Penilaian menyeluruh pengelolaan KORMI Kota Bandung

Kormi Kota Bandung Bagikan Ratusan Paket Sembako 1
Kormi Kota Bandung Bagikan Ratusan Paket Sembako 1

Evaluasi Kepengurusan dan Proses Pemilihan Ketua KORMI Kota Bandung

Proses pemilihan ketua definitif Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Kota Bandung dimulai dengan evaluasi menyeluruh terhadap kepengurusan sebelumnya. Evaluasi ini dilakukan setelah pengurus tingkat provinsi menemukan sejumlah persoalan serius yang dinilai tidak dapat ditoleransi. Hal ini menjadi dasar bagi langkah-langkah yang diambil untuk menjaga keberlangsungan organisasi.

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KORMI Kota Bandung, Al Hijaz Farabi DY, menjelaskan bahwa penonaktifan ketua sebelumnya, Erick M. Zaki Anggara, merupakan langkah organisasi untuk menjaga keberlangsungan roda kepengurusan di tengah persoalan yang muncul. Menurutnya, penonaktifan tersebut bersifat administratif dan sementara, bukan pemberhentian permanen. Langkah ini diambil agar proses penyelesaian masalah dapat berjalan tanpa mengganggu program organisasi.

“Kami tidak memberhentikan, tetapi menonaktifkan sambil menunggu penyelesaian berbagai persoalan yang ada,” ujar Al Hijaz dalam Musyawarah Kota Luar Biasa (Muskotlub) KORMI Kota Bandung di Aula R. Otje Djundjunan, Gedung Generasi Muda, Jalan Merdeka, Kota Bandung, Sabtu (28/2/2026).

Pasca penonaktifan, kepemimpinan KORMI Kota Bandung sempat dijalankan oleh Plt sebelumnya, H. Taufik Rohman, selama 60 hari. Namun dalam masa tersebut belum dapat diambil langkah strategis karena berbagai pertimbangan internal dan eksternal. Selanjutnya, amanah Plt Ketua diberikan kepada pejabat dari KORMI Jawa Barat, yakni Sekretaris Jenderal Al Hijaz Farabi DY. Masa jabatan Plt yang hampir mencapai batas maksimal 60 hari tidak dapat diperpanjang sesuai aturan organisasi.

Situasi semakin kompleks dengan adanya tuntutan administratif dari Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Pemuda dan Olahraga. Pemerintah daerah menegaskan bahwa seluruh dokumen strategis, termasuk Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), harus ditandatangani oleh ketua definitif. “Pemkot tidak menghendaki Plt menandatangani dokumen penganggaran. Harus ketua definitif, sehingga kami harus mempercepat proses pemilihan ini,” kata Al Hijaz.

Ia juga mengungkapkan bahwa saat pertama menjabat sebagai Plt, kondisi keuangan organisasi berada di titik nol, bahkan tidak tersedia dana operasional untuk kebutuhan dasar seperti gaji pegawai dan operasional sekretariat. “Saya menggunakan uang pribadi untuk operasional, membayar gaji pegawai, hingga terselenggaranya musyawarah ini,” ungkapnya.

Al Hijaz menegaskan, langkah tersebut merupakan konsekuensi dari amanah yang diberikan Ketua Umum KORMI Jawa Barat, Denda Alamsyah, demi memastikan organisasi berjalan sehat dan memiliki kepemimpinan yang sah. Melalui Muskotlub ini, ia berharap dapat terpilih ketua definitif secara demokratis dan bertanggung jawab. “Target saya sederhana, per 1 Maret sudah ada ketua definitif, dan saya bisa kembali fokus menjalankan tugas di Jawa Barat,” ujarnya.

Terkait kepengurusan sebelumnya, Al Hijaz juga mengungkap adanya indikasi penyimpangan dalam laporan pertanggungjawaban keuangan yang saat ini tengah diproses oleh Inspektorat Kota Bandung. “Kami menghormati proses yang berjalan. Harapan saya, persoalan ini dapat diselesaikan dengan baik, kerugian negara dapat dipulihkan, dan tidak berlanjut ke ranah pidana,” tegasnya.

Tantangan dan Tindakan Lanjutan

Selain masalah keuangan, KORMI Kota Bandung juga menghadapi tantangan dalam menjaga konsistensi dan transparansi dalam pengelolaan organisasi. Penonaktifan ketua sebelumnya menunjukkan bahwa organisasi sedang berusaha memperbaiki struktur dan tata kelola. Dengan adanya Muskotlub, KORMI berupaya membangun sistem yang lebih efektif dan akuntabel.

Beberapa langkah yang telah diambil antara lain:
* Penonaktifan ketua sebelumnya sebagai bagian dari evaluasi internal.
* Pengangkatan Plt ketua untuk menjaga stabilitas organisasi.
* Kerja sama dengan pihak eksternal, seperti pemerintah daerah, untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi.
* Penggunaan dana pribadi untuk menjaga operasional organisasi selama masa transisi.

Selain itu, alur pemilihan ketua definitif akan menjadi fokus utama dalam waktu dekat. KORMI berkomitmen untuk memilih ketua yang mampu membawa organisasi ke arah yang lebih baik. Dengan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan KORMI Kota Bandung dapat kembali berjalan dengan lancar dan memberikan kontribusi positif bagi olahraga di wilayah tersebut.

Pos terkait