Krisis Energi dan Dampak Ekonomi Global
Krisis energi yang sedang terjadi saat ini memicu lonjakan harga minyak di pasar global. Penutupan Selat Hormuz oleh Iran telah mengganggu jalur pelayaran utama, khususnya kapal tanker yang membawa minyak mentah. Akibatnya, harga minyak dunia diperkirakan akan melonjak dalam waktu dekat.
Pemerintah Indonesia juga mengambil langkah untuk menjawab situasi ini dengan menaikkan harga BBM non-subsidi per 1 Maret 2026. Namun, harga BBM subsidi tetap dipertahankan di angka Rp10 ribu. Meski begitu, negara-negara pengimpor energi seperti Jepang, India, dan negara-negara Eropa akan menghadapi tekanan inflasi tambahan karena kenaikan biaya produksi dan logistik.
Risiko Stagflasi Global
Aknolt Kristian Pakpahan, pengamat ekonomi internasional dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), menyatakan bahwa situasi ini berpotensi memicu risiko stagflasi global. Pertumbuhan ekonomi yang stagnan disertai inflasi tinggi menjadi ancaman serius bagi perekonomian global.
“Kenaikan harga BBM akan memengaruhi biaya produksi dan biaya logistik,” ujarnya. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan tekanan inflasi secara bersamaan.
Disrupsi Rantai Pasok dan Perdagangan
Situasi ketegangan di Timur Tengah menyebabkan pelaku industri menghentikan atau mengalihkan aktivitas bisnisnya di wilayah tersebut. Akibatnya, biaya tambahan seperti biaya asuransi pengiriman laut dan tarif angkutan laut meningkat. Kenaikan biaya ini tidak terlepas dari perubahan rute logistik yang membutuhkan lebih banyak bahan bakar dan biaya operasional.
Perubahan Investasi ke Aset Aman
Menurut Aknolt, para investor kini cenderung memindahkan dananya ke instrumen yang dianggap lebih aman, seperti emas dan dolar AS. Fenomena ini memicu koreksi di pasar saham, termasuk di negara berkembang seperti Indonesia.
“Ketika dana asing keluar dari pasar saham dan obligasi negara emerging markets, nilai tukar mata uang pun ikut tertekan. Rupiah tak luput dari risiko depresiasi,” jelasnya.
Dampak pada Jawa Barat
Jawa Barat, sebagai basis industri otomotif, tekstil, dan elektronik, akan merasakan dampak langsung dari kenaikan harga minyak. Kenaikan biaya energi dan bahan baku impor akan meningkatkan biaya produksi. Sektor-sektor ini bisa terganggu jika ada kenaikan biaya energi dan bahan baku impor, serta penurunan permintaan global.
Kenaikan harga BBM juga menggerus daya beli rumah tangga. Pemerintah tengah berupaya menjaga konsumsi domestik agar ekonomi riil tetap bergerak. Namun, sektor UMKM juga terancam karena kenaikan biaya produksi dan penurunan permintaan bisa memicu pengurangan tenaga kerja.
Langkah yang Perlu Dilakukan Pemerintah
Aknolt menyarankan beberapa langkah yang perlu disiapkan pemerintah. Pertama, menjaga ruang fiskal agar defisit APBN tidak melebar. Efisiensi belanja non-prioritas bisa menjadi opsi. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan fleksibilitas harga BBM subsidi tanpa menaikkan harga secara ekstrem.
Kedua, pemerintah harus mulai menyiapkan skema ketahanan energi jangka panjang, misal dengan meningkatkan lifting minyak di sumur-sumur domestik atau melakukan diversifikasi sumber impor. Pengembangan energi baru terbarukan (EBT) juga penting untuk mengurangi ketergantungan pada minyak.
Ketiga, stabilisasi nilai tukar rupiah oleh Bank Indonesia. Operasi pasar terbuka atau kebijakan suku bunga dapat menjadi instrumen, dengan perhitungan yang tepat agar tidak salah sasaran.
Keterlibatan Presiden dalam Board of Peace
Aknolt menyoroti keterlibatan Presiden RI Prabowo Subianto dalam Board of Peace (BoD). Namun, efektivitasnya diragukan untuk meredam situasi. Ketua BoD adalah Presiden AS Donald Trump, dan Israel juga terlibat dalam keanggotaannya. Menurutnya, BoD tidak mungkin bisa meredam situasi ini.
Dalam situasi seperti ini, langkah yang dinilai lebih realistis adalah diplomasi senyap dengan Amerika Serikat. Pendekatan tertutup dianggap lebih strategis untuk meredam dampak ekonomi global yang lebih luas dan berkepanjangan.
