Dampak Perang Iran dan AS-Israel terhadap Ekonomi Indonesia
Perang antara Amerika Serikat (AS) dan Israel dengan Iran telah memicu kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap ekonomi Indonesia. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), menyampaikan bahwa kenaikan harga minyak menjadi salah satu efek utama yang akan dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
Harga Minyak yang Dipastikan Naik
Menurut JK, Indonesia masih bergantung pada impor minyak dari kawasan Timur Tengah. Jika jalur distribusi terganggu akibat konflik, maka ketersediaan bahan bakar dalam negeri akan terancam. Ia menegaskan bahwa kondisi ini akan berdampak langsung pada harga minyak di pasar domestik.
“Ya pertama tentu harga minyak naik. Pasti, itu yang pertama. Logistik antara Timur Tengah dan kita seluruh terputus,” ujar JK di kediamannya kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (1/3/2026).
Ia juga mengingatkan bahwa cadangan BBM nasional terbatas. Pasokan dari negara-negara seperti Arab Saudi, Iran, dan Kuwait berpotensi terputus akibat konflik yang meluas. Meski dampak konflik belum langsung terasa saat ini, JK memprediksi bahwa dalam waktu dekat, efeknya akan mulai terasa.
Dampak Terhadap Subsidi dan Anggaran Pemerintah
Guru Besar Universitas Airlangga, Rahma Gafmi, menjelaskan bahwa jika terjadi gangguan di Selat Hormuz, harga minyak global bisa melonjak. Hal ini akan meningkatkan beban subsidi BBM dan listrik di Indonesia. Menurutnya, pemerintah bisa dipaksa untuk merealokasi anggaran pembangunan ke arah perlindungan sosial.
Selain itu, pelemahan rupiah berpotensi semakin dalam. Bahkan bisa mencapai Rp 17.000 per dolar AS. Bahan pokok juga akan menjadi lebih mahal karena kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan komoditas lainnya.
Kenaikan Harga Energi dan Dampak pada Ekonomi
Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan bahwa kenaikan harga energi akibat perang Iran dan AS-Israel dapat memengaruhi sektor ekonomi secara keseluruhan. Harga minyak Brent sudah menyentuh US$ 73 per barel dari yang sebelumnya sempat di US$ 65 per barel di awal Februari.
Penutupan jalur Selat Hormuz akan mengurangi pasokan minyak global secara signifikan, karena sekitar 20 persen perdagangan minyak mentah global melewati jalur tersebut. Berkurangnya pasokan minyak otomatis menaikkan harga minyak mentah dunia.
Selain itu, potensi keterlibatan kelompok Houthi di Laut Merah juga membuka risiko gangguan di Bab el-Mandab. Jika jalur itu terganggu, arus perdagangan yang melewati Terusan Suez dan Mesir terancam tersendat. Kapal-kapal terpaksa memutar lewat Afrika, memicu kenaikan ongkos logistik global dan harga barang.
Dampak pada Biaya Operasional dan Harga Barang
Founder dan CEO Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi menjelaskan bahwa kenaikan harga minyak akibat potensi gangguan Selat Hormuz akan memengaruhi harga solar domestik, komponen utama biaya operasional transportasi darat. Dengan porsi BBM mencapai 40 persen dari total biaya operasi truk, kenaikan harga solar akan langsung diterjemahkan ke ongkos angkut.
Dalam skenario lebih berat, kenaikan 30 persen dapat memicu lonjakan ongkos hingga 10,5 persen sampai 12 persen. Rata-rata biaya logistik nasional diperkirakan sekitar 14 persen dari harga produk, dan sekitar separuhnya berasal dari transportasi darat.
Dampak pada Pelaku Usaha
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, menyampaikan bahwa dampak paling langsung yang akan dirasakan Indonesia dari konflik adalah gangguan pada rute-rute perdagangan, terutama yang menuju ke kawasan Timur Tengah dan sekitarnya. Dampak eskalasi konflik AS, Israel, Iran yang akan terasa paling langsung dan immediate untuk Indonesia adalah gangguan pada rute perdagangan.
Shinta menilai pelaku usaha perlu mengantisipasi lonjakan biaya perdagangan akibat eskalasi konflik. Ia mencatat risiko keamanan yang meningkat membuat premi asuransi pengiriman melonjak karena perusahaan pelayaran dan penjamin harus memperhitungkan potensi kerugian akibat konflik.
Dalam kondisi ekstrem, kenaikan ongkos angkut di atas 10 persen bisa mendorong harga barang mendekati 0,8 persen, terutama pada komoditas pangan, bahan bangunan, dan produk konsumsi bermargin tipis.
