Peristiwa Kericuhan di Bnei Brak: Tentara Perempuan IDF Dikejar Oleh Kelompok Ultra-Ortodoks
Pada hari Minggu (15/02), terjadi peristiwa kericuhan yang melibatkan dua tentara perempuan Israel di kota Bnei Brak. Mereka dikejar oleh sekelompok laki-laki Yahudi ultra-Ortodoks, yang memicu reaksi dari polisi antihuru-hara. Peristiwa ini berkaitan dengan aturan wajib militer yang berlaku bagi seluruh warga Israel, termasuk komunitas ultra-Ortodoks.
Video yang beredar di media sosial menunjukkan para tentara perempuan IDF berlari melewati jalan-jalan yang dipenuhi sampah dan tempat sampah yang terbalik. Dalam video tersebut, juga terlihat polisi membentuk barikade pelindungan untuk mengamankan situasi. Lebih dari 20 orang ditangkap setelah kejadian ini.
Berdasarkan laporan, tentara IDF sedang menjalani tugas wajib militer di wilayah Bnei Brak. Selama beberapa dekade terakhir, kelompok ultra-Ortodoks telah bebas dari kewajiban tersebut. Namun, rencana pemerintah Israel untuk mengubah aturan ini belakangan memicu kemarahan di kalangan komunitas tersebut.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengecam peristiwa yang dialami para tentara perempuan IDF. Ia menyebutnya sebagai sesuatu yang “tidak dapat diterima”. Dalam unggahannya di X, Netanyahu menuding bahwa mereka yang melakukan protes adalah minoritas ekstrem yang tidak mewakili seluruh komunitas Haredi. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan anarki dan tidak akan mentolerir kerusakan apa pun terhadap anggota IDF dan pasukan keamanan yang menjalankan tugas mereka dengan dedikasi.
Selain itu, pemimpin agama Yahudi juga mengecam tindakan kelompok ultra-Ortodoks yang terlibat dalam kerusuhan. Polisi antihuru-hara di Bnei Brak, yang berada di pinggiran Tel Aviv, menggunakan granat untuk membubarkan massa. Setelah kericuhan, polisi menangkap 23 orang. Tiga polisi disebut terluka, sementara beberapa kendaraan polisi rusak. Terdapat pula mobil patroli yang terbalik dan sepeda motor polisi yang dibakar.
Ketika bentrokan pecah, sejumlah tentara perempuan IDF tengah melakukan kunjungan resmi ke rumah tentara lain, menurut laporan stasiun televisi Israel Kan.
Pada akhir tahun 2025, ratusan ribu orang ikut serta dalam protes anti-wajib militer terbesar yang digagas oleh warga Israel ultra-Ortodoks dalam beberapa tahun terakhir. Isu wajib militer semakin memanas sejak konflik bersenjata di Gaza usai 7 Oktober 2023.
Pemerintah Israel saat ini sedang membahas rancangan undang-undang yang akan mewajibkan para laki-laki dari kelompok ultra-Ortodoks untuk menjalani wajib militer. Mereka yang akan terdampak nantinya adalah mereka yang tidak sedang menempuh studi agama penuh waktu.
Sejak Negara Israel dideklarasikan pada tahun 1948, siswa yang terdaftar secara penuh di sekolah agama atau yeshiva dibebaskan dari wajib militer. Lebih dari satu dekade lalu, pembebasan tugas itu dinyatakan tidak konstitusional oleh Mahkamah Agung Israel. Untuk sementara, pembebasan itu dihentikan secara resmi oleh pengadilan. Pemerintah pun mulai memaksa melakukan wajib militer terhadap komunitas tersebut.
Populasi ultra-Ortodoks telah lebih dari dua kali lipat porsinya dalam populasi Israel selama tujuh dekade terakhir, dan kini mencapai 14%.
