Penjelasan Pentagon Mengenai Serangan terhadap Iran
Para pejabat Departemen Pertahanan Amerika Serikat (Pentagon) mengakui dalam pengarahan tertutup dengan staf Kongres AS bahwa tidak ada intelijen yang menunjukkan Iran berencana untuk menyerang pasukan AS terlebih dahulu. Informasi ini diperoleh dari dua sumber yang mengetahui masalah tersebut.
Serangan paling ambisius yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran dalam beberapa dekade, pada hari Sabtu lalu, telah menewaskan Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei serta lebih dari 200 warga sipil, sebagian besar anak-anak perempuan. Selain itu, kapal perang Iran juga tenggelam, dan lebih dari 1.000 target dianggap sebagai sasaran utama dalam serangan tersebut.
Namun, pengarahan Pentagon kepada Kongres pada hari Ahad tampaknya melemahkan salah satu argumen kunci untuk perang yang diajukan oleh para pejabat senior pemerintahan Presiden Donald Trump. Mereka sebelumnya menyatakan bahwa Trump memutuskan untuk melancarkan serangan karena indikasi bahwa Iran mungkin akan menyerang pasukan AS secara preemptif. Menurut salah satu pejabat, Trump tidak akan “duduk diam dan membiarkan pasukan Amerika di wilayah tersebut menyerap serangan”.
Pengarahan Pentagon kepada Staf Kongres
Pengarahan Pentagon dilakukan selama lebih dari 90 menit kepada staf Demokrat dan Republik dari beberapa komite keamanan nasional di Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam pengarahan tersebut, para pejabat pemerintah menekankan bahwa rudal balistik Iran dan pasukan proksi di kawasan tersebut menimbulkan ancaman langsung terhadap kepentingan AS. Namun, tidak ada data intelijen yang menunjukkan bahwa Teheran akan menyerang pasukan AS terlebih dahulu.
Trump menyatakan bahwa serangan tersebut bertujuan untuk memastikan Iran tidak dapat memiliki senjata nuklir, menahan program rudalnya, dan menghilangkan ancaman terhadap Amerika Serikat dan sekutunya. Dalam video berdurasi delapan menit di Truth Social setelah gelombang serangan pertama, Trump mengatakan Iran terus mengembangkan rudal jarak jauh yang dapat mengancam Eropa dan pasukan AS — meskipun badan intelijen Amerika telah menilai bahwa Teheran tidak akan memperoleh senjata tersebut selama bertahun-tahun.
Kritik dari Partai Demokrat
Namun, partai Demokrat menuduh Trump melancarkan perang dan meninggalkan pembicaraan damai meski menurut mediator Oman masih menjanjikan. Trump berargumen, tanpa memberikan bukti, bahwa Iran sedang dalam perjalanan untuk segera menguasai kemampuan menyerang Amerika Serikat dengan rudal balistik. Klaim ini tidak didukung oleh laporan intelijen AS dan tampaknya dilebih-lebihkan, menurut sumber yang mengetahui laporan tersebut.
Pertanyaan tentang pembenaran perang muncul ketika militer AS mengungkapkan korban pertama Amerika dalam konflik tersebut. Tiga tentara AS tewas dan lima luka parah, sementara beberapa lainnya menderita luka ringan akibat pecahan peluru dan gegar otak.
Operasi Militer yang Luas
Pesawat dan kapal perang AS telah menyerang lebih dari 1.000 target Iran sejak Trump memerintahkan dimulainya operasi tempur besar-besaran. Serangan tersebut termasuk pembom siluman B-2 yang menjatuhkan bom seberat 900 kilogram ke fasilitas rudal bawah tanah Iran yang diperkuat.
Sebuah jajak pendapat Reuters/Ipsos pada Ahad menunjukkan bahwa 27 persen warga Amerika menyetujui serangan tersebut, sementara 43 persen tidak setuju dan 29 persen tidak yakin.
Tindakan Trump yang Tidak Biasa
Berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya yang melancarkan kampanye militer besar-besaran, Trump hanya sedikit berupaya untuk menggalang dukungan dari Kongres, sekutu AS, atau rakyat Amerika. Pemerintahan Trump tidak mencoba meyakinkan Senat untuk mengesahkan perang, seperti yang dilakukan Presiden George W. Bush di Irak, atau memohon kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa, seperti yang dilakukan George H.W. Bush untuk membangun koalisi melawan serangan Saddam Hussein terhadap Kuwait.
Senator Andy Kim mengatakan, “Ancaman nyata apa pun yang mereka timbulkan kemungkinan besar merupakan reaksi terhadap peningkatan kekuatan militer kita yang belum pernah terjadi sebelumnya di kawasan ini.” Ia menambahkan, “Ini adalah contoh presiden yang memutuskan apa yang ingin dia lakukan, dan kemudian meminta pemerintahannya untuk mencari argumen apa pun yang dapat mereka gunakan untuk membenarkannya.”
