Pemerintah Kalimantan Timur Membatalkan Pengadaan Mobil Dinas Gubernur
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur resmi membatalkan rencana pengadaan mobil dinas jabatan gubernur yang memiliki nilai anggaran mencapai Rp 8,5 miliar. Keputusan ini diambil setelah rencana tersebut ramai diperbincangkan dan menuai kritik tajam dari publik di media sosial.
Nama Rudy Mas’ud, Gubernur Kalimantan Timur, menjadi sorotan warganet usai beredar narasi pembelian mobil dinas mewah di tengah berbagai kebutuhan pembangunan daerah yang dinilai masih mendesak. Banyak masyarakat menilai anggaran tersebut seharusnya dapat dialihkan untuk kepentingan publik, seperti perbaikan infrastruktur jalan rusak, pelayanan dasar, hingga program kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah Kalimantan Timur.
Respons Pemerintah Usai Dikuliti Publik
Menanggapi gelombang kritik tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akhirnya memutuskan untuk membatalkan rencana pengadaan mobil dinas operasional gubernur. Rudy Mas’ud menegaskan bahwa keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan masukan masyarakat yang disampaikan secara masif. Ia memastikan pembatalan tersebut tidak akan berdampak pada kinerja pemerintahan.
“Kami menegaskan, keputusan ini tidak akan mengganggu kinerja pemerintahan. Tugas-tugas pelayanan publik berjalan maksimal dan fokus kami terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujar Rudy melalui akun Instagram pribadinya, Senin (2/3/2026).
Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah tetap berkomitmen menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat secara optimal meski tanpa kendaraan dinas baru.
Permohonan Maaf dan Sikap Terbuka
Selain membatalkan pengadaan mobil mewah, Rudy juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia, khususnya warga Kalimantan Timur. Ia menyebut kritik yang datang sebagai bentuk kepedulian publik terhadap tata kelola pemerintahan.
“Di bulan yang penuh magfirah, teriring permohonan maaf kami terhadap masyarakat Indonesia, khususnya Kaltim. Kami mengucapkan terima kasih atas masukan masyarakat. Kritik yang membangun Insya Allah menjadi energi kami untuk mewujudkan Kaltim sukses menuju generasi emas,” lanjutnya.
Menurut Rudy, keberanian untuk mendengar aspirasi dan mengambil keputusan bijak merupakan ciri dari pemerintahan yang baik.
“Pemerintah yang baik adalah yang mau mendengar dan berani mengambil keputusan yang bijak,” tegasnya.
Mobil Dinas yang Jadi Polemik
Sebelumnya, rencana pembelian mobil dinas seharga Rp 8,5 miliar memicu perdebatan luas karena nilainya dinilai fantastis. Mobil yang dimaksud adalah Range Rover 3.0 LWB Autobiography PHEV P460e, sebuah SUV mewah dengan teknologi plug-in hybrid.
Kendaraan tersebut diketahui telah melalui proses serah terima pada 20 November 2025. Namun hingga kini, mobil masih berada di Jakarta dan belum dikirim ke Kalimantan Timur. Mobil ini dikenal memiliki mesin 3.0 liter enam silinder PHEV dengan tenaga sekitar 460 hp dan torsi 660 Nm, dipadukan sistem AWD dan transmisi otomatis 8-percepatan. Interiornya dilengkapi fitur premium seperti kursi pijat, sistem audio kelas atas, serta teknologi keselamatan modern.
Di tengah polemik tersebut, sorotan publik juga mengarah ke istri gubernur, Syarifah Suraidah, yang kerap tampil dengan gaya busana mencolok dan elegan di media sosial. Ia diketahui merupakan mantan pengusaha dan kini menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2024–2029 dari Fraksi Partai Golkar.
