Ketidakseimbangan dalam Kebijakan Impor Bioetanol dan Dampaknya pada Petani Tebu
Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) menyampaikan kekhawatiran terhadap kebijakan pemerintah yang memungkinkan impor bioetanol dari Amerika Serikat (AS). Keputusan ini dianggap memiliki dampak negatif terhadap petani tebu dan industri gula nasional. APTRI menilai bahwa kebijakan ini tidak pro terhadap kesejahteraan petani maupun swasembada energi dan pangan.
Tebu sebagai Bahan Baku Etanol
Tebu merupakan bahan baku utama dalam produksi etanol. Proses pembuatan etanol dimulai dari pengolahan tebu menjadi gula pasir, sementara produk sampingannya, yaitu molase atau tetes tebu, kemudian difermentasi untuk menghasilkan etanol. Namun, saat ini, kondisi pasar menunjukkan surplus baik dalam hal tetes maupun etanol.
Menurut catatan APTRI, produksi tetes tebu pada 2025 mencapai 1,8 juta ton, sedangkan kebutuhan dalam negeri hanya sebesar 1,1 juta ton. Hal ini berarti ada kelebihan sekitar 700.000 ton tetes tebu yang belum terserap. Sementara itu, produksi etanol pada tahun yang sama mencapai 160 ribu kiloliter (kl), namun hanya 110 ribu kl yang dapat terserap. Sisanya sebesar 50 ribu kl diekspor, terutama ke Vietnam dan negara-negara Asia lainnya.
Ironi dalam Swasembada Energi dan Pangan
Keputusan impor bioetanol dinilai kontradiktif dengan upaya pemerintah dalam mendorong swasembada energi dan pangan. APTRI menyatakan bahwa kelebihan tetes dan etanol dalam negeri sudah cukup untuk memenuhi target pencampuran bioetanol sebesar 5% (E5) pada BBM yang direncanakan mulai 2028.
“Saat ini kami sangat terdampak sekali dengan keputusan ini. Mestinya kelebihan dari tetes dan etanol ini dapat diserap untuk energi atau untuk target E5,” ujar Sekretaris Jenderal APTRI, M Nur Khabsyin.
Selain itu, kebijakan impor juga akan menurunkan harga tetes dan etanol dalam negeri. Sebelum masa giling 2026, harga tetes turun drastis dari Rp 2.500 per kg pada 2024 menjadi hanya Rp 500 per kg. Penurunan harga ini secara langsung berdampak pada pendapatan petani tebu.
Impor Bioetanol dan Persaingan dengan Produk Impor Lain
Selain dari AS, impor molase dari Pakistan juga telah dilakukan sejak 2019. Kebijakan Bea Masuk 0% membuat persaingan semakin ketat. Meskipun sebelumnya petani masih bisa bersaing karena permintaan yang tidak terlalu besar, kini tambahan impor dari AS dianggap akan memberatkan industri dalam negeri.
Pertanyaan terhadap Kebijakan Pemerintah
Ketua Umum DPN APTRI, Soemitro Samadikoen, menyampaikan kekecewaan terhadap pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menyebut impor bioetanol sebagai langkah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebelum mencapai kemandirian produksi. Menurut Soemitro, Indonesia masih memiliki potensi besar dalam memanfaatkan kebun tebu yang ada.
Namun, ia meragukan waktu impor dari AS yang disebut Bahlil dilakukan hingga kebutuhan bioetanol terpenuhi. “Ini disebut hanya untuk menutup kebutuhan dasar selama belum terpenuhi, tapi sampai kapan?” tanyanya.
Perjanjian Dagang Indonesia-AS dan Ketentuan Impor Bioetanol
Dalam kesepakatan dagang Indonesia-AS, terdapat ketentuan yang mengatur impor bioetanol. Berdasarkan Annex III, Article 2.23, Indonesia dilarang menetapkan aturan yang mencegah impor bioetanol dari AS. Selain itu, dalam Annex IV tentang komitmen pembelian, huruf B (Agricultural Goods) menetapkan kewajiban impor etanol sebesar 1.000 metrik ton (1 juta kl) setiap tahun.
Kontradiksi dengan Proyek Bioetanol di Banyuwangi
APTRI juga menyampaikan kekecewaan terhadap peresmian proyek bioetanol Glenmore di Banyuwangi oleh Danantara. Proyek ini digarap oleh PT Perkebunan Nusantara III (Persero) melalui PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) dan Pertamina NRE. Dengan kapasitas produksi 30.000 KL per tahun, proyek ini ditargetkan dapat mengurangi impor BBM senilai Rp233,5 miliar per tahun.
“Ini sangat kontradiktif, padahal baru saja meresmikan pabrik bioetanol di Banyuwangi. Ini artinya jauh dari target swasembada kita, pangan maupun energi,” tutup Soemitro.
