membangun kapasitas sumber daya manusia Kalimantan Timur secara berkelanjutan.
