Pemahaman Indonesia tentang Perdamaian dan Kepentingan Global
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan bahwa insiden pembunuhan pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, harus menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk mengevaluasi perannya dalam Board of Peace (BoP). PKB menilai peristiwa ini bukan sekadar dinamika geopolitik biasa, melainkan ujian terhadap konsistensi kebijakan luar negeri Indonesia yang didasarkan pada amanat konstitusi dan keberpihakan moral.
Ketua Departemen Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional DPP PKB, Luluk Nur Hamidah, menjelaskan bahwa sebagai bangsa yang memiliki pengalaman panjang dalam kolonialisme, Indonesia memahami pentingnya menjaga martabat dan kedaulatan negara. Ia mengungkapkan rasa prihatin dan duka atas kematian tokoh Iran, yang dianggap sebagai hasil dari agresi militer oleh rezim Zionis Israel dengan dukungan Amerika Serikat.
“Kita memberikan hormat dan sangat menyayangkan, serta menyampaikan duka cita yang sangat dalam bahwa pemimpin tertinggi Iran terbunuh karena ada agresi militer yang dilakukan oleh rezim Zionis Israel dengan dukungan Amerika Serikat. Kita bersama Iran pada saat ini,” kata Luluk saat jumpa pers di kantor DPP PKB, Ahad (1/3/2026).
Menurut dia, situasi pasca-serangan tersebut menjadi tantangan serius bagi kredibilitas BoP. Ia mempertanyakan apakah BoP benar-benar hadir untuk menciptakan keadilan dan perdamaian global atau justru memiliki agenda politik tertentu.
“Kalau BoP bisa berdiri tegak lurus dengan tujuannya menciptakan keadilan dan perdamaian global, tentu akan ada sikap tegas dari pimpinan negara-negara yang tergabung di dalamnya. Kalau tidak, kredibilitasnya bisa menurun,” katanya.
Luluk menegaskan bahwa BoP bukanlah substitusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Indonesia tetap berharap PBB berada di garis depan dalam mencegah eskalasi konflik yang lebih luas. Ia juga mengingatkan agar perhatian terhadap konflik Iran tidak mengalihkan fokus Indonesia terhadap isu Palestina.
“Apa yang terjadi di Iran tidak boleh mendistraksi perhatian kita bahwa di Gaza dan Palestina ada tragedi kemanusiaan yang sangat meluas,” ujarnya.
Menurutnya, Indonesia tetap berharap PBB berada di garis depan dalam mencegah eskalasi konflik yang lebih luas akibat situasi yang dipicu Israel dengan dukungan Amerika Serikat terhadap Iran. Indonesia, lanjutnya, memiliki komitmen untuk memainkan peran dan kontribusi yang signifikan melalui BoP, sehingga publik perlu menunggu langkah konkret pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto.
“Jadi BoP ini kita tidak melihat bahwa mereka menjadi pengganti PBB. Kita berharap bahwa PBB tetap yang akan ada di depan untuk mencegah eskalasi lebih luas dari adanya konflik yang diciptakan oleh Israel dengan dukungan AS terhadap Iran ini,” katanya.
“Nah, Indonesia karena punya janji akan memainkan peran dan kontribusi yang signifikan di dalam BoP ya maka kita akan tunggu bersama gitu. Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah pada saat ini, khususnya Bapak Presiden Prabowo,” katanya menambahkan.
Ia menilai, mekanisme dan strategi yang akan ditempuh sepenuhnya menjadi ranah pemerintah untuk merumuskannya. Publik nantinya dapat menilai efektivitas serta dampaknya. Namun, ia menegaskan bahwa setiap inisiatif baik patut diapresiasi, karena Presiden Prabowo dinilai memiliki kehendak untuk berperan dalam mendamaikan pihak-pihak yang berkonflik.
“Soal mekanisme apa yang akan dilakukan oleh pemerintah ya biar pemerintah yang akan berpikir ya. Kemudian bisa mengukur apakah mekanisme, cara, strategi yang akan dilakukan itu bisa efektif dan kemudian impactful. Namun demikian tentu setiap inisiatif baik ya harus kita apresiasi lebih dahulu. Kita tidak mengedepankan kecurigaan justru yang kita tangkap adalah Presiden Prabowo punya kehendak baik untuk terlibat dalam mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa dan berkonflik,” katanya.
Ia menilai dinamika terakhir dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Indonesia untuk mengevaluasi keterlibatan dalam BoP. Menurutnya, pemerintah bersama DPR perlu merefleksikan kembali relevansi peran tersebut.
Meski demikian, ia menegaskan komitmen Indonesia terhadap perdamaian hakiki tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan geopolitik maupun ekonomi, karena kemanusiaan merupakan mandat konstitusi.
“Apakah kemudian peristiwa yang terakhir ini justru menjadi momentum kita untuk merefleksikan kembali keterlibatan kita di dalam BoP masih relevan apa tidak seperti itu. Apakah kita justru merasa semakin relevan ataukah kemudian makin tidak relevan gitu?” katanya.
“Namun demikian bahwa komitmen kita untuk menciptakan perdamaian secara hakiki itu tidak bisa dikawar lagi dan kita harus berdiri tegak tidak boleh kalah oleh kepentingan apapun geopolitik, kepentingan ekonomi, kepentingan perjanjian perdagangan. Karena kemanusiaan harus kita letakkan di atas itu semua dan itu adalah mandat konstitusi,” katanya menambahkan.
Senada dengan itu, Wakil Ketua Harian DPP PKB, Riezal Ilham Pratama, menekankan bahwa posisi Indonesia harus dilandasi keberpihakan moral sebagaimana tertuang dalam konstitusi.
“Perdamaian abadi dan penghapusan penjajahan di atas dunia adalah komitmen konstitusi. Pemerintah harus komit dan konsisten dengan nilai tersebut dalam kondisi apa pun,” kata Riezal.
Ia menambahkan, politik luar negeri bebas aktif tidak hanya dimaknai sebagai kebebasan menentukan sikap, tetapi juga keaktifan Indonesia dalam menyelesaikan konflik internasional. Evaluasi terhadap peran BoP, menurutnya, menjadi relevan jika tujuan menciptakan perdamaian tidak tercermin dalam praktiknya.
“Soal evaluasi peran dari BoP. BoP dari judulnya juga Board of Peace. Maka apa yang harus diwujudkan dari Board of Peace yaitu peace. Jadi kehadiran Indonesia di sana perlu juga dapat mengevaluasi BoP yang ternyata anggotanya justru menjadi penyerang yang melibatkan ketidakamanan. Peace-nya tidak ada. Ini yang perlu didorong oleh Indonesia,” katanya.
