Peran Indonesia dalam Menjaga Ketertiban Dunia
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, menegaskan bahwa Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dunia. Ia mengimbau pemerintah Indonesia untuk mengambil posisi tegas dalam forum internasional guna menyerukan penghentian kekerasan dan mendorong gencatan senjata.
Peristiwa ini terjadi di tengah eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah, khususnya setelah terjadinya perang terbuka antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Idrus menekankan bahwa sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945, Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi.
“Kita tidak boleh diam,” kata Idrus kepada jurnalis, Senin (2/3/2026). Ia menyarankan agar jalur diplomasi diperkuat, termasuk melalui Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), untuk mencegah konflik yang semakin memburuk.
Idrus juga menyoroti bahwa jika konflik ini terus bereskalasi, dampaknya akan terasa secara global—termasuk pada stabilitas ekonomi, energi, dan keamanan internasional.
Kemunduran Peradaban
Idrus menyampaikan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan yang harus dihormati. Ia menekankan bahwa tindakan militer sepihak mengingkari prinsip hukum internasional dan Piagam PBB. Menurutnya, serangan tersebut tidak hanya menyasar simbol kepemimpinan sebuah negara berdaulat, tetapi juga menjadi preseden buruk dalam hubungan internasional.
“Apapun dalihnya, pendekatan kekuatan bersenjata yang menghilangkan nyawa dan menghancurkan infrastruktur sipil adalah kemunduran peradaban. Dunia seharusnya bergerak menuju dialog, bukan dominasi militer,” ujar Idrus.
Ia juga mengkritik dampak kemanusiaan dari serangan yang dilakukan oleh Amerika dan Israel, terlebih karena bertepatan dengan bulan Suci Ramadan. “Ketika bom dijatuhkan, yang paling menderita adalah rakyat sipil. Anak-anak, perempuan, orang tua yang tidak tahu-menahu soal geopolitik menjadi korban. Ini tragedi kemanusiaan,” tambah mantan Menteri Sosial tersebut.
Kondisi WNI di Iran
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Teheran memastikan terus memantau kondisi warga negara Indonesia (WNI) di Iran menyusul serangan yang dilakukan sejumlah negara terhadap wilayah tersebut. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesia untuk Iran dan Turkmenistan, Roy Sumirat, mengatakan fokus utama KBRI saat ini adalah menjaga komunikasi intensif dengan seluruh WNI yang berada di berbagai kota di Iran.
“Konsentrasi KBRI Teheran adalah melakukan komunikasi dua arah dengan seluruh WNI di Iran,” ucapnya dalam keterangannya, Jumat, 28 Februari 2026.
Hingga saat ini, tercatat sedikitnya 329 WNI telah melapor dan tercatat secara resmi di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Teheran. Data tersebut menjadi acuan utama dalam proses pemantauan dan koordinasi perlindungan.
“Seluruh simpul WNI yang kami hubungi menyampaikan tidak ada ancaman langsung yang dirasakan hingga saat ini,” jelasnya. Meski demikian, KBRI tetap mengimbau agar para WNI meningkatkan kewaspadaan dan mengambil langkah-langkah pengamanan diri serta keluarga masing-masing di tengah situasi yang masih dinamis.
Prabowo Sebagai Mediator
Presiden RI Prabowo Subianto menawarkan diri menjadi mediator terkait perang Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel. Hal ini dinyatakan dalam pernyataan Kementerian Luar Negeri RI.
“Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, menyampaikan kesiapan untuk memfasilitasi dialog bagi terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif dan apabila disetujui kedua belah pihak, Presiden Indonesia bersedia untuk bertolak ke Teheran untuk melakukan mediasi,” kata Kemlu RI di akun X @Kemlu_RI, Sabtu, 28 Februari 2026.
Dalam pernyataan tersebut, Indonesia kembali menekankan pentingnya menghormati kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara, serta menyelesaikan perbedaan melalui cara damai.
